Koran Jakarta | April 21 2019
No Comments
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, tentang Putusan Bawaslu soal Pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai Anggota DPD RIZainudin

Bawaslu Miliki Kewenangan Putuskan Sengketa Pencalonan Pemilu

Bawaslu Miliki Kewenangan Putuskan Sengketa Pencalonan Pemilu

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Polemik pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari pengurus partai politik atas nama Oesman Sapta Odang (OSO) berujung gugatan pihak OSO kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 

Dalam keputusan finalnya, Bawaslu men­gatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administratif dengan tidak me­masukkan nama OSO ke dalam DCT. Kemudian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT paling lambat tiga hari kerja setelah putu­san dibacakan.

Namun dalam putusannya, jika OSO tidak mengundurkan diri dari parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan, maka KPU diperintahkan untuk tidak mene­tapkan OSO sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019.

Untuk mengupas hal terse­but lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1). Berikut hasil pembahasannya.

Bagaimana pendapat Anda soal putusan Bawaslu?

Bawaslu ini sesuai dengan undang-undang, dia yang memu­tuskan sengketa. Ada dua tahap dalam penyelesaian sengketa, yang pertama mediasi, yang kedua yudi­kasi. Bawaslu sudah melakukan sesuai undang-undang. Nah, kalau Ba­waslu sudah me­mutuskan seperti itu, dan Bawaslu merupakan satu lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, maka menurut saya, kita harus ikuti keputusan itu.

Apakah sudah mengakomodir semua pihak?

Saya kira kalau keputusan Ba­waslu itu mengakomodir keputusan kedua-keduanya. Keputusan PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan MA (Mahkamah Agung) diakomodir, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga diakomodir. Artinya, saudara Oesman Sapta Odang tetap masuk ke dalam DCT dan dapat ikut kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) DPD, namun sesuai keputusan MK, yaitu anggota DPD tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, saudara OSO harus mundur jika terpilih. Saya kira tidak ada masalah.

Lalu, implikasinya dengan KPU?

Menurut saya, KPU harus mematuhi itu. Artinya, KPU harus merevisi administrasinya dan memasukkan Pak Oesman Sapta Odang ke dalam DCT. Jadi, beliau bisa ikut dalam pemilu, dan beliau harus masuk di dalam DCT, kan urusan mundur kalau sudah ter­pilih menjadi anggota DPD.

Kemudian, reaksi LSM yang tidak sependapat dengan putusan Bawaslu?

Saya kira gak lah, Bawaslu sudah memiliki pertimbangan bahwa keputusan PTUN dan MA itu me­miliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Mereka sudah putuskan bahwa meminta KPU memasukan nama Oesman Sapta ke dalam DCT, itu harus mereka lakukan. Sejalan dengan itu, keputusan MK harus dilaksanakan, yaitu anggota DPD tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol, maka yang bersangkutan harus mundur jika terpilih.

Jika ada anggapan negatif dari masyarakat?

Bawaslu kan lembaga yang sudah diberi kewenangan ses­uai UU. Saya kira, masyarakat harus paham itu. Masyarakat harus memahami bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang ber­wenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu, sehingga masyarakat harus menghargai keputusan yang telah diberikan Bawaslu. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment