Benahi Akurasi Data Pertanian | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 24 2017
No Comments
Strategi Pembangunan I Pembangunan Properti yang Agresif Gerus Lahan Pertanian Produktif

Benahi Akurasi Data Pertanian

Benahi Akurasi Data Pertanian

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Data pangan yang tidak sinkron suburkan praktik perburuan rente impor. Kapasitas produksi pertanian Indonesia menurun, di bawah negara tetangga.

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk mengerem laju pembangunan sektor properti yang secara agresif mengambil alih fungsi lahan pertanian produktif.

Sebab, saat ini Indonesia sangat membutuhkan lahan pertanian lebih luas untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian yang cenderung menurun sehingga masih bergantung pada impor pangan.

Selain itu, pemerintah diharapkan juga menyediakan data pertanian yang akurat, seperti data produksi komoditas pangan dan impor, agar kebijakan pangan bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Peneliti ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan belum tersedianya data yang akurat tentang produksi pertanian menyebabkan kebijakan pangan menjadi tidak berkelanjutan. “Pemerintah dengan gampangnya mengubah-ubah kebijakan tanpa memperhatikan nasib petani,” kata dia, ketika dihubungi, Kamis (14/9).

Selain itu, imbuh Bhima, data produksi dan kebutuhan pangan yang tidak sinkron juga memicu terjadinya perburuan rente atau rent seeking impor. “Akhirnya, sedikit-sedikit impor. Padahal, produksi dalam negeri dikabarkan melimpah.

Ini karena pemerintah cari mudahnya menjaga stabilitas harga yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan importir,” tukas dia. Bhima juga mengkhawatirkan kian masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif di Indonesia. Salah satu dampaknya ialah produktivitas lahan pertanian terus mengalami penurunan.

Hal itu dibuktikan dari laju pertumbuhan sektor pertanian di triwulan II-2017 yang turun menjadi 3,33 persen. Saat ini laju konversi lahan pertanian sekitar 100 ribu ha per tahun. Sebelumnya, sejumlah kalangan juga mengatakan kredit properti yang pecah di angka 800 triliun rupiah, selain memicu alih fungsi lahan pertanian secara masif juga berpotensi menyebabkan bubble properti.

Dan, itu berpeluang menuju skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jilid dua. “Kalau sampai itu terjadi, apakah kita mampu menghadapinya. BLBI jilid satu saja kita tak mampu menanggungnya, sampai APBN jebol,” tukas ekonom Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail.

Tidak Sinkron

Terkait dengan produksi pertanian, sebelumnya, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, menyebutkan kapasitas produksi pertanian Indonesia menurun, di bawah Vietnam, Thailand, dan Filipina. Bustanul juga menyampaikan Indonesia masih bergantung pada impor produk pertanian.

Dia menyebut impor beras yang masuk selama pemerintahan Presiden Jokowi sebesar 2,7 juta ton atau senilai 15,3 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah kerap mengklaim produksi beras nasional mengalami surplus, meski harga beras tetap naik.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung. Pemerintah mengklaim telah surplus jagung, tetapi peternak masih kesulitan memperoleh jagung lokal dan harga yang terlampau tinggi.

Begitu pula kedelai yang sebagian besar masih impor dari AS. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, menilai problem pangan justru muncul karena pemerintah mengacu pada data produksi yang kurang akurat.

Dia memaparkan angka produksi jagung yang tidak sinkron jika disandingkan dengan kebutuhan jagung nasional dan impor bahan baku pakan. Demikian pula dengan data produksi yang dikeluarkan lembaga lain, seperti Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (FAS-USDA).

Produksi 2016, menurut Kementerian Pertanian, mencapai 23,5 juta ton. Sementara menurut FAS-USDA 10,5 juta ton. Dengan dasar data produksi itu, pemerintah memutuskan mengurangi impor jagung tahun lalu dan menghentikannya mulai tahun ini.

Impor jagung turun dari 3,5 juta ton pada 2015 menjadi 1,3 juta ton pada 2016. Namun, impor gandum yang antara lain untuk bahan baku pakan naik dari 7,7 juta ton jadi 10,8 juta ton. Akurasi data produksi juga diragukan karena harga jagung cenderung naik setelah penghentian impor.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Roem Kono, juga mempertanyakan klaim pemerintah yang sukses menggenjot produksi jagung hingga bisa meraih swasembada, namun impor gandum sebagai pengganti jagung untuk bahan pakan ternak justru meningkat. “Jadi, pemerintah harus jelaskan, impor gandum ini untuk siapa?” tukas dia. ahm/ers/YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment