Basmi Pajak Siluman dan Kriminalisasi Perkara Perdata | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Menuju Indonesia Maju I Kroni Kapitalisme Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Semu

Basmi Pajak Siluman dan Kriminalisasi Perkara Perdata

Basmi Pajak Siluman dan Kriminalisasi Perkara Perdata

Foto : Sumber: Forbes, IMF, The Economist - KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Banyak perkara perdata dipidanakan, hukum di Indonesia dinilai seperti hukum rimba.

 

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid 2 mesti bertekad dan se­cara nyata memberantas praktik pajak siluman, kriminalisasi perkara perdata, dan kroni kapi­talisme untuk bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah-bawah atau low middle income trap.

Sebab, sejumlah praktik tersebut merupa­kan akar masalah utama penyebab Indonesia tidak maju. Hal ini juga membuat Indonesia tidak menarik untuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Padahal, investasi asing sangat dibutuhkan untuk me­macu pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga Indonesia keluar dari kemiskinan dan beranjak menjadi negara maju.

Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yog­yakarta, Irsad Ade Irawan, mengatakan apabila pemerintah bisa memberantas pajak dan biaya siluman maka pendapatan pajak negara ber­peluang meningkat, bisa mencapai 40 persen, dari pendapatan negara sekarang.

Menurut dia, meskipun pemerintah mem­buat program Tax Amnesty untuk meningkat­kan penerimaan pajak, tapi tidak membasmi pajak siluman maka pendapatan negara tidak akan pernah menutupi beban negara atau ter­jadi defisit yang sangat besar, yang berujung ke­pada kenaikan utang negara.

“Kalau tidak dilakukan pembersihan pa­jak siluman secara masif dan sistemik maka utang negara akan meningkat dari sekitar 4.500 triliun rupiah saat ini bisa menjadi 6.000 trili­un rupiah di tahun 2025,” papar dia, ketika di­hubungi, Senin (28/10).

Irsad menambahkan selain pajak siluman, akar masalah lain yang mengganggu iklim berbis­nis dan investasi di Indonesia adalah munculnya kriminalisasi perkara perdata menjadi pidana da­lam persaingan usaha. Dalam praktik itu, peng­usaha yang dekat dengan penguasa maka dia akan meneror musuhnya saat berperkara. Lalu, perkara perdata pun dibikin menjadi pidana.

“Ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Pemodal katakan di Indonesia seperti hukum rimba, tidak ada kepastian hukum karena ba­nyak perkara perdata dipidanakan. Konon, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Ujung-ujungnya biaya siluman,” ungkap dia.

Makanya, lanjut dia, jika investor diminta memilih, mereka pilih yang ada kepastian hu­kum, yang aman berinvestasi, meskipun biaya profesional lebih mahal. Ketidakpastian hukum membuat kelayakan usahanya sangat berisiko.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, mengemukakan peng­usaha yang menghadapi masalah terkait prak­tik kriminalisasi kasus perdata menjadi pidana, maupun praktik pajak siluman harus melawan.

Caranya, lanjut dia, dengan melaporkan perkara itu ke lembaga yang mengawasi insti­tusi penegak hukum atau membawa kasus ter­sebut ke pengadilan.

“Kalau di KPK (Komisi Pemberantasan Ko­rupsi), ada yang namanya Dewan Pengawas KPK, itu baru ada pada Desember, dapat mel­apor ke sana. Kalau di kepolisian ada yang nama­nya Kompolnas atau kalau di Kejaksaan ada yang namanya Komisi Kejaksaan,” kata Romli.

Menurut dia, praktik atau modus tersebut merusak iklim berusaha di Indonesia. Jangan­kan pengusaha yang baru memulai, pengusaha yang sudah lama berkecimpung di bidang usaha pun akan terganggu bila terlibat dengan modus-modus tersebut.

“Karena itu, satu satunya cara ya melawan. Jangan diam saja. Tempuh ke pengadilan,” kata Romli. Jadi, pengusaha yang ‘dijahili’ dengan ketiga modus tersebut harus berani dan tidak gentar. “Jangan diam saja, bawa ke pengadilan,” tukas Romli.

Tim Khusus

Mengenai solusi memberantas pajak silu­man, Irsad mengusulkan Presiden perlu mem­bentuk satu tim khusus untuk membasmi pajak siluman dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di luar dari aparat KPK, polisi, dan jaksa.

Tim ini bertugas memberikan masukan ke­pada Presiden tentang sektor usaha yang ber­masalah berat dalam KKN dan pajak siluman, sekaligus memberikan solusi yang dilaksanakan oleh tim dan tokoh yang punya integritas dan keahlian hukum yang tinggi. “Tim ini bisa diberi nama dewan penasihat presiden,” ujar Irsad.

Menurut dia, anggota tim bisa berasal dari pakar dan profesional yang khusus untuk membersihkan KKN dan pajak siluman serta kriminalisasi perkara perdata. “Inilah yang mematikan ekonomi bangsa. Membuat kita mengalami deindustrialisasi. Ini yang menje­bak Indonesia dalam kemiskinan dan negara terbelakang,” tukas Irsad.

Bahaya Kroni

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Trans­paransi dan Akuntabilitas Anggaran (Letraa), Yenny Sucipto, menambahkan bahaya besar jika kroni menguasai perekonomian satu ne­gara. Hal itu seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Kendatipun ekonomi tumbuh, tetapi strukturnya tidak kuat karena hanya dinikmati segelintir orang.

Pemerintah, sebelumnya, diharapkan tidak mengulang pengalaman era Orba ketika Indo­nesia mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi, rata-rata 9 persen per tahun (1988–1991), di te­ngah-tengah maraknya KKN.

Fenomena itu disebut kroni kapitalisme (crony capitalism), yakni Produk Domestik Bruto (PDB) bergerak cepat bukan karena ak­tivitas ekonomi yang efisien, melainkan karena kedekatan antara pebisnis dan politisi dalam hubungan yang oligarkis.

Terbukti, pertumbuhan ekonomi tinggi yang dihasilkan tidak mengangkat ekonomi rakyat, tidak berkelanjutan atau semu.

Sebelumnya, ekonom senior dari Univer­sitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan dalam sembilan tahun terakhir (2007–2016) pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk. Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia pada 2016 berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 2017 men­jadi ke-8 pada 2014. (Lihat Infografis)

Praktik kronisme dinilai sebagai kejahatan ekonomi yang sangat besar, karena pada dasar­nya mengambil paksa hak rakyat kecil. Ini bisa dilihat pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan obligasi rekapitalisasi perbankan. ers/eko/SB/YK/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment