Koran Jakarta | February 18 2019
No Comments
Kenaikan Harga Jagung I Pemerintah Harus Jadi Regulator yang Adil di Antara Peternak

Atur Serapan Perusahaan Besar

Atur Serapan Perusahaan Besar

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Perusahaan peternak besar ditengarai menggunakan kekuatan kapitalnya untuk mengurangi ruang gerak peternak kecil.

JAKARTA - Pemerintah perlu mengatur kuota pembelian jagung lokal dan jagung impor oleh perusahaan besar untuk membatasi penyerapan berlebihan perusahaan besar. Hal itu dimaksudkan agar peternak kecil tidak menjerit saat harga pakan di pasar melambung karena dugaan penimbunan oleh beberapa perusahaan.

Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengungkapkan pemerintah perlu melakukan pemerataan akses bahan baku peternak kecil terhadap jagung.

“Selama ini, jika peternak kecil ditandingkan dengan perusahaan peternakan besar, maka peternak kecil pasti akan kalah secara skala ekonomi, sehingga perlu diatur,” tegas Huda, di Jakarta, Kamis (8/11).

Apabila tidak ada pengendalian dari pemerintah melalui proses distribusi, perusahaan peternakan besar tetap akan menikmati banyaknya jagung di pasar dalam negeri. Kuncinya pada intervensi dari pemerintah sendiri.

Hal itu juga dapat menimbulkan penyimpangan terhadap praktik impor jagung yang hanya akan menguntungkan importir. Harga jagung impor juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga lokal, sehingga ditengarai menjadi mainan empuk importir.

Huda menegaskan bahwa masalah kurangnya pasokan jagung lokal ini janggal karena di sisi lain Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri mengklaim surplus jagung dan malah ada yang diekspor. Hal itu menandakan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, tidak dapat membuat prediksi yang tepat mengenai harga jagung. Klaim Menteri Pertanian mengenai masalah jagung jadinya patut dipertanyakan.

“Jangan-jangan kita tidak surplus. Jika memang surplus dan mencapai empat juta ton, nampaknya untuk memenuhi kebutuhan peternak mandiri masih bisa dilakukan kendati memang benar ada penimbunan. Namun, ini nyatanya tidak dapat didistribusikan ke peternak kecil,” tegas Huda.

Lakukan Pemetaan

Sementara itu Pengamat Ekonomi Ahmad Heri Firdaus meminta agar pemerintah benar-benar memastikan jumlah produksi jagung. Itu harus benar-benar clear. Kemudian perlu dipetakan pula berapa kebutuhan jagung untuk pakan. Selanjutnya dirinci berapa untuk kebutuhan perusahaan besar dan berapa untuk peternak kecil.

Heri mengkhwatirkan apabila pendataan ini tidak dilakukan maka perusahaan besar akan kembali memborong jagung ke depannya, baik jagung lokal maupun impor untuk jadi stok beberapa waktu ke depannya.

“Pemerintah perlu mengecek kebutuhan peternak mandiri dan perusahaan besar, dan membandingkan dengan ketersediaan jagung di pasaran. Itu merupakan langkah awal untuk mengatur penyerapan lokal ke depannya,”kata Heri.

Selain itu Heri menyebutkan bahwa berkurangnya stok karena penyerapan berlebih oleh perusahaan besar tidak terlepas dari tidak adanya kemitraan antara perusahaan besar dan peternak kecil. Padahal kemitraan itu sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak kecil khususnya.

Dalam kemitraan itu, apabila perusahaan besar memiliki kelebihan stok, maka perusahaan itu bisa men-share-nya ke peternak kecil. Tentu itu tidak diberikan secara gratis, tetapi dengan catatan, apabila berproduksi harus dijual ke perusahaan besar.

“Selama ini, kemitraan seperti itu tidak banyak dilakukan. Kalaupun ada, tetapi hanya setengah-setengah, sehingga peternak kecil mengalami disisentif dari pemerintah,” tutup Heri.  ers/E-9

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment