Koran Jakarta | August 19 2018
No Comments
Pemilu Legislatif 2019

Bawaslu Wajibkan Menteri Cuti Saat Kampanye Caleg

Bawaslu Wajibkan Menteri Cuti Saat Kampanye Caleg

Foto : koran jakarta /rama agusta
Beri Keterangan - Ketua Bawaslu, Abhan (tengah) memberikan keterangan mengenai perlunya menteri yang menjadi caleg mengajukan cuti, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/7).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada para menteri yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini penting guna menghindari abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh menteri tersebut. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan memang tidak ada aturan, baik di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Undang-Undang (UU) Pemilu, yang melarang menteri mendaftarkan diri sebagai caleg.

“Di dalam UU Pemilu juga tidak mengisyaratkan menteri yang jadi caleg untuk mundur. Namun, agar tidak menyalahgunakan kewenangan sebaiknya menteri yang jadi caleg mengajukan cuti kepada presiden.

Ini penting untuk pendidikan politik dan menaati peraturan undang-undang,” kata Abhan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/7).

Abhan menegaskan pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. “Nanti ketika ada abuse of power, kewenangan kami untuk melakukan pengawasan.

Sejauh mana menteri ikut kampanye, mana kapasitasnya sebagai menteri, mana kapasitasnnya sebagai calon anggota DPR,” ujar Abhan. Abhan menyatakan para menteri saat berkampanye harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Mekanisme ada cuti, cuti sepanjang masa kampanye ya,” kata dia. Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu M Afifudin. Dia mengaku akan melakukan pengawasan terhadap para pembantu presiden yang memutuskan menjadi caleg.

Dia berharap para menteri memahami batasan dan kewenangan sebagai pejabat negara maupun kapasitasnya sebagai bakal calon.

“Itu tugas kami untuk melakukan pengawasan. Untuk itu, para menteri harus mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni harus cuti ketika kampanye menjadi caleg,” katanya.

Berdasarkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif, baik di tingkat DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupatan/ kota pada 17 Juli lalu di KPU, terdapat tujuh nama menteri di Kabinet Kerja.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Menteri Agama, Lukman Saifuddin, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang jadi caleg memprioritaskan tugas kepemerintahan.

“Mereka diizinkan melakukan sosialisasi di dapil masing-masing hanya pada saat Sabtu-Minggu sehingga tidak mempengaruhi kerja-kerja yang bersangkutan,” kata Pramono.

Menurut Pramono, pejabat pemerintah seperti menteri yang ikut sebagai calon anggota legislatif cukup kampanye pada akhir pekan karena dianggap telah dikenal oleh masyarakat bahkan pernah mengikuti Pileg pada periode sebelumnya. rag/fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment