Bahaya Deflasi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Bahaya Deflasi

Bahaya Deflasi

Foto : Antara/John Soplanit.
Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku memberikan keterangan pers, di Ambon, baru-baru ini. BPS Provinsi Maluku menyatakan, Kota Tual pada Juli 2020 mengalami deflasi sebesar 0,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,10.
A   A   A   Pengaturan Font
Pelemahan inflasi akan berpotensi berlanjut hingga akhir tahun dan dikhawatirkan mengganggu dunia bisnis yang diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional

Pandemi Covid-19 sejak awal 2020 semakin menekan tingkat konsumsi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Juli 2020 mencatat terjadi deflasi sebesar 0,10 persen. Dengan deflasi tersebut, laju inflasi tahun kalender Januari–Juli 2020 mencapai 0,98 persen dan inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 1,54 persen.Deflasi bulan Juli ini merupakan lanjutan dari melambatnya inflasi pada bulan sebelumnya, Mei dan Juni 2020 yang mencatat inflasi 0,07 persen dan 0,18 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, saat Ramadan dan Idul Fitri 2019, ekonomi mengalami inflasi sebesar 0,68 persen dan 0,55 persen.

Selama Juli 2020 tersebut, kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang inflasi juga sama sekali tidak menyumbang andil karena minimnya permintaan konsumen. Kelompok itu antara lain perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta rekreasi, olahraga dan budaya.

Menurut BPS, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79 persen dan memberi andil terhadap deflasi sebesar 0,19 persen. Bahan pangan yang menyumbang deflasi, di antaranya bawang merah, daging ayam, beras, cabai rawit, dan gula pasir.

Deflasi Juli 2020 tersebut merupakan akibat kombinasi pelemahan inflasi baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berdampak terhadap pelemahan konsumsi masyarakat. Konsumen dan produsen terkena pukulan ganda dari sisi pendapatan dan daya beli.

Deflasi diartikan suatu keadaan di mana ada perubahan harga yang negatif. Singkatnya, deflasi merupakan kondisi di mana harga-harga mengalami penurunan. Ketika perekonomian menurun, maka keluaran ekonomi juga akan menurun karena rendahnya permintaan konsumsi dan turunnya investasi. Hal ini menimbulkan penurunan perekonomian secara keseluruhan karena para produsen dipaksa untuk menjual barang yang tidak lagi diinginkan konsumen.

Di saat deflasi, baik konsumen maupun produsen menahan mengeluarkan uang mereka dan memilih untuk mendiamkan harta mereka dalam bentuk apa pun. Tak ayal lagi, perekonomian pun merugi karena stagnannya produksi dan konsumsi. Inilah makna deflasi yang sesungguhnya, lonceng kematian bagi perekonomian. Jika bisnis terus menderita kerugian karena deflasi, investor akan menarik modal mereka karena takut tidak akan mendapat manfaat.

Meski sebagian besar masyarakat menganggap deflasi merupakan hal yang bagus karena membuat mereka dapat membeli barang-barang bagus yang tidak dapat dibeli sebelumnya, namun deflasi tidak bisa dianggap sepele karena bisa menghambat perekonomian. Untuk itu harus diatasi, salah satu caranya dengan mengurangi suku bunga. Dengan demikian, jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Orang akan lebih suka memegang uang mereka dibanding menyimpan uang di bank. Dengan perputaran uang yang besar diharapkan hal ini akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli.

Sebenarnya, pemerintah jauh-jauh hari pada awal pandemi Covid-19 sudah mengantisipasi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasionnal (PEN), pemerintah menyiapkan dana 695,2 triliun rupiah. Namun kenyataannya, program itu belum bekerja dengan baik. Jika tidak segera dievaluasi, pelemahan inflasi akan berpotensi berlanjut hingga akhir tahun dan dikhawatirkan mengganggu dunia bisnis yang diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Ke depan, beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di antaranya dengan insentif pajak, misalnya meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan meningkatkan PTKP, diharapkan masyarakat yang dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh 21) tersebut bisa menggunakan pendapatannya untuk meningkatkan daya belinya.

Kemudian, membangun infrastruktur desa yang memiliki keterbatasan akses, misalnya berupa jalanan yang rusak, fasilitas umum yang minim, dan keterbatasan dalam mendapatkan pasokan. Jika infrastruktur di desa terpenuhi, diharapkan distribusi barang menjadi lebih mudah dan daya beli masyarakat meningkat. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment