Koran Jakarta | November 12 2019
1 Comment
Pengelolaan Anggaran I Kasus Dana Desa Libatkan 34 Desa

Audit BPK Tidak Cukup Administratif

Audit BPK Tidak Cukup Administratif

Foto : istimewa
Jika ada desa fiktif, padahal sudah diaudit dan malah bisa saja menerima hasil WTP, lalu bagaimana pertanggungjawaban keuangan dan hukum auditor negara.
A   A   A   Pengaturan Font
BPK harus bebas, mandiri, dan profesional guna menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai au­dit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran negara semestinya tidak hanya administratif atau di atas kertas, tapi diperluas hingga audit inves­tigasi atau pemeriksaan fisik barang atau jasa.

Misalnya, untuk audit pembelian barang se­mestinya juga dipastikan keberadaan fisik ba­rangnya. Audit biaya jasa juga memeriksa hasil pekerjaan atau jasanya. Demikian pula audit pembangunan dan fasilitas sosial rakyat, seha­rusnya ada hasil produktif pada masyarakat yang menerima.

Dengan demikian, au­dit BPK bisa lebih menjamin bahwa penggunaan anggaran belanja negara benar-benar dilaksanakan sesuai tujuannya untuk kesejahateraan rakyat. Jika hal itu telah dijalankan maka kasus desa fiktif dalam penyaluran dana desa kecil ke­mungkinan bisa terjadi.

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akun­tabilitas Anggaran (Letraa), Yenny Sucipto, mengemukakan audit secara administratif bisa saja lengkap dan malah bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), te­tapi secara kenyataan ternyata terjadi pembelian barang, jasa, atau bahkan desa fiktif.

“Jika ini yang terjadi, misalnya, ada desa-desa hantu atau fiktif, padahal sudah diaudit dan malah bisa saja menerima hasil WTP, lalu bagaimana pertanggungjawaban keuangan dan hukum auditor negara,” ujar dia, ketika di­hubungi, Rabu (6/10).

Sebagai auditor negara, keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Un­dang Dasar 1945. Pada Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara di­adakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan un­dang-undang”.

Yenny pun mengkhawatirkan adanya ok­num auditor yang menggelapkan penemuan masalah yang seharusnya dilakukan audit lan­jutan BPK. Sebab, dalam pemeriksaan yang ditemukan secara administrasi menyebabkan kerugian negara biasanya akan dilakukan pe­meriksaan. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan adanya oknum yang bermain di balik kewenangan BPK.

“Adanya oknum auditor yang jika diketemu­kan suatu hal kemudian perlu di investigasi. Tapi kemudian ketika hal tersebut dijadikan modalitas untuk menekan. Oknum BPK itu ter­kadang akan tertutup,” papar Yenny.

Terkait independensi BPK, dia mengatakan meskipun BPK banyak diisi oleh politisi, audi­tor negara itu tetap harus mengedepankan in­dependensi dalam menangani penemuan.

UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK secara jelas menyatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, man­diri, dan profesional. Hal ini sa­ngat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerin­tahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepo­tisme.

Kasus Desa Fiktif

Terkait kasus penyeleweng­an dana desa, peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan hal itu terkait de­ngan lemahnya pengawasan terhadap dana desa sehingga dana tersebut bisa disalurkan kepada desa yang tidak ada penghuninya. Menurut dia, hal tersebut karena sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

“Pengawasan di 75.000 desa kita memang masih lemah. Apa BPK dan KPK (Komisi Pem­berantasan Korupsi) harus masuk mengawasi ribuan desa dengan SDM terbatas,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani, mengungkapkan adanya sejumlah desa fiktif yang aktif menerima program Dana Desa. Diduga, “desa siluman” itu berada di Kabupa­ten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). KPK pun diminta bantuannya oleh Polda Sultra da­lam mengusut kasus itu. Diduga, ada setidak­nya 34 desa yang bermasalah di Konawe.

“Dalam perkara ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, se­dangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mun­dur,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu.

Bhima menilai apabila praktik desa fiktif ini dibiarkan akan merugikan keuangan negara. Dampak triliunan rupiah dana desa akhirnya belum mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mengurangi ketimpangan secara signifikan di desa.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan kerja sama BPK, KPK, dan pemda untuk memper­ketat pengawasan pencairan dana desa. uyo/WP

Klik untuk print artikel

View Comments

jessi
Kamis 7/11/2019 | 08:13
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Sport165 titik net sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus Promo yang menakjubkan selalu di persiapkan
untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, cukup dengan 1 id anda sudah bisa bermain di smua game sport165 titik net.
yuks..Buruan jangan buang waktu segera buktikan dan jadikan anda perioritas kami di Sport165 titik net paling best ya guys...



Submit a Comment