Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
suara daerah

Bersatu Membangun Maybrat secara Bermartabat

Bersatu Membangun Maybrat secara Bermartabat

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sejak dimekarkan tahun 2009, permasalahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat tidak ada titik temu. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, Ibu Kota Maybrat ditetapkan di Kumurkek. Tapi, UU itu kemudian digugat ke Mahka­mah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK memutuskan Ibu Kota Kabupaten May­brat di Ayamaru. Sejak saat itu, permasalahan Ibu Kota jadi bibit konflik yang kemu­dian terbawa dalam pemilihan kepala daerah.

Sampai kemudian meletus rusuh di Maybrat. Ketika itu, Ketua KPU Maybrat, Amos Atkana, yang berasal dari Suku Aitinyo dianiaya sekelompok orang yang menyerang kantor KPU setempat pada 2011. Di Maybrat ada tiga suku besar, yakni Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat.

Akhirnya setelah lama terkatung-katung, di era Men­teri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, diambil inisiatif memanggil beberapa tokoh masyarakat Maybrat untuk kemudian dibentuk tim rekonsiliasi. Tim ini yang men­jadi jembatan penghubung para pihak yang bersengketa. Setelah digelar pertemuan demi pertemuan, yang bersi­lang pendapat menyepakati Kumurkek menjadi ibu kota kabupaten.

Untuk mengetahui lebih lanjut perjuangan dan proses panjang yang menghasilkan keputusan yang disepakati para pihak terkait, wartawan Koran Jakarta, Agus Supriyat­na, berkesempatan mewawan­carai Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, pada acara perdama­ian masyarakat adat Maybrat, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Setelah hampir 10 tahun berbeda pendapat soal ibu kota, akhirnya masyarakat Maybrat sepakat berdamai dan menetapkan Kumurkek sebagai ibu kota. Bagaimana perasaan Anda sebagai bupati?

Sebelumnya, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Mendagri, Tjahjo Kumolo. Mendagri di saat sedang ada rasa duka, bersedia datang ke May­brat menghadiri acara perdamaian adat dan pencanangan Kumurkek sebagai ibu kota. Tentu saya mewakili masyarakat Maybrat mengucapkan ter­ima kasih atas kesedi­aan Mendagri datang ke Kumurkek.

Sejak kapan ada perbedaan tentang pene­tapan ibu kota?

Ini sekarang perdamaian adat dan sekali­gus pencanan­gan Kumurkek sebagai ibu kota. Ya masalah ibu kota telah berlangsung sudah lama, sejak pemben­tukan Maybrat sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Mungkin sudah 10 tahun lamanya (ber­beda pendapat soal ibu kota kabupaten).

Sekarang perbedaan telah selesai. Kumurkek telah jadi ibu kota kabupaten. Perasaan Anda?

Saya dan tentunya masya­karat Maybrat sangat bersyu­kur. Ini tidak akan terwujud kalau tidak ada langkah dan kebijakan dari Mendagri yang memfasilitasi tim rekonsil­iasi. Setelah kita duduk bersama, kisruh ibu kota bisa diakhiri de­ngan proses perdamaian adat dan akta damai.

Jadi ini momen penting. Momen yang sangat monu­mental. Atas nama bupati, saya ucapkan terima kasih kepada Mendagri. Apalagi Mendagri telah kami tetapkan sebagai bobot atau ketua suku.

Anda tadi menyinggung soal pendekatan Maybrat Saw. Bisa dijelaskan?

Ya kami mohon mora­torium otonomi daerah diakh­iri. Moratorium pemekaran dicabut. Karena kan sudah ada usulan tentang pemben­tukan Kabupaten Maybrat Saw. Kami mohon itu segera dibahas.

Harapan Anda setelah se­mua berdamai?

Harapan saya, tentunya harapan seluruh masyarakat Maybrat mari kita kembali bersatu membangun Maybrat. Saya ajak mari kita semua akh­iri perbedaan. Masa lalu kita tinggalkan. Mari tatap masa depan. Membangun secara bermartabat. Kedepankan kebersamaan dan per­satuan. Untuk Maybrat yang lebih maju lagi.

Adakah yang istime­wa dari perdamaian ini?

Saya kira perdama­ian ini semoga mem­bawa persatuan. Membuat masyarakat kembali utuh. Mari kita wujudkan Kabu­paten Maybrat yang aman bermartabat. Pada semuanya, mari kita saling bantu. Pahami dengan baik tugas kewajiban dan hak masing-masing. Saya juga berharap komponen masyarakat mendukung kami.

Mari akhiri konflik di tengah masyarakat. Sekali lagi, saya ucapkan syukur. Mendagri telah menginjakkan kaki di Maybrat, bahkan ikut prosesi perdamaian adat dan menyaksikan akta perdamaian sebagai bukti perdamaian. Ini kehormatan bagi kami semua.

Harapan Anda kepada masyarakat dan pegawai di Maybrat?

Saya imbau kepada apara­tur sipil negara, organisasi perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membangun isu murahan terkait dengan letak Ibu Kota Kabupaten Maybrat. Per­soalan letak ibu kota sudah diselesaikan dengan prosesi perdamaian adat Suku May­brat. Mari kita bergandengan tangan,bekerja menatap May­brat yang baru.

Saat ini, tidak ada lagi muncul kelompok Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat tetapi mari kita berkomitmen untuk mem­bagun Maybrat agar semua orang tidak menilai bahwa Maybrat adalah daerah merah atau rawan konflik. Kita harus bergandengan tangan bekerja menuju Maybrat yang baru, maju, mandiri, dan bermarta­bat.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment