Aspirasi Masyarakat Toraja Utara Disampaikan ke Pimpinan DPD RI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
VARIA

Aspirasi Masyarakat Toraja Utara Disampaikan ke Pimpinan DPD RI

Aspirasi Masyarakat Toraja Utara Disampaikan ke Pimpinan DPD RI

Foto : ISTIMEWA
Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan
A   A   A   Pengaturan Font

TORAJA - Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan menyatakan bahwa Toraja Utara akan fokus memperkuat keunggulan pariwisata dan hasil perkebunan kopi, sebagai satu-satunya kopi yang belum mengalami rekayasa genetik. Sehingga oleh peneliti dari ITB disebut sebagai kopi purba. Hanya saja, untuk pariwisata, masih memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi pariwisata di Toraja Utara.

“Kami punya 17 destinasi wisata yang sudah eksisting, menyusul yang sedang disiapkan sebanyak 387 obyek. Hanya saja memerlukan dukungan infrastruktur dan akses transportasi penerbangan. Hal ini yang kami mohon untuk dibantu. Sehingga target kami, di akhir tahun 2020, saat liburan natal dan tahun baru, kami bisa menjaring wisatawan asing lebih banyak lagi,” ungka Kalakitu dalam dialog Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Hotel Toraja Misiliana Rabu malam (12/2)

Dialog dihadiri empat Senator DPD RI, masing-masing, Lily Amelia Salurapa (Dapil Sulawesi Selatan), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Ajbar (Sulawesi Barat) dan Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), dan diikuti oleh jajaran Forkompinda Toraja Utara serta sejumlah ormas dan OKP, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung dan KONI Kabupaten Toraja Utara.

Dalam sesi dialog, perwakilan dari unsur KONI dan KNPI Toraja Utara juga menyampaikan ke LaNyalla perihal tanah yang selama ini dijadikan fasilitas umum berupa sekolah, sarana olahraga serta puskesmas yang sepertinya bakal tergusur, menyusul kekalahan Pemkab Toraja Utara di pengadilan dalam perkara sengketa tanah tersebut. Sementara wakil ketua DPRD Toraja Utara Semuel T. Lande, menyampaikan masih adanya kecamatan di Toraja Utara yang belum memiliki sekolah SMU.

Sementara pemerintah pusat sudah memberlakukan sistem zonasi. Sehingga daya tampung SMU terdekat tidak memadai untuk menampung lulusan SMP dari kecamatan tersebut.”Kami mohon ini menjadi perhatian. Karena SMU menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya. sur/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment