Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments
Sengketa LTS

Beijing Sebut CoC sebagai Penstabil Kawasan

Beijing Sebut CoC sebagai Penstabil Kawasan

Foto : istimewa
Li Keqiang
A   A   A   Pengaturan Font

MANILA – Kata sepakat dari pemerintah Tiongkok untuk memulai dialog dengan negara-negara anggota ASEAN terkait kerangka kerja tata perilaku (code of conduct/CoC) bagi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), akan menjadi sebuah faktor penstabil kawasan. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, dihadapan para pemimpin yang menghadiri KTT ASEAN di Ibu Kota Manila, Filipina, Selasa (14/11).

“Harapan terbesar Tiongkok adalah perdamaian dan stabilitas di LTS. Kami berharap perundingan mengenai CoC akan mendorong rasa saling mengerti dan percaya. Kami akan berjuang dibawah kesepakatan ini untuk mencapai sebuah consensus dalam mewujudkan pelaksanaan CoC,” kata PM Li.

Sebelumnya pada Senin (13/11), PM Li mengatakan ada sebuah konsensus untuk bergerak maju dan mencoba untuk menyelesaikan secara damai sengketa perebutan wilayah perairan ini, yang telah menjadi duri dalam daging.

Sayang, dalam keterangannya itu PM Li tidak memberikan sebuah jangka waktu untuk penyelesaian masalah ini. Dia hanya berharap kesepakatan ini akan menjadi sebuah penstabil bagi kawasan.

Banyak kritik menyebut kesepakatan untuk merundingkan detail dalam CoC ini hanyalah sebuah gerakan tambahan dengan kesepakatan akhir yang entah kapan akan terjadi. Kendati belakangan ini kondisi LTS relatif stabil, namun beberapa negara yang hadir dalam KTT ASEAN mengatakan kondisi ini masih belum menjadi jaminan.

Taktik Curi Waktu

Pada Agustus 2017, para menteri luar negeri dari negera-negara asia tenggara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok mengadopsi sebuah kerangka kerja negosiasi bagi sebuah CoC LTS, sebuah gerakan yang mereka puji sebagai kemajuan, tetapi dicibir kritikus sebagai sebuah taktik untuk memberikan waktu kepada pemerintah Tiongkok untuk mengkonsolidasikan kekuatan maritimnya.

Kerangka kerja CoC merupakan tindak lanjut dari Declaration of Conduct (DOC) 2002, dimana seluruh pihak yang bersengketa dalam LTS mengklaim kepemilikan mereka atas wilayah perairan tersebut, termasuk Tiongkok yang telah membangun 7 pulau-pulau buatan di wilayah yang sedang dipersengketakan.

Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam, dan Filipina adalah negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa LTS, termasuk memperebutkan terumbu karang, pulau-pulau dan kekayaan laut lainnya yang ada di dalamnya.

Seluruh pihak mengatakan kerangka kerja ini hanya sebuah skema terkait bagaimana CoC akan didirikan, namun para pengkritik berpendapat agar tidak terjadi kegagalan untuk menjadikan CoC ini sebagai sebuah inisial objektif, maka harus mengikat secara hukum dan dilaksanakan atau memiliki sebuah mekanisme resolusi terkait bagaimana pakta ini akan berlaku efektif.

Penandatanganan CoC untuk mengikat secara hukum dan tuntutan CoC ini harus dilaksanakan bagi kawasan perairan strategis, sebetulnya telah menjadi tujuan negara-negara ASEAN, yang mengklaim memiliki hak atas wilayah ini. Beberapa negara ASEAN, yang memperdebatkan sengketa LTS, melihat Beijing telah mengabaikan hak-hak kedaulatan mereka dan menutup akses bagi para nelayan serta upaya eksplorasi energi di wilayah LTS. uci/Rtr/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment