Koran Jakarta | April 18 2019
No Comments
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, soal Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu

Bawaslu Komitmen Lakukan Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2019

Bawaslu Komitmen Lakukan Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2019

Foto : ANTARA/Rivan Awal Lingga
Abhan
A   A   A   Pengaturan Font
Masa kampanye terbuka Pemilu 2019 dimulai sejak 24 Maret–13 April 2019. Masing-masing peserta pemilu, baik pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, maupun calon legislatif (caleg) mulai melakukan kegiatan kampanye terbukanya, termasuk menyosialisasikan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik.

Kendati demikian, perlu pengawasan yang ketat oleh penyelenggara pemilu terkait iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik, bahkan di media sosial. Di sisi lain, pengawasan juga dibutuhkan untuk mengawasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar di penjuru kota dan desa. Pasalnya, pengawasan dilakukan untuk menjaga kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai peserta pemilu serta meminimalisir terjadinya pelanggaran kampanye.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (10/4). Berikut adalah hasil pembahasannya.

Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait iklan kampanye di media massa?

Terkait iklan kampanye bagi peserta Pemilu di media massa cetak maupun elektronik ini adalah menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu. Karena masa iklan kampanye dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi kuantitasnya. Itu kami melakukan pengawasan terkait dengan apakah nanti melebihi jumlah yang ditentukan PKPU, yang kedua adalah soal juga apakah ini nanti melebih durasi waktu. Misal satu spot dibatasi hanya 30 detik bagi TV, radio beda lagi. Itulah yang menjadi objek pengawasan kami.

Lalu, Bagaimana dengan pembiayaan iklan kampanye?

Saya sampaikan bahwa pendanaan iklan kampanye ini menjadi bagian tidak terpisahkan mengenai laporan dana kampanye yang menjadi kewajiban perserta pemilu adalah melaporkan dana kampanye yang meliputi tiga hal, yaitu Laporan Awal Dana kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Itu menjadi tiga komponen dan paling akhir adalah LPPDK dan itu menjadi kewajiban peserta pemilu nanti maksimal 15 setelah pemungutan suara, apakah nantinya dana kampanye itu betul atau tidak, tentu menjadi objek pengawasan kami apakah kegiatan iklan kampanye sudah dilaporkan atau belum.

Bagaimana kalau jumlah iklan kampanye melebihi ketentuan dari PKPU?

Tentu nanti bisa kami kaji lebih lanjut apakah masuk pelanggaran administrasi atau tidak. Kalau bagian administratif nanti kita berikan sanksi administrasi, kalau memang ada potensi tindak pidana pemilu kita akan proses tindak pidana pemilu.

Bagaimana dengan pengawasan iklan kampanye di media sosial dan di bioskop?

Kalau media sosial menjadi bagian dari media untuk kampanye. Tetapi di bioskop memang tidak ada di PKPU serta tidak masuk bagian media sosial, sehingga kami akan melakukan pengawasn biasa.

Pengawasan di media sosialnya bagaimana?

Pengawasan dalam media sosial, misal di Facebook, Bawaslu telah melakukan MoU dengan platform tersebut, serta beberapa platform lain. Soal konten apakah konten ini melanggar atau tidak, beberapa hal yang kontennya melanggar tentu kami lakukan upaya takedown pada platform yang ada.

Kemudian, bagaimana pengawasan Bawaslu pada kampanye pada alat peraga kampanye (APK) seperti baliho dan spanduk?

Kampanye terkait misal APK itu juga bagian pengawasan kami. Pertama tentu kami apakah APK itu yg dipasang melanggar peraturan atau tidak, baik peraturan KPU maupun atau Peraturan Daerah (Perda). Kalau perda setempat dilarang atau tidak, kita rutin lakukan penertiban APK di masing-masing daerah. 

 

trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment