Di Balik Skandal Bank Century

Senin, 30 Nopember 2009

Pada 13 November 2008 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati – sesuai pengakuannya – mengadakan teleconference dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, yang memberitahukannya bahwa ada beberapa bank dalam keadaan sulit, salah satunya Bank Century.

Ketika itu, Sri Mulyani di Washington sedang menyertai kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono. Sri Mulyani minta agar Boediono segera mengirimkan data-data terkait Bank Century melalui faksimile untuk dipelajarinya. Setelah itu, ia lapor kepada Presiden.

“Kalau nanti kondisi makin buruk, apa yang harus dilakukan?” tanya Menkeu kepada Yudhoyono. Presiden – menurut cerita Sri Mulyani – menjawab agar ia melakukan koordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres). Yudhoyono, menurut pengakuannya, memerintahkan Menkeu untuk pulang lebih cepat menangani Bank Century.

Sri Mulyani ternyata tidak menjalankan perintah Presiden untuk melapor ke Wapres Jusuf Kalla (Kalla).

Selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani intensif berembuk dan berunding dengan BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan instansi lain yang terkait (Bapepam & LK dan UKP3R).

Rapat terakhir, 22 November menjelang subuh (dalam Notulen rapat 21 November 2008), KSSK mengambil keputusan bailout untuk Bank Century.

LPS kemudian diperintahkan untuk melaksanakan keputusan KSSK. Pada 23 November, LPS mengucurkan dana tahap pertama. Semula, LPS maupun KSSK/Menkeu, tutup mulut tentang jumlah dana kucuran tahap pertama itu.

Jangan lupa, 22 November 2008 adalah Sabtu, sedangkan 23 November, hari Minggu. Aneh, LPS mengucurkan dana pada hari libur. Artinya, situasi yang dihadapi Bank Century dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya benar-benar gawat alias lampu merah.

Sri Mulyani semula mengaku pada hari KSSK mengambil keputusan bailout, 22 November, ia bersama Boediono menghadap Wapres untuk melapor.

Namun, setelah Kalla membantah, Sri Mulyani mengoreksinya, pertemuan di Istana Wapres pada 25 November, bukan 22 November. Pada saat itu, Kalla tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Di depan mereka, Kalla menghubungi Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk menangkap Robert Tantular, pemilik Bank Century.

Wapres marah karena keputusan bailout tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuannya. Ia sama sekali tidak dilibatkan, padahal publik sudah tahu antara Yudhoyono dan Kalla sejak awal ada gentleman agreement dalam mengelola pemerintahan, yaitu Kalla lebih banyak mengurus masalah ekonomi dan bisnis, sedang Yudhoyono bidang politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan luar negeri.

Lagipula, Yudhoyono di Washington sudah memerintahkan Sri Mulyani untuk secepatnya pulang ke Tanah Air untuk berkoordinasi dengan Wapres.

Kenapa Kalla tidak dilibatkan atau dimintakan pendapatnya sebelum KSSK mengambil keputusan yang menghebohkan itu sesuai perintah Presiden? Jawabannya, karena Sri Mulyani dan Boediono menyadari Kalla pasti akan menolak kebijakan menolong Bank Century yang sudah diketahuinya sekarat sejak awal dan dirampok oleh pemiliknya! Kenapa Sri Mulyani dan Boediono “nyelonong” dengan kebijakan bailout, padahal mereka tahu Wapres tidak bakal menyetujuinya? Inilah salah satu misteri besar yang harus dibongkar KPK.

Dalam dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, 16 September, Menkeu mengulangi sikapnya bahwa “Ketika itu kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis global.

Keputusan KSSK saat itu untuk meghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari 1998”.

Namun, pada 19 September 2008 – hanya dua bulan sebelum keputusan bailout Bank Century diambil, Sri Mulyani menandaskan Indonesia takkan dilanda krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis keuangan di Amerika Ia membedakan 2008 dan krisis 2007.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, sudah antisipatif dengan berbagai langkah untuk meredam dampak krisis keuangan global.

Pada 5 Oktober 2008 – hanya 1,5 bulan sebelum skandal Bank Century meledak – Gubernur Bank Indonesia menyatakan optimismenya dengan kondisi perbankan di dalam negeri.

Hal itu terlihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat rasio kecukupan modal (CAR) sampai Agustus 2008 sebesar 16 persen, jauh di atas batas minimal 8 persen. Rasio kredit bermasalah hanya 3,95 persen.

Lalu, kenapa 21 Nopember 2008 pemerintah sekonyong-konyong mengatakan perbankan nasional dalam keadaan darurat dan krisis moneter 1998 akan terulang kembali jika Bank Century tidak secepatnya ditolong?

Setelah notulen rapat KSSK bocor di Gedung DPR pada pertengahan November 2009, masyarakat baru mengetahui keputusan bailout Century sebenarnya tidak diambil secara bulat. Beberapa pihak terkait sebenarnya tidak setuju atau meminta agar KSSK mengaji kembali secara matang.

Sikap LPS pada awalnya kritis. Mereka mengingatkan peserta rapat bahwa Bank Century bermasalah sejak merger 2004, “salah satunya adalah permasalahan surat-surat berharga termasuk valas yang tidak bernilai”. Dalam rapat itu, pimpinan LPS mempertanyakan BI mengapa sejauh ini otoritas bank sentral tidak mengambil tindakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan pemilik Bank Century.

Mengenai risiko sistematik, LPS mengemukakan bahwa, “Pada kondisi saat ini hampir semua bank dapat dikategorikan dapat menimbulkan risiko sistemik.

Jadi, LPS memerlukan justifikasi yang lebih terukur karena apabila menggunakan mekanisme penyelamatan LPS, maka akan menggunakan dana bank-bank lain dalam LPS”.

Apa pula pendapat Biro Kebijakan Fiskal (BKF) yang turut hadir dalam rapat itu? “Analisis risiko sistematik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistematik, lebh kepada analisis dampak psikologis.”

Yang menolak tegas bailout dalam rapat sampai menjelang subuh itu adalah Bapepam & LK. Menurut Bapepam & LK, “Karena ukuran Bank Century tidak besar, secara finansial tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga risiko sistematik lebih kepada dampak psikologis.

Di Internal BI, sikapnya juga tidak bulat. Deputi Gubernur Indonesia, Siti Fadjrijah, sejak awal dikabarkan menentang kebijakan bail-out. Fadjrijah terkejut ketika dana triliunan rupiah dialirkan ke Bank Century.

Makin hari makin terungkap banyak kebohongan seputar keputusan pemerintah menolong Bank Century dengan dana 6,7 triliun rupiah.

Akhirnya, otoritas BI yang mengatakan bahwa “Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore seperti saran LPS, karena Bank Century tidak memunyai cukup dana untuk prefund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu”.

Apa sesungguhnya yang “memaksa” pemimpin BI menolong Bank Century, sebuah bank swasta papan bawah yang sejak kelahirannya sudah dililit oleh berbagai masalah serius, termasuk masalah yang mengarah ke tindak kriminal???***
Tjipta Lesmana

---

  Di Lihat : 250 | Komentar : 0

---