Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Pelayanan Masyarakat

Banyak Orang Gangguan Jiwa yang Tak Terurus

Banyak Orang Gangguan Jiwa yang Tak Terurus

Foto : Koran Jakarta / Teguh Raharjo.
Masih Memprihatinkan - Psikiater dari Aliansi Kesehatan Jiwa Jawa Barat, Teddy Hidayat, di Bandung, kemarin, menyayangkan nasib orang dengan gangguan jiwa masih memprihatinkan. Hal itu disampaikan terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Internasional yang jatuh 10 Oktober.
A   A   A   Pengaturan Font

BANDUNG - Nasib orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih memprihatinkan karena tidak terurus dengan baik. Se­lain tidak ada anggaran khusus untuk menanganinya, dinas kesehatan dan dinas sosial sepertinya enggan mengurusi keberadaan mereka. ODGJ ber­hak diperhatikan pemerintah apalagi ketika pihak keluarga sudah tidak sanggup mengurus dan mengusir penderitanya.

“Data dari tahun 2013, ter­catat ada sebanyak 1.007 orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang atau bahkan dipasung di wilayah Jawa Ba­rat,” kata psikiater dari Aliansi Kesehatan Jiwa Jawa Barat, Teddy Hidayat, menyikapi Hari Kesehatan Jiwa Internasional yang jatuh setiap 10 Oktober, di Bandung, kemarin.

Teddy menuturkan, Jawa Ba­rat memiliki angka gangguan jiwa dan gelandangan psikotik yang tinggi. Berdasarkan Riskes­das 2013 (Kemenkes) diketahui bahwa warga Jawa Barat yang mengalami gangguan jiwa ada 72.000 orang. Mereka memerlu­kan perawatan intensif atau raw­at inap, namun fasilitas layanan kesehatan jiwa yang ada jumlah­nya terbatas sehingga sebagian besar ODGJ tidak terdeteksi.

“Sekitar 80 persen di an­taranya tidak terdeteksi, tidak diobati, menjadi kronik, men­galami kecacatan, menjadi kor­ban kekerasan, dipasung, dan menggelandang,” tegas Teddy.

Banyak Kendala

Dia mengatakan penang­gulangan gelandangan psikotik sampai saat ini masih mendapat banyak kendala. Misalnya, be­lum ada kesamaan pemahaman di antara aparatur pemerintah dan masyarakat tentang gelan­dangan psikotik terbatas.

Koordinasi dan pedoman penatalaksanaan yang disepa­kati juga belum ada, sehingga belum ada pola penatalaksan­aan yang jelas, termasuk pasca rehabilitasinya. Saat ini belum ada data berapa jumlah gelan­dangan psikotik yang ada dan berapa banyak yang telah di­jangkau.

“Sarana prasarana yang dise­diakan masih belum ada, pe­merintah tidak memiliki panti rehabilitasi dan bengkel kerja ODGJ bagi yang tidak memiliki keluarga,” tambah dia.

Jawa Barat, menurut Teddy, merupakan provinsi yang su­dah memiliki Peraturan Dae­rah (Perda) Kesehatan Jiwa. Namun, perda itu masih belum efektif karena belum memiliki peraturan teknis untuk melak­sanakannya. Diharapkan gu­bernur bisa segera mengeluar­kan pergub atau aturan teknis untuk melaksanakan Perda Kesehatan jiwa itu.

tgh/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment