Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Penentuan Menteri

Bamsoet: Presiden Harus Berdaulat Pilih Menteri

Bamsoet: Presiden Harus Berdaulat Pilih Menteri

Foto : ISTIMEWA
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdaulat dalam memilih para menteri di kabinet kerja jilid II, tanpa perlu takut adanya ancaman maupun tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

“Karena para menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden, maka sudah sepatutnya presiden memilih orang-orang terbaik. Sehingga bisa membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga yang dipimpinnya,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jakarta (22/8).

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, rencana Presiden Jokowi yang akan menyusun kabinet zaken, untuk tidak perlu dikotomi antara kader partai politik maupun non kader partai politik. Menurut Bamsoet, di partai politik juga banyak berkumpul orang-orang profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian.

“Seringkali kita terjebak dalam paradigma bahwa kabinet yang handal ditandai dengan sedikitnya menteri yang terafiliasi partai politik. Pola berpikir ini harus diluruskan, karena menafikan partai politik sama saja menafikan demokrasi. Salah satu prasyarat utama demokrasi adalah adanya partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi untuk mengisi pos kepemimpinan nasional sampai daerah,” jelasnya.

Selain mendukung Presiden Jokowi mewujudkan kabinet zaken, Bamsoet juga mengimbau masyarakat harus mendorong partai politik menyiapkan kader terbaiknya bilamana presiden membutuhkan bantuan dari partai politik yang bersangkutan. Sebab, lanjut dia, walaupun hak prerogatif penunjukan dan pemberhentian menteri berada di tangan presiden, namun presiden juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas politik yang ada.

“Mau menteri dari partai politik atau non partai politik bukanlah menjadi soal. Terpenting presiden nyaman dengan yang bersangkutan, dan tidak ada tekanan dalam penunjukannya. Setelah lima tahun memimpin Indonesia dengan Kabinet Kerja dan koalisi partai politik pendukungnya, Presiden Joko Widodo sudah sangat piawai dalam mengelola Indonesia dengan peta perpolitikan yang beraneka rupa, termasuk dalam hal penyusunan kabinet,” tandasnya.

Kemudian, Bamsoet berharap pada periode kedua kepemimpinnya Presiden Jokowi bisa memilih para menteri yang bukan hanya hebat dalam ide dan gagasan, melainkan juga hebat dalam membangun komunikasi dengan parlemen. Terwujudnya kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif akan sangat ditentukan oleh komunikasi politik yang dijalankan para menteri yang menjadi mitra kerja di berbagai alat kelengkapan dewan di DPR RI.

“Tantangan Presiden Joko Widodo tak hanya sekadar mendapatkan ‘the right man in the right place’. Melainkan juga ditambah ‘man with communication skills’. Sehingga dalam rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan, para menteri bisa menjawab secara terperinci setiap pertanyaan yang diajukan anggota DPR RI, tak hanya sekadar membaca contekan dari anak buah saja,” terangnya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment