Koran Jakarta | May 20 2019
No Comments
Iklim Investasi - Praktik Monopoli dan Oligopoli Harus Dihapus

Bersihkan Ekonomi Rente untuk Angkat Daya Saing

Bersihkan Ekonomi Rente untuk Angkat Daya Saing

Foto : Sumber: BPS, BKPM – Litbang KJ/and - KJ/Ones
A   A   A   Pengaturan Font

>> Perburuan rente impor pangan mematikan petani dan melemahkan daya saing.

>> Investasi di sektor padat karya dan berorientasi ekspor perlu diberi insentif besar.

JAKARTA - Sejumlah kalangan menge­mukakan selain memperbaiki masalah bi­rokrasi perizinan dan penegakan hukum atas korupsi di sektor perizinan, pemerin­tah diharapkan juga menghilangkan praktik bisnis yang tercela dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Sebab, hal itu secara langsung maupun tidak langsung turut melemahkan daya sa­ing Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada pelaku ekonomi kecil yang berorientasi ekspor.

“Ekonomi rente harus dihilangkan, prak­tik-praktik monopoli dan oligopoli juga ha­rus dihapus, bukan malah dipelihara atau dibiarkan,” tegas pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fetta Wijaya, ketika dihubungi, Jumat (22/2).

Salah satu contoh suburnya praktik per­buruan rente disebut-sebut terjadi pada kebijakan impor pangan. Akibatnya, peta­ni nasional justru dimatikan oleh kebijakan pejabat negara yang gemar membuka keran impor sebesar-besarnya. Hal ini dinilai bisa menyurutkan minat investasi asing. Mereka akan beranggapan, jika petani sendiri saja dimatikan oleh kebijakan pemerintah, apa­lagi pemodal asing.

Andy menambahkan, pemerintah juga harus berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Paling tidak ke­bijakan negara tidak mengganggu kelang­sungan usaha mereka.

Menurut dia, kelompok UMKM sebenar­nya yang paling berdaya saing. Akan tetapi, perhatian pemerintah yang terkonsentrasi ke infrastruktur besar malah melemahkan daya saing karena tidak memberi dampak langsung pada efisiensi produk mereka.

“Otomatis porsi anggaran tersedot ke pembangunan fisik yang dalam beberapa hal kurang tepat sasaran. Sisi ekspor kita lemah karena beberapa kebijakan peme­rintah tidak berpihak pada produk UMKM yang berorientasi ekspor,” papar Andy.

Dia menambahkan untuk memperbaiki reformasi birokrasi, hal yang wajib dilaku­kan adalah reformasi sumber daya manusia (SDM) yang memegang peran vital dalam memberikan kemudahan birokrasi. “Refor­masi birokrasi kita selama ini jalan di tem­pat. SDM harus jadi prioritas, selama ini pemerintahan sekarang kurang mempriori­taskan peningakatan SDM,” tukas Andy.

Sebelumnya dikabarkan, target pemerin­tah untuk memperbaiki daya saing melalui kenaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) men­jadi urutan ke-40 pada tahun ini dinilai su­lit tercapai. Saat ini, peringkat kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia ada di urutan ke-73 dari 190 negara di dunia.

Sejumlah kalangan menilai sejak dulu problem utama Indonesia dalam mening­katkan peringkat EoDB masih berkutat pada masalah kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan korupsi. Masalah klasik yang hingga kini belum tertangani dengan baik tersebut pada akhirnya memicu ekonomi biaya tinggi.

Investasi Industri

Ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, menilai Indonesia perlu meningkatkan daya saing untuk menggenjot kinerja eks­por dan investasi yang belakangan ini cen­derung melemah. (Lihat infografis)

“Ini berarti barang yang diekspor memi­liki kelebihan. Harga murah, kualitas bagus. Itu akan dicari konsumen. Artinya, berdaya saing. Lebih kompetitif,” jelas dia.

Untuk itu, diperlukan peran investasi ter­utama dari sisi teknologi. Makanya, inovasi menjadi penting karena memungkinan un­tuk efisien dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Heri, untuk menciptakan pro­duk yang berdaya saing tersebut syaratnya harus didorong dari investasi di industri dalam negeri. Sayangnya, selama ini ku­rang link and match antara investasi yang dibutuhkan untuk mendorong industri dan investasi yang masuk. “Kita butuh investasi sektor A, tapi yang datang investor di sektor B. Jadi, harusnya yang investasi di industri banyak dan optimal,” jelas dia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mem­buat iklim investasi yang kondusif, selain meningkatkan kemudahan berbisnis. Inti­nya, apa yang dibutuhkan investor, peme­rintah harus bersedia memberikannya.

“Khususnya investor yang membuat pabrik besar, yang bawa modal banyak. Ke­mudian menyerap tenaga kerja banyak, dan berorientasi ekspor. Itu harus diberi insentif lebih besar,” papar Heri.

Selama ini, lanjut dia, kebanyakan inves­tasi mengarah kepada subtitusi impor, mi­salnya, di industri otomotif. “Tapi kita lupa bagaimana mendatangkan investor yang ekspor oriented. Harusnya, dua-duanya ja­lan sehinggga neraca perdagangan kita bisa surplus, rupiah menguat, dan neraca tran­saksi berjalan makin baik,” imbuh Heri. SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment