Koran Jakarta | June 25 2017
No Comments
Kebijakan Pertanian I DPR Mesti Lebih Aktif Dorong Pembentukan Badan Pangan

Badan Pangan Berpotensi Dukung Upaya Pemerataan

Badan Pangan Berpotensi Dukung Upaya Pemerataan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kemandirian pangan bakal mengurangi potensi kemiskinan masif di perdesaan. Impor pangan tanpa kendali hambat upaya mengurangi ketimpangan kesejahteraan.


JAKARTA. – Pemerintah diminta tidak lagi menunda-nunda pembentukan Badan Pangan seperti diamanatkan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pembangunan kemandirian pangan. Keberadaan lembaga independen bidang pangan itu dinilai akan mampu menekan kepentingan perburuan rente atau rent seeking impor pangan yang begitu besar sejak dua periode pemerintahan sebelumnya.

Apabila kebijakan impor pangan secara masif yang mematikan petani nasional selama ini bisa dikurangi secara signifikan, kesejahteraan petani berpeluang meningkat. Hal itu juga berarti mendukung upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan terutama di perdesaan.

Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan, Ahmad Yakub, mengatakan DPR semestinya lebih proaktif mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan. UU Pangan telah mengamanatkan pembentukan badan itu selambat-lambatnya Desember 2015.

“Badan Pangan, selain memiliki arti penting strategis dalam mewujudkan swasembada pangan, juga sangat penting dalam rangka menjaga harga pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Seperti diketahui, lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi dalam negeri,” kata dia ketika dihubungi, Rabu (10/1).

Sejumlah kalangan juga mengingatkan instabilitas harga pangan berpotensi membuat inflasi melejit sehingga menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Ini pada akhirnya menghambat upaya pemerintah mewujudkan pemerataan kesejahteraan atau mengurangi disparitas.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menyatakan guna menekan disparitas atau kesenjangan pendapatan yang tinggi dan merebaknya kemiskinan di Indonesia, paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah.

Pertama, fokus pada pembangunan ekonomi perdesaan yang intensif. Pemerintah harus membangun industri perdesaan agar tercipta produksi pangan yang berkelanjutan. Kedua, pemerintah harus berani melepaskan diri dari kebergantungan pada impor. Ini bertujuan menciptakan perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi dan mandiri. Ketiga, keadilan hukum melalui penegakan hukum dengan prioritas penanganan kasus korupsi yang terbesar.

“Bagaimana bisa mengurangi kesenjangan kalau pemerintah selalu menyelesaikan masalah pangan dengan impor. Akibatnya, kini banyak hasil produksi petani dimatikan oleh impor,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli.

Gaduh Impor

Yakub menilai sampai saat ini kesemrawutan impor pangan terlihat belum bisa dibenahi terutama akibat data yang tidak seragam. Asosiasi atau serikat petani memiliki data, importir punya data, begitu pula pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menjaga inflasi. Kegaduhan soal impor pangan, seperti kentang dan cabai baru-baru ini, juga terus terjadi karena wewenang keputusan itu tersebar di Kementan maupun Kemendag dan Kementerian BUMN.

“Maka memang pangan ini sangat strategis sehingga untuk menjaga seluruh mata rantainya perlu Badan Pangan yang kuat, yang langsung di bawah Presiden. Kita bingung kenapa Badan Pangan sampai sekarang belum dibentuk, “ kata Yakub.

Padahal, menurut dia, sudah banyak fakta yang bisa dijadikan bukti bahwa tanpa badan otoritas yang kuat, problem pangan selamanya akan terus berlangsung sektoral dan jauh dari pemecahan masalah.

Yakub juga menyatakan pemerintah mesti menyadari bahwa pertanian kecil berbasis keluarga terus menyelamatkan bangsa ini dari krisis besar seperti pada 1998 maupun 2008. Melalui Badan Pangan, evaluasi terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi bisa dilakukan secara terpusat dan komprehensif, bukan terpecah-pecah secara sektoral.

“Petani gurem kita terus ditinggalkan, padahal saat krisis, tidak ada uang buat impor pangan, merekalah penyelamatnya. Perekonomian di desa bisa terus berputar karena pertanian keluarga,” papar dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Adi Susilo, mengemukakan perlu upaya khusus dan serius untuk negara seperti Indonesia yang telah menjadi salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

“Masalah klasik pembangunan pangan kita adalah masalah kesungguhan dan koordinasi. Tanpa keduanya, tidak akan jalan. Untuk kesungguhan pemerintah harus punya niat tulus melakukan pembenahan yang dibutuhkan, dengan menitikberatkan keberpihakan tiap kebijakannya untuk masyarakat petani,” kata dia.  YK/SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment