Koran Jakarta | September 23 2018
No Comments
Kebijakan Perdagangan - Pemerintah Dinilai Tak Serius Memajukan Industri

Benahi Struktur Industri agar Daya Saing Meningkat

Benahi Struktur Industri agar Daya Saing Meningkat

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Memacu ekspor tidak cukup dengan ikut perjanjian perdagangan bebas dan diplomasi. Semakin banyak impor ekonomi makin bocor, menetes ke masyarakat negara eksportir.

JAKARTA – Indonesia harus membenahi struktur industri nasional jika ingin mengejar ketertinggalan kinerja ekspor dengan negara lain, terutama sesama anggota ASEAN. Hal itu bisa dimulai dengan memperkuat industri dasar sebagai landasan untuk pengembangan industri bernilai tambah yang memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, mengemukakan daya saing Indonesia dalam perdagangan global masih sangat rendah. Kinerja perdagangan Indonesia kalah dengan Vietnam yang sudah memiliki produk ekspor bernilai tambah lebih tinggi. “Sedangkan ekspor kita selama ini masih didominasi oleh komoditas mentah yang tidak bernilai tambah,” kata dia, di Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut Rachmi, persoalan kinerja ekspor yang lemah tidak cukup hanya dijawab dengan membuat perjanjian perdagangan bebas atau meningkatkan diplomasi ekonomi. Akan tetapi, harus serius membenahi struktur industri nasional. “Dan, implementasinya juga harus dimonitor dengan cermat. Apakah sudah berjalan sesuai harapan,” lanjut dia.

Rachmi meragukan keseriusan pemerintah untuk memajukan industri, meskipun saat ini sudah ada Rencana Induk Pembentukan Industri Nasional (RIPIN) dan berbagai paket kebijakan ekonomi. Sebab, kalau beragam kebijakan itu sudah jalan pasti menghasilkan produk bernilai tambah yang mendorong kenaikan ekspor.

“Kinerja ekspornya seharusnya meningkat. Diversifikasi produknya juga jalan. Tapi, pada kenyataannya itu semua kan belum ada,” tukas dia. Salah satu hal yang disoroti Rachmi adalah soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam industri pengolahan. Seharusnya, TKDN bisa digunakan sebagai strategi mengembangkan industri lokal.

“Tapi yang terjadi sekedar formalitas. Pengadaannya impor, tapi stempelnya seolaholah diproduksi di dalam negeri,” ungkap dia. Untuk itu, Rachmi berharap hal-hal seperti ini perlu diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya secara cermat. “Pemerintah harus berani jujur dengan realitas. Jangan sekadar menunjukkan hasil kerja ke publik yang baik-baik saja,” papar dia.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai peningkatan diplomasi ekonomi untuk memacu ekspor tidak akan efektif, apabila Indonesia tidak memiliki beragam produk yang akan ditawarkan ke pasar global. Untuk itu, pemerintah harus memiliki komitmen tinggi dan nyata untuk memperkuat industri bernilai tambah nasional sehingga mampu menghasilkan aneka produk berdaya saing tinggi yang akan dijual di pasar ekspor.

 

Setop Kebocoran

 

Menanggapi kecenderungan mengandalkan impor, ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, mengatakan impor seharusnya berupa bahan mentah untuk menghidupkan kegiatan industri, lalu dijual lagi menjadi produk ekspor sehingga memiliki nilai tambah. Sebab, dalam teori ekonomi, ekspor harus lebih banyak dibandingkan dengan impor.

“Karena dalam teori itu impor adalah kebocoran. Semakin banyak impor maka ekonomi kita semakin bocor. Artinya, tidak menetes pada masyarakat sendiri, tapi justru menetes ke masyarakat di luar sana,” ujar Candra. Menurut dia, persoalan lain yang dihadapi adalah jenis produk Indonesia hampir sama dengan sesama anggota ASEAN. 

 

ahm/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment