Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI , Hurriyah, tentang Strategi Kampanye Menjelang Pilpres

Belum Ada Narasi yang Jelas dari Dua Pasangan Calon

Belum Ada Narasi yang Jelas dari Dua Pasangan Calon

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Mendekati Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, masing-masing pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden belum optimal dalam menyampaikan gagasan dan rencana program kerjanya.

 

Politik identitas serta sal­ing sindir yang mewar­nai pemberitaan media menimbulkan pertan­yaan besar mengenai substansi kampanye yang ditawarkan para paslon. Diperlukan penyampa­ian rencana program yang jelas agar masyarakat tidak terus-menerus dicekoki oleh diksi-diksi yang tidak substantif.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) yang juga Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Hurriyah, di Jakarta, Jumat (23/11), berikut petikannya:

Bagaimana pendapat Anda mengenai strategi kampanye para Paslon ?

Kalau sejauh ini, kita lihat sih kurang lebih sama. Kalau kita lihat di media sosial, kedua pasan­gan calon memang terlihat betul berusaha dalam engagement untuk menjadi presiden. Model kampa­nye mereka kita bisa lihat seperti bikin Vlog.

Kemudian, dari offline menarik sebenarnya kita melihat bahwa masing-masing paslon juga mere­but segmen dari kelompok me­nengah ke bawah. Saya lihat kedua paslon ini ke pasar dan bertemu dengan masyarakat serta berusaha membangun kedekatan lewat isu yang dibangun.

Kalau secara narasi?

Nah, ini memang yang menjadi persoalan. Kedua paslon belum ada narasi substansi yang jelas. Se­bagai contoh, pasangan Prabowo-Sandi yang katanya fokus pada isu ekonomi, tapi juga kita belum melihat tawaran-tawaran yang jelas untuk perubahan ekonomi. Sementara di kelompok pasangan petahana yang dilakukan akhirnya saling menyerang saja. Oposisi bilang begini langsung diserang. Akhirnya, kedua paslon tidak memiliki agenda yang jelas untuk ditawarkan kepada publik.

Berarti, penyampaian mereka belum efektif ke masyarakat?

Iya belum. Kita mendengar ada suatu program, mereka bicara tentang suatu isu, tapi ini masih si­fatnya masih belum jelas. Misalnya, ada pernyataan dari kubu oposisi bilang akan ada peningkatan gaji guru, tapi belum jelas apakah su­dah masuk ke dalam rencana pro­gram kerja mereka. Contohnya lagi, kubu petahana sendiri ada cukup banyak program yang saat ini se­dang dikejar, terutama infrastruk­tur yang dianggap menjadi salah satu andalan, tapi ini pun juga punya titik lemah ketika beberapa pembangunan infrastruktur belum selesai. Selain itu juga janji dari pe­tahana yang akan menyelesaikan kasus HAM, namun kenyataannya belum terealisasi. Itu problem­nya, ketika keduanya tidak punya program, agenda, dan narasi yang jelas, maka masing-masing hanya bicara soal mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan, jadi tidak punya apa pun yang bisa dita­warkan ke publik.

Mengapa demikian?

Menurut saya, salah satu­nya disebabkan pada polarisasi yang terjadi di masyarakat. Saya mengandaikan ketika masyarakat kita masih sibuk saling mem­bela politisi, memuja, membenci, dan kemudian menghujat antar pendukung, bagaimana mungkin kita bisa memaksa dan mendorong politisi untuk berpolitik dengan narasi. Akhirnya hal ini saling berkaitan, karena kita meng­kritisi di satu sisi politisinya, tapi kelakuan para pendukung yang mempengaruhi masyarakat. Jadi, saling sindir dan saling hujat yang menurun ke bawah dari atasnya, ini tentu sangat disayangkan.

Lalu, bagaimana masyarakat harus menyikapinya?

Kalau saya melihat gini, publik sudah cukup pintar dan cukup kritis. Saya juga menangkap cukup banyak orang yang jenuh dengan kontestasi politik yang seperti ini. Kemudian dengan kondisi seperti ini, bagaimana mereka memu­tuskan pilihan karena masih ada waktu sampai April.

Terakhir, apa yang harus dis­ampaikan paslon?

Saya melihatnya gini, justru kalau mereka ingin didengar pro­gram-programnya, mereka harus menyampaikannya secara jelas. Sebagai contoh pada Pilpres 2014, di mana Jokowi menggaungkan nawacita dan berbagai rencana program kerja. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment