Koran Jakarta | October 20 2017
No Comments
WAWANCARA

Bambang Prasetya

Bambang Prasetya

Foto : Koran Jakarta/Wahyu AP
A   A   A   Pengaturan Font
Sejak awal pembentukannya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sudah berperan dalam kegiatan pembangunan. Itu dapat dilihat, antara lain dalam pembangunan jalan raya, kereta api, pelabuhan, pembukaan areal perkebunan, jaringan irigasi, pendirian pabrik gula.

BSN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan berupa pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional. BSN juga menyelenggarakan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi.

Berangkat dari semangat tersebut, Kepala BSN, Bambang Prasetya, dalam Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025, menetapkan program kerja jangka pendek dan panjangnya. Itu dilakukan berdasarkan tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional.

Diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya bersifat government-driven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi ASEAN Economic Community (AEC). Untuk mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan BSN ke depan, Wartawan Koran Jakarta, Frans Ekodhanto, mewawancarai Kepala BSN, Bambang Prasetyo, di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa latar belakang keberadaan BSN?

Setelah kemerdekaan sejumlah peristiwa penting dapat dicatat menyangkut kegiatan standardisasi, di antaranya diterbitkan UU No 10 tahun 1961 yang dikenal dengan nama UU tentang Barang. Ditetapkan program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi sebagai prioritas pada tahun 1973. Pada tahun 1976 terbentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional.

Kemudian pada tahun 1984, pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerja sama di bidang standardisasi nasional. BSN menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Pemerintah membentuk BSN dengan Keputusan Presiden No 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001.

Ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (sekarang menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya BSN berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Kedudukan dan fungsi BSN kemudian diperkuat dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 17 September 2014. Saat ini, sedang disusun aturan turunan dari Undang-Undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah yang Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan oleh pemerintah.

Apa tugas dan fungsi BSN?

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itu berupa pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional.

BSN juga bertugas melakukan pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN, pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional, penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sebagai Kepala BSN, apa program kerja jangka panjang dan pendek Anda?

Dalam Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025, telah ditetapkan tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional. Pada tahun 2015, diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya bersifat governmentdriven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi AEC.

Dalam konteks ini diharapkan SNI telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan di pasar domestik. Pada tahun 2017, diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Itu dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nasional dengan kepercayaan penuh bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Pada tahun 2019, di akhir RPJMN 2015-2019, diharapkan sistem standardisasi nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional di pasar domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global. Pada tahun 2021, memasuki RPJMN terakhir dalam RPJPN 2015-2025, diharapkan sistem standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri ke dalam sistem inovasi nasional.

Pada tahun 2021, diharapkan SNI mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan aktif sebagai penggerak siklus inovasi nasional. Dalam hal ini, standardisasi menjadi research-driven activities. Pada tahun 2023, diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global. Dalam hal ini standardisasi nasional telah menjadi salah satu world leading standardization.

Dalam periode ini, diharapkan standardisasi nasional telah menjadi market and industry – driven activities berbasis riset standardisasi yang kuat. Dengan begitu, secara efektif mendukung daya saing nasional di pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara internasional. Pada tahun 2025, akhir RPJPN 2005-2025, diharapkan seluruh kontribusi dari sistem standardisasi nasional terhadap daya saing dan kualitas hidup bangsa sebagaimana diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dan berperan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025.

Apa tantangan untuk mewujudkan program kerja tersebut?

Merujuk pada Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 tersebut serta berdasarkan pada Renstra BSN 2015 - 2019, ada beberapa sasaran strategis BSN yang ingin dicapai. Pertama, persentase SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, pada akhir periode 2015–2019 tercapai 100%. Kedua, jumlah SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, tercapai 2.350 dokumen SNI. Ketiga, kenaikan jumlah lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang memenuhi persyaratan internasional dan diakreditasi, jumlah LPK yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejumlah 1.781 LPK.

Keempat, peningkatan jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, sejumlah 13 skema. Kelima, lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/ standar fisik calibration measurement capability (CMC) yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan internasional, pada akhir periode 2015–2019 tercapai 200 jumlah CMC. Keenam, tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator, dan akademisi/ pakar, tercapai skor 4,5 (dalam skala indeks 1-5).

Ketujuh, persentase posisi kebijakan Indonesia yang terakomodasi dalam forum technical barriers to trade world trade organisation (TBT WTO) sejumlah 100%. Khusus di tahun 2016, capaian BSN dapat dilihat dari evaluasi kinerja BSN terkait dengan pemenuhan standar produk barang dan jasa. Dilihat dari jumlah sertifikat kesesuaian berbasis standar (sistem, produk, dan jasa ) yang diterbitkan oleh LPK menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Saat ini telah berjumlah 12.146, melebihi target BSN 10.500. Begitu juga bila dilihat dari jenis produk yang bertanda SNI, naik yang signifikan sebesar 131 %.

Apa kendala dalam meng-SNI kan produk-produk dalam negeri tersebut?

Untuk industri menengah dan besar, penerapan SNI tidak menjadi masalah bagi mereka, bahkan penerapan SNI menjadi strategi bisnis yang sangat penting dalam mendorong daya saing, dan berkompetisi dalam pasar global.

Namun, untuk pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya masih kesulitan menerapkan SNI, baik dari sisi adopsi Iptek, aturan mengenai SNI, maupun yang terutama adalah pembiayaan sertifikasi SNI. Untuk mengatasi kendala tersebut, sesuai amanah Undang-Undang No 20 Tahun 2014, pemerintah wajib membantu IKM meraih sertifikasi SNI.

Apa keuntungan langsung yang bisa dirasakan produsen ketika produknya sudah SNI?

Penerapan SNI memberikan keuntungan secara tidak langsung pada produk pelaku usaha. Dengan SNI, pelaku usaha bisa meyakinkan konsumen bahwa produknya berkualitas dan aman. Penerapan SNI bisa meningkatkan penetrasi pada pasar.

Sebagai contoh, pengalaman penerima SNI Award Tahun 2012, UKM CV ATS Makasar yang memproduksi garam konsumsi beryodium, meski mengaku harganya lebih mahal dari produk serupa yang belum mendapatkan sertifikasi SNI, namun produknya bisa menembus pasar ritel AlfaMart, dan pemasok utama produsen kacang telor cap Ayam Jago, yang kita ketahui ini produsen terbesar di Kota Makasar. Contoh lain adalah, mesin laundry merek Kanaba Bantul.

Setelah menerapkan SNI, produknya bisa masuk dalam e-Katalog Pemerintah, dan kini produk Kanaba bisa masuk ke berbagai rumah sakit dan hotel di Indonesia. Harganya pun, mereka mengklaim lebih murah dari produk serupa impor.

Dengan menerapkan SNI, juga produsen dapat mengekpsor produknya ke negara lain karena sudah dapat diketahui bersama, negara-negara sudah banyak yang mempersyaratkan sertifikat standar. SNI sudah mulai diakui internasional, sebagai contoh yang nyata, produk PT Mulia Glass yang bisa menembus pasar internasional karena telah mengantongi sertifikat SNI.

Apa keuntungan langsung yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk yang sudah bersertifikat SNI?

Sertifikat dan tanda SNI memberikan garansi kepastian bahwa produk yang dibeli masyarakat telah memenuhi syarat SNI tertentu dan lolos uji sesuai yang dipersyaratkan dalam SNI. Kita tidak mengatakan bahwa produk yang beredar di pasar yang tidak ber-SNI pasti jelek dan tidak aman, namun masyarakat membutuhkan kepastian dan itu ditandai salah satunya dengan sertifikat SNI. Pertanyaan berikutnya, tanda SNI mungkin saja bisa dipalsukan. Jawaban kami adalah itu mungkin saja terjadi. Namun, kami mengingatkan sesuai Undang-Undang No 20 Tahun 2014, segala bentuk pemalsuan tanda SNI, sanksinya sangat berat. Ini tidak hanya merugikan konsumen, namun juga merugikan pelaku usaha lain yang sudah benar dalam menerapkan SNI. Kami sudah menandatangani MoU dengan Polri yang intinya agar fungsi pengawasan di pasar semakin ketat dan masyarakat bisa semakin terlindungi.

Bagaimana cara membudayakan SNI di kalangan konsumen dan produsen?

Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan SNI, terutama SNI yang bersifat sukarela, dengan program pembinaan dari BSN khusus untuk pelaku usaha IKM. Kedua, meyakinkan pelaku usaha dan konsumen bahwa menerapkan SNI dapat mendorong daya saing nasional, meningkatkan proses hilirisasi produk-produk inovasi dan produk lokal unggulan. Dalam konteks ini yang kita lakukan, di antaranya melalui berbagai pemberitaan di media konvensional maupun media sosial serta pameran.

Ketiga, meyakinkan para pemangku kepentingan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan SNI. Aktif di forum standardisasi internasional, melalui pengembangan fasilitas sistem informasi standarisasi nasional Indonesia (SISNI) dan berbagai pertemuan koordinasi lainnya.

Keempat, mempublikasikan role model industri penerap SNI baik melalui pameran, kunjungan industri, maupun publikasi lewat majalah seperti SNI Valuasi dan The Quality. Kelima, menyelenggarakan Indonesia Quality Expo (IQE). Penyelenggaraan IQE ke-5 akan dilaksanakan di Kota Makassar pada Okotober 2017. Keenam, menghimpun informasi dan masukan dari pemangku kepentingan yang kemudian dipublikasikan melalui media massa dalam acara Ngobras SNI. 

 

 

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment