Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
Pemilu 2019 - Prosedur Tehnis Pendaftaran Partai Jangan Menyulitkan

Bawaslu Awasi Pendaftaran Parpol

Bawaslu Awasi Pendaftaran Parpol

Foto : Antara/Akbar Nugroho Gumay
Daftarkan Partai - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan) mendaftarkan partai yang dipimpinnya ke KPU Pusat di Jakarta, Senin (9/10). Partai Perindo merupakan partai yang pertama kali mendaftarkan diri ke KPU.
A   A   A   Pengaturan Font

Tahapan pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 tengah berlangsung di KPU. Untuk itu KPU agar menuangkan hasil penelitian administrasi kedalam Berita Acara.

Jakarta - Bawaslu telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menyampaikan sejumlah instruksi terhadap jajaran pengawas di daerah.

Menurut Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, Bawaslu telah belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, untuk mengantisipasi adanya sengketa. “Jadi oritentasi dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, termasuk hari ini, adalah orientasi pencegahan,” kata Afif saat melakukan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10).

Dalam surat Bawaslu Nomor 0890/BAWASLU/PM.00.00/ IX/2017, tertanggal 29 September 2017, Afif mengatakan Bawaslu meminta KPU agar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2019.

“Meminta SIPOL ini tidak jadi satu-satunya jalan. Karena pertama kalau kita bandingkan dengan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH), catutan di undang-undangnya jelas. Nah SIPOL ini tidak langsung ada (di UU), dan langsung jadi prasyarat wajib,” ujar Afif. Ditambahkan, Bawaslu juga menyarankan KPU agar menuangkan hasil penelitian administrasi kedalam Berita Acara (BA). “Jangan sampai prosedur teknis prinsipnya menyulitkan.

Kita inginnya memudahkan peserta pemilu atau pemilih dalam gunakan hak pilihnya, tentu dengan tidamelanggar ketentuan perundangan yang sudah ada,” ujar Afif. Selain kepada KPU, upaya pencegahan juga diarahkan kepada partai politik. Melalui surat Bawaslu Nomor 0891/ BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, Bawaslu mengingatkan kepada parpol untuk mendapatkan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dari KPU "Mendapatkan salinan BA hasil penelitian administrasi, memperhatikan batas waktu dan jadwal pendaftaran, dan melaporkan dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019,” kata Afif.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini meminta seluruh jajaran Bawaslu mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi Parpol secara maksimal. Bawaslu menurutnya telah menyiapkan form dan alat kerja dan telah dikirimkan ke ke Bawaslu Prov/ Kab/Kota. Ia menambahkan, dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019 ini Bawaslu juga telah menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KIP Kabupaten/Kota.

Pendaftaran Parpol

Dari pantauan Koran Jakarta di Kantor KPU, Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftar. Pendaftaran verifikasi partai di KPU dilakukan pada Senin . Ketua Umum Perindo, Hary Tanoe (HT) bersama jajaran pengurus dan simpatisannya mendatangi gedung KPU dengan konvoi dari DPP Perindo di Jalan Diponegoro, Menteng menuju Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoe mengatakan, Perindo sudah mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. “Yang mendaftarkan bukann DPP Perindo saja, tetapi serentak dilakukan oleh seluruh pengurus provinsi dan Kabupaten/ kota,” ujar Hary KPU. HT panggilan akrab Hary Tanoe itu juga menegaskan, target Perindo mengikuti kontestasi Pemilu karena ingin menempatkan para wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.”Intinya, kami hadir terus menerus akan menyapa masyarakat dan membantu mereka,” tegasnya. Hal senada ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo, Ahmad Rofiq . Menurutnya, sebagai partai yang menunggu verifikasi, tentu soliditas akan terus dilakukan. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment