Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Ekonomi Digital - Saat ini, Pemerintah Tak Bisa Tangkap Transaksi Elektronik secara Keseluruhan

Aturan “E-Commerce” Disiapkan

Aturan “E-Commerce” Disiapkan

Foto : ANTARA/Fikri Yusuf
Darmin Nasution
A   A   A   Pengaturan Font
Selain mengenai pajak, peraturan e-commerce akan memuat mengenai semua transaksi perdagangan yang menggunakan sarana elektronik, baik untuk barang yang berwujud maupun tidak berwujud.

Jaka rta – Pemerintah mulai memasuki tahap penyelesaian terkait rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE) atau e-commerce.

RPP tersebut nantinya menyangkut sejumlah hal krusial terkait e-commerce, termasuk sistem pembayaran, data, dan tarif pajak. “Ada yang mengusulkan kelihatannya perlu ditambah. Kalau sudah rapat minggu depan ya dinaikkan (ke Presiden) karena ini PP,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ditemui seusai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut menyatakan pembahasan sebelum finalisasi RPP TPMSE ada yang menyangkut sistem pembayaran maupun soal data. Dalam kesempatan sama, Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, mengatakan peraturan tersebut akan memuat mengenai semua transaksi perdagangan yang menggunakan sarana elektronik, baik untuk barang yang berwujud maupun tidak berwujud.

“Yang digital atau fisik, jadi semua unsur,” ucap dia. Rosmaya juga mengungkapkan aturan e-commerce akan difokuskan untuk bagaimana mengembangkan produk lokal dan melindungi kepentingan data. “Kami harus tahu berapa transaksi yang masuk dan barang apa saja yang dibeli oleh masyarakat. Perkembangannya eksponensial.

Dia mengakui, pemerintah saat ini tidak bisa menangkap transaksi elektronik secara keseluruhan. Beberapa penyelenggara jasa juga belum memiliki izin dari instansi berwenang. “ Oleh karena itu, kami rapikan. Kalau usaha ini harus ada izin. Barang yang diperdagangkan apa saja, apakah berguna bagi masyarakat dan bagaimana produk kita harus bisa diperdagangkan,” ucap Rosmaya.

 

Tarif Pajak

 

Sebelumnya, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi aturan tarif pajak untuk e-commerce. Pemerintah berkomitmen akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital. Karena itu, masukan dari sejumlah pihak terkait aturan e-commerce sendiri bahwa pemerintah diminta tidak berat sebelah.

“Beberapa masukan selama ini prinsipnya akan dilakukan even-handed (berat sebelah), artinya playing field-nya sama. Pajak yang berlaku di e-commerce dengan konvensional sama, terutama ini berhubungan dengan PPN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara itu, terkait Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemerintah berencana menurunkan tarifnya dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen untuk mendorong daya saing dengan produk-produk impor di era digital saat ini. PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. “Kalau PPh, mayoritas dari supplier merchant itu kan UKM.

Kami sedang usulkan RPP direvisi supaya tingkatnya diturunkan dari sekarang PPh Final 1 persen menjadi 0,5 persen. Mungkin threshold-nya juga diturunkan,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

 

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment