Koran Jakarta | April 26 2019
No Comments
“Outlook” 2019 - Target Penerimaan Negara 2018 Mencapai 100 Persen

Beban Utang Masih Terus Menumpuk

Beban Utang Masih Terus Menumpuk

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Di tengah-tengah menurunnya tax ratio, utang justru semakin menumpuk. Padahal, era bunga mahal masih berlanjut hingga tahun ini.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan di balik kinerja pengelolaan APBN 2018 yang dinilai cukup memuaskan, anggaran negara pada 2019 bakal terbebani kewajiban utang yang makin menumpuk. Selain karena biaya bunga yang membengkak karena masih berlanjutnya era bunga mahal, tahun ini ada lebih dari 350 triliun rupiah utang jatuh tempo yang akan dilunasi dengan penerbitan utang baru. Akibatnya, bunga utang makin menggerogoti keuangan negara.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan penerimaan negara bisa tercapai 100 persen karena mendapatkan ‘durian runtuh’ dari harga minyak dan batu bara yang sepanjang 2018 cukup tinggi. Tapi, di luar harga komoditas, seperti kinerja penerimaan pajak, sebenarnya biasa saja. “Malah, tax ratio kita terus menurun hingga di bawah 11 persen,” ungkap Bhima, di Jakarta, Selasa (1/1).

Menurut dia, penurunan tax ratio tersebut menandakan basis pajak pasca-tax amnesty tidak bertambah signifikan. Pemerintah masih berburu di kebun binatang. “Artinya, wajib pajaknya itu-itu saja,” jelas dia.

Bhima pun menyayangkan di tengah-tengah menurunnya tax ratio, utang justru semakin menumpuk. Padahal, era bunga mahal masih berlanjut hingga tahun ini. Imbasnya, bunga Surat Berharga Negara (SBN) makin memberatkan kas negara. Pada 2018, pembayaran bunga utang diperkirakan melebihi pagu dan mencapai 258 triliun rupiah.

Sedangkan tahun ini ditargetkan sebesar 275,4 triliun rupiah. Di sisi lain, ada 355 triliun rupiah utang jatuh tempo di 2019 yang harus dilunasi dengan penerbitan utang baru. Dengan skenario itu maka utang jelas akan meningkat signifikan menjadi lebih dari 4.800 triliun rupiah di akhir 2019. “Rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) tembus 31-33 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen,” tukas Bhima.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rencana pembiayaan APBN 2019 melalui penerbitan SBN mencapai 825,7 triliun rupiah (total SBN Bruto) yang terdiri atas SBN Netto 388,96 triliun rupiah, jatuh tempo 2019 sebesar 382,74 triliun rupiah, dan SBN Cash Management 54 triliun rupiah.

Terkait dengan kinerja APBN, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah menutup APBN 2018 dengan defisit sebesar 1,72 persen terhadap PDB, atau jauh di bawah target defisit dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB. Menurut dia, defisit itu tak lepas dari membaiknya capaian penerimaan negara yang sepanjang 2018 terisi 100,1 persen, dari target dibidik mencapai 1.894,7 triliun rupiah.

Mengecilnya defisit itu pun diiringi membaiknya keseimbangan primer yang mencatatkan surplus 4,1 triliun rupiah. Surplus tersebut merupakan yang pertama sejak 2011. Keseimbangan primer adalah hasil penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Surplus dapat diartikan negara tidak perlu menambah utang untuk membiayai belanjanya karena bisa ditutup dari penerimaan.

Dinilai Semu

 

Menanggapi profil APBN itu, Bhima menilai penurunan defisit APBN 2018 semu. Dia melihat adanya rekayasa belanja subsidi energi yang dialihkan menjadi tanggungan BUMN berupa penugasan. Menurut dia, bila digabung dengan beban penugasan Pertamina dan PLN, maka subsidi energi akan lebih besar dan defisit APBN sebenarnya melewati 2 persen.

“Cara ini riskan digunakan di 2019 karena pengalihan beban subsidi ke BUMN bisa timbulkan financial distress. BUMN babak belur, tentu tidak sehat sama sekali ,” ungkap dia. Bhima menambahkan pada 2019 tantangan perekonomian makin kompleks. Tren harga minyak sekarang turun karena oversupply di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, ada perang dagang sehingga menurunkan permintaan batu bara, sehingga harga bisa tergerus. Maka, tidak ada jalan lain kecuali genjot penerimaan pajak dan otomatis menaikkan tax ratio. “Kuncinya ada di industri manufaktur yang berkontribusi 30 persen dari total pajak. Industri jangan loyo, beri banyak dukungan agar growth-nya tinggi dan kontribusi ke pajak naik,” papar dia. 

 

ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment