Koran Jakarta | April 22 2018
No Comments
Sumber Pembiayaan - Pasar Modal Sumber Pendanaan Infrastruktur

BEI Optimistis 30 Emiten IPO

BEI Optimistis 30 Emiten IPO

Foto : Koran Jakarta/Wahyu AP
A   A   A   Pengaturan Font
Saat ini, jumlah perusahaan yang berpotensi IPO di Indonesia cukup besar, yakni mencapai 535 perusahaan.

MEDAN - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, optimistis dapat meraih target lebih dari 30 emiten yang melantai di bursa tahun 2017. “Saat ini sudah ada 24 (perusahaan) yang sedang dalam tahap proses untuk penawaran umum saham perdana atau IPO (initial public offering),” ujarnya di Medan, Senin (20/3).

Dari 24 perusahaan itu, 15 di antaranya sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sembilan lainnya merupakan anak perusahaan BUMN. Menurut Tito, beberapa kebijakan sudah dilakukan BEI untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai dalam bursa. Kebijakan yang dilakukan BEI mulai di antaranya dengan memberi kemudahan akses bagi perusahaan yang berdomisili di daerah untuk mengirimkan dokumen persyaratan IPO, tanpa perlu ke Jakarta.

Dengan begitu, calon emiten bisa lebih efisien waktu, finansial, dan tenaga. Kebijakan itu memang masih berlaku untuk wilayah Sumut, Bandung, Surabaya, Medan dan Jakarta. Kemudian, menambah galeri investasi dan broker. “Selain infrastruktur, untuk menarik emiten memang adalah BEI sendiri. Oleh karena itu, saya terus melakukan roadshow ke daerah seperti Takengon, Aceh dan Medan, Sumut,” katanya.

BEI sendiri terus berupaya agar peringkat Pasar Modal Indonesia semakin meningkat. “Untuk naik peringkat makanya perlu ada penambahan 30 emiten setiap tahun,” katanya. Dia menjelaskan jumlah perusahaan yang berpotensi IPO di Indonesia cukup besar saat ini sejumlah 535 perusahaan.

 

Biaya Infrastruktur

 

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan utama proyek infrastruktur. Sebab, dari total dana kebutuhan pembangunan infrastruktur sebanyak 1.000 triliun rupiah hanya 30 persen atau sekitar 387,2 triliun rupiah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, sebanyak 11 persen diharapkan dari anggaran pemerintah daerah (APBD), 22 persen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 37 persen dari sektor jasa keuangan, baik perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur itu mesti dimanfaatkan. “Jadi 37 persen sisanya itu bukan hanya dari pasar modal, tapi dari sektor keuangan lain, seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Ketiga sektor sektor ini harus bekerja sama karena dari nilai atau financing yang dibutuhkan saya rasa ada keterbatasan,” katanya di Jakarta, Senin. Nurhaida menjelaskan untuk pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal bentuknya adalah perusahaan infrastruktur yang bisa menerbitkan obligasi. Begitu pula perbankan, juga harus bisa menerbitkan obligasi untuk menyalurkan kredit. Meski begitu, dari porsi 37 persen tersebut, kontribusi pasar modal tidak bisa dihitung terpisah secara langsung.

“Bisa saja pasar modal itu perusahaan-perusahaan terbuka, seperti Wika, Hutama Karya. Ada juga perbankan, bisa saja menerbitkan obligasi, lalu dananya untuk kredit ke perusahaan infrastruktur,” jelasnya. Ia menambahkan, OJK melihat secara keseluruhan mengenai berapa obligasi yang diterbitkan, dan berapa obligasi yang untuk proyek infrastruktur serta berapa obligasi yang disalurkan ke sektor lainnya. 

 

Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment