Berharap pada Pendekatan Vegetatif | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments

Berharap pada Pendekatan Vegetatif

Berharap pada Pendekatan Vegetatif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 1,9 tril­iun rupiah untuk penanganan bencana banjir dan longsor melalui pendekatan vegetatif. Ini maksud­nya, bukan hanya memperbaiki bangunan-bangunan fisik, tetapi yang berkaitan dengan reboisasi.

Presiden Joko Widodo mencontohkan penanaman bibit pohon yang dilakukan di Kecamatan Sukajaya, Bo­gor, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh pendekatan vegetatif. Di daerah bekas bencana banjir dan longsor ini, pemerintah menyiapkan kurang lebih 92 ribu bibit tana­man. Bibit tanaman tersebut terdiri atas tanaman yang memiliki nilai ekonomi, seperti jengkol, durian, sirsak, hingga petai. Pemerintah juga menyiapkan tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki ekosistem, seperti tanaman vetiver dan sereh wangi yang akarnya bisa 3,5 meter sam­pai 4 meter.

Secara khusus, Presiden meminta masyarakat setem­pat agar memanfaatkan tanaman bernilai ekonomis serta tidak merusak tanaman pencegah longsor seperti vetiver. Nantinya, pemerintah akan mengedukasi masyarakat menanam vetiver, sereh wangi tidak dicabut.

Apa yang diinginkan pemerintah adalah tidak hanya pembuatan jalan membuka isolasi atau penanganan pen­gungsi, sekolah, pangan, Bansos, kesehatan, dan lain lain, tapi bagaimana menanami bentang alamnya yang sudah rusak dan harus diperbaiki, ditanami pohon yang telat seperti vetiver, dalam kombinasi pepohonan dan bangu­nan konservasi tanah dan air atau ekohidrolika. Ini semua adalah eko hidrolika yaitu bagaimana mengombinasi dalam mengelola bentang alam dan tata airnya pada ben­tang alam dengan lereng yang curam.

Jadi, ada yang baru dalam menanggulangi bencana dan pemulihan lahan serta alam secara komprehensif dan ter­integrasi dengan ma­syarakat. Pola baru yang kerja mengenai penan­ganan darurat bencana alam itu telah dilak­sanakan sejak Januari 2020 lalu setelah bencana longsor yang membawa korban dan merusak pu­luhan rumah penduduk.

Untuk program terse­but, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020. Ang­garan tersebut, tidak hanya untuk daerah yang terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan ekologi. Dise­butkan, tidak hanya yang terkena bencana, tetapi yang debit airnya sudah turun seperti Danau Toba akan dihijaukan kembali, demikian juga Waduk Gajah Mung­kur yang sedimentasinya sudah turun.

Kita mendukung langkah pemerintah menghijaukan kembali daerah yang terkena bencana. Kita juga berharap penduduk yang terkena program reboisasi dipindahkan ke tempat aman sehingga bisa kembali beraktivitas.

Pemerintah pasti selalu melakukan perbaikan sehing­ga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, isu tentang perubahan iklim juga mendorong kesadaran ma­syarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan. Sosia­lisasi pemerintah tentang penghijauan juga jauh lebih luas. Terpenting lagi, selain pendekatan vegetatif, ada pendamp­ingan sehingga berkelanjutan. Sebab, pengalaman selama ini terkait dengan pengawasan. Di sinilah pentingnya aparat pemerintah daerah dan hukum untuk selalu kon­sisten menjaga lingkungan serta menegakan aturan.

Lebih dari itu, program reboisasi dan gerakan penghi­jauan lahan kritis harus diaudit. Pasalnya, program itu men­gabiskan dana ratusan miliar dengan wilayah program yang sulit dijangkau. Audit program itu sangat penting untuk men­getahui sejauh mana keberhasilan program. Artinya, apakah program itu tepat sasaran atau tidak. Sebab, uang yang di­habiskan untuk program itu tidak sedikit. Audit juga penting karena kontrol masyarakat atas program itu tidak mudah. Lokasi reboisasi umumnya berada di wilayah-wilayah bekas penebangan liar, yang kebanyakan sulit dijangkau. n

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment