Koran Jakarta | September 20 2018
No Comments

Bawaslu Abaikan PKPU

Bawaslu Abaikan PKPU

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Ahmad Halim

Badan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah, seperti Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba mengabaikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Pengabaian itu menyangkut pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi/Kab/Kota. Juga Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD. Ini semua terkait larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak maju menjadi wakil-wakil rakyat tadi.

Publik ramai-ramai menandatangani petisi yang dibuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Hingga Sabtu (25/8), petisi tersebut telah ditandatangani warganet sebanyak 223.438. Dalam waktu dekat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menginisiasi pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas polemik yang telah terjadi dan membuat gaduh masyarakat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 1 disebutkan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Artinya, setiap lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam membuat peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki. Ini termasuk dalam membuat Peraturan KPU. KPU harus melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Langkah KPU dengan memasukkan norma baru dalam PKPU Nomor 20/2018 dan PKPU Nomor 14/2018 adalah terobosan. KPU berargumentasi, korupsi adalah kejahatan luar biasa. PKPU tersebut mendapat sambutan baik oleh publik serta pemantau pemilu.

KPU mempersilakan pihak yang keberatan PKPU untuk melakukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA). Namun, jika melihat potret putusan-putusan yang diambil Bawaslu di sejumlah daerah tadi, sepertinya pihak yang keberatan dengan adanya larangan tersebut lebih memilih jalur proses sengketa pemilu di Bawaslu daripada ke MA.

Alhasil, polemik pun semakin runyam. Sebab, Bawaslu yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu oleh Undang-Undang Nomor 7/2017 dalam melakukan kajiannya mengabaikan PKPU tersebut. Bawaslu hanya melihat Undang-Undang Nomor 7/2017 Pasal 240 dan 258 perihal persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD.

Pengabaian yang dilakukan Bawaslu terhadap PKPU bukan kali ini saja. Pada saat tahapan pendaftaran partai politik, Bawaslu pun mengabaikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang telah diatur dalam PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR dan DPRD.

Bawaslu berdalih, penggunaan Sipol bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU dianggap tak berhak menilai persyaratan parpol pada subtahapan pendaftaran partai. Pengabaian terhadap Peraturan KPU tersebut, semestinya tidak terjadi. Sebab KPU diberi kewenangan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu untuk membuat peraturannya sendiri dalam menjalankan teknis di lapangan.

Jika melihat kebelakang, Bawaslu periode 2012–2017 pun pernah berpolemik dengan aturan yang dibuat KPU. Saat itu, KPU mengabaikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam membuat peraturan. Untuk itu, Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP. Hasilnya KPU mendapat teguran keras atas tindakannya yang mengabaikan UU.

Semestinya, Bawaslu dan pihak yang merasa dirugikan menggunakan Pasal 76 ayat 1 dan 2 yang intinya andai PKPU dianggap bertentangan dengan UU, Bawaslu atau pihak yang dirugikan mengajukan pengujian ke MA. Permohonan pengujian ke MA paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan. Bisa juga melaporkan KPU ke DKPP, bukan malah membiarkan polemik.

Bawa ke MK

Untuk saat ini, mengajukan permohonan ke MA sudah tidak mungkin (baca Pasal 76 Ayat 3 dan 4 UU No 7/2017), karena telah lebih dari 30 hari PKPU diundangkan (PKPU 20/2018 diundangkan tanggal 2 Juli 2018, dan PKPU 14/2018 diundangkan tanggal 10 April 2018). Bawaslu sepertinya masih berpikir ulang jika ingin melaporkan KPU ke DKPP. Lalu bagaimana solusi untuk memecahkan polemik tersebut?

Ada dua solusi yang bisa memecahkan polemik antara KPU dan Bawaslu. Pertama, melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, MK diberi kewenangan untuk memutuskan sengketa antarlembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar.

Dalam Pasal 22E UUD 1945 Ayat 5 disebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya, bukan hanya KPU yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu, tapi juga Bawaslu. Sebab saat ini Bawaslu sudah nasional, tetap dan mandiri. Maka, polemik peraturan KPU yang diabaikan oleh Bawaslu ini dapat diselesaikan dengan persidangan di MK.

Solusi kedua, membuat pertemuan antara DKPP, KPU, dan Bawaslu. DKPP sebagai “penengah” sudah menginisiasi pertemuan tersebut. Langkah ini sangatlah positif, mengingat kedua lembaga negara KPU dan Bawaslu hingga kini masih saja merasa benar semua. DKPP mesti bisa mendamaikan KPU dan Bawaslu yang sedang berseteru. Semoga saja, perseteruan mereka karena memperjuangkan kepentingan dan keinginan rakyat dalam pemilu serentak tahun 2019.


Peneliti Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD)

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment