Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments
Kesejahteraan Rakyat - Tantangan Pengentasan Kemiskinan Semakin Berat

Bangun Pertanian di Perdesaan Solusi Atasi Inti Kemiskinan

Bangun Pertanian di Perdesaan Solusi Atasi Inti Kemiskinan

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Belum ada kebijakan pertanian yang holistik dari hulu sampai hilir.

>> Masih ada 69 juta orang rentan miskin yang butuh perhatian serius.

JAKARTA - Pemerintah mesti mendo­rong pembangunan pertanian di perde­saan untuk mengatasi inti kemiskinan. Sebab, wilayah perdesaan merupakan kantung-kantung kemiskinan di Tanah Air, dan sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak me­nyerap tenaga kerja.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengemukakan program pengentasan kemiskinan sudah banyak dikerjakan oleh pemerintah termasuk pengucuran Dana Desa. Namun, yang menjadi per­soalan sejak dulu adalah implementasi di lapangan.

“Selain itu, ada persoalan struktur ekonomi yang masalahnya ada di pusat pengambil kebijakan. Misalnya, pilihan untuk mengembangkan sektor ekonomi tertentu, tak pernah melihat pertanian secara lebih holistik. Pertanian dibiar­kan berjalan sendiri menghadapi pasar bebas,” ujar dia, ketika dihubungi, Ka­mis (14/3).

Padahal, lanjut Sukamdi, jumlah penduduk miskin berpusat di desa dan penduduk miskin yang ada di kota pun adalah penduduk desa yang terpaksa melakukan urbanisasi karena desa tidak mampu memberikan makan kepada mereka.

“Pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar, tapi kebijakan pertanian yang holistik dari hulu sampai hilir tidak ada. Tak ada relasi pertanian dengan industri dan teknologi modern, semua jalan sendiri-sendiri,” imbuh dia.

Oleh karena itu, Sukamdi pun menya­takan solusi mengatasi inti kemiskinan adalah menyentuh ekonomi pertanian secara serius. Pasalnya, pertanian berim­plikasi pada banyak turunan lain, seper­ti kemandirian pangan, dan gaya hidup perdesaan dengan nilai utama berbeda dengan gaya hidup urban yang konsum­tif dan mengabaikan lingkungan.

Terkait dengan capaian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Men­teri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai setelah angka kemiskinan me­nyentuh single digit tahun lalu, program pengentasan kemiskinan akan semakin sulit karena kini pemerintah harus ber­hadapan dengan inti kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menca­tat angka kemiskinan September 2018 turun 9,66 persen, dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen dari to­tal populasi. Angka kemiskinan satu di­git itu diklaim sebagai yang terbaik sejak Indonesia merdeka. (Lihat infografis)

Meski begitu, penurunan tersebut memberikan tantangan lain. Kini, pe­merintah harus berhadapan dengan masyarakat yang benar-benar susah beranjak ke atas garis kemiskinan.

“Menurunkan kemiskinan di single digit ini akan semakin berat karena se­karang kami bicara soal kemiskinan inti, sehingga kami perlu memikirkan bagai­mana design policy lebih lanjut pada le­vel yang semakin rendah,” jelas Sri Mul­yani, Rabu (13/3).

Oleh karena tantangan pengentas­an kemiskinan kian berat, pemerintah meresponsnya melalui kebijakan fiskal di tahun ini. Melalui APBN 2019, peme­rintah meningkatkan anggaran perlin­dungan sosial sebesar 93 triliun rupiah menjadi 381 triliun rupiah.

Rentan Miskin

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Indef, Rusli Abdullah, mengingatkan se­jumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya mengentas­kan kemiskinan, misalnya, masih ada sekitar 69 juta orang yang rentan miskin.

Penduduk rentan miskin adalah pen­duduk yang berada di atas garis kemis­kinan sebesar 1,5 kali garis kemiskinan. Apabila garis kemiskinan 400 ribu ru­piah maka penduduk rentan miskin ber­ada pada pengeluaran 600 ribu rupiah.

“Penduduk rentan miskin ini bisa ja­tuh miskin apabila terdapat gejolak eko­nomi. Guncangan tersebut bisa seperti kenaikan harga,” jelas Rusli.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan ke­bijakan khsusus untuk mengentaskan kemiskinan di golongan inti. “Untuk itu, pemerintah harus berupaya meningkat­kan penerimaan negara,” kata Munawar.

Menurut dia, memang sulit menu­runkan kemiskinan karena golongan ini biasanya adalah warga yang secara kapa­sitas pendidikan maupun skill tidak men­cukupi untuk masuk ke suatu pekerjaan, contohnya seperti pemulung dan tukang becak yang sudah berusia tua. “Mereka miskin karena tidak punya pekerjaan, tapi semakin dalam orang terjebak dalam kemiskinan, ketika ada ekonomi mem­baik tetap tidak bisa masuk,” papar dia. YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment