Koran Jakarta | November 18 2017
No Comments
Perbatasan Negara - Penyusunan RUU Sesuai Konvensi PBB Tentang Hukum Laut

Batas Laut RI-Singapura Disahkan

Batas Laut RI-Singapura Disahkan

Foto : Koran Jakarta/M Fachri
A   A   A   Pengaturan Font
Dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Indonesia akan memiliki batas laut wilayah yang lebih jelas dan lengkap guna kepentingan penegakan kedaulatan, pertahanan negara dan keutuhan wilayah NKRI.

 

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perjanjian antara Republik Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura menjadi undang-undang.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 10 fraksi menyatakan setuju dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Mayor Jenderal (Purnawirawan) Asril Hamzah Tanjung terkait dengan undang-undang ini.

“Dengan disahkan UU ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Asril diruang rapat Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/12).

Proses pengesahan Perjanjian ini telah melalui pembahasan dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR RI, yaitu pada tanggal 27 September 2016 dengan Tim Pakar dan tanggal 4 Oktober 2016 dengan pejabat tingkat Eselon I dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian pada tanggal 24-26 November 2016, Komisi I DPR bersama dengan Pemerintah juga telah melakukan peninjauan secara langsung titik koordinat batas Laut Wilayah yang disepakati di Bagian Timur Selat Singapura tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2016 yang lalu, RUU tersebut juga telah selesai dibahas di tingkat pertama dengan Komisi I DPR RI dan telah mendapat persetujuan untuk dibahas pada tingkat Paripurna.

Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian ketiga yang melengkapi 2 (dua) Perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada tahun 1973 (disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1973) dan tahun 2009 (disahkan dengan UU No. 4 Tahun 2010).

Ketiga Perjanjian tersebut menyepakati garis batas Laut Wilayah RI-Singapura sepanjang sekitar 36,33 mil laut (sekitar 67,3 kilometer) di Selat Singapura.

Penyusunan UU ini ungkap Asril, sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menetapkan bahwa penetapan garis batas laut harus dilakukan melalui perundingan.

Menurut Asril, selain memiliki kepastian hukum, undang-undang ini juga melindungi kepentingan Indonesia di Selat Singapura karena menjadi landasan bagi aparat penegak hukum menindak kejahatan lintas batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

“Dasar penindakan aparat penegak hukum Indonesia di lapangan menjadi kuat karena sudah memiliki peraturan yang sesuai,” pungkasnya.

Ia berharap UU ini dijadikan sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan memberantas lintas batas nasional secara ilegal.

Termasuk, mendorong kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam berbagai bidang seperti pengelolaan perbatasan.

“Ini mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk pengelolaan perbatasan,” kata dia. Tujuannya, untuk stabilitas kawasan.

Beri Apresiasi

Sementara Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pengesahan perjanjian penetapan garis batas Indonesia dan Singapura menjadi undang-undang.

Menurut Budi, pengesahan undang-undang ini merupakan salah satu kewajiban dari konstitusi untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Hal ini dikarenakan telah adanya satu sistem kepastian batas laut antar kedua negara yang saling berdampingan.

“Kepastian hukum ini menjamin pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat pertahanan negara lebih tegas dan tersistem,“ tandasnya. fan/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment