Koran Jakarta | December 17 2017
No Comments
Buruh Migran

ASEAN Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

ASEAN Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan rencana aksi untuk menjalankan Konsensus ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Buruh Migran yang ditandatangani saat Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 di Filipina, Selasa (14/11).


Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A Hasoloan, mengatakan dalam konferensi tersebut masing-masing negara sepakat membuat laporan kemajuan pelaksanaan action plan serta saling memberikan contoh praktik baik dalam perlindungan pekerja migran.


“Rencana aksi masing-masing negara itu selanjutnya akan dipelajari dan dibahas oleh ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW),” kata Maruli, di Jakarta, Jumat (17/11).


Maruli mengaku pemerintah Indonesia dari jauh-jauh hari telah menyiapkan kerangka rencana aksi guna menjamin terlaksananya konsensus perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara tersebut.


Melalui KTT Ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers yang dinilai merupakan sebuah kesepakatan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN.


Sebanyak 10 kepala negara menandatangani konsensus terkait dengan hak pekerja migran, kewajiban negara pengirim, serta kewajiban negara penerima pekerja migran tersebut.


Dalam konsensus tersebut, hak-hak pekerja migran didefinisikan sebagai hak mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya serta menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja.


Selain itu, mendapatkan kesetaraan hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang atau ketika ditahan untuk alasan lainnya dan menyampaikan keluhan kepada otoritas terkait serta mendapatkan bantuan dari perwakilan pemerintah di negara penempatan.


Pekerja migran juga mendapatkan kebebasan bergerak atau berpindah tempat di negara penempatan maupun mendapatkan akses informasi ketenagakerjaan, baik negara pengirim maupun penerima.


Akses Informasi


Pekerja migran juga berhak mendapatkan akses informasi terkait dengan pekerjaan dan kondisi pekerjaan di negara penerima instansi, badan, atau agensi perekrut.

Selain itu, juga mendapatkan kontrak kerja atau dokumen layak lainnya yang berisi persyaratan kerja yang jelas dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja dan mendapatkan akomodasi yang layak berdasarkan hukum, regulasi dan kebijakan nasional negara penerima.


Pekerja migran berhak mendapatkan remunerasi, tunjangan, dan penghasilan yang layak dan adil. Mereka berhak mengirimkan pendapatan dan simpanannya melalui cara pengiriman apa pun sesuai aturan yang berlaku di negara penerima.


Untuk negara pengirim bertanggung jawab memberikan program orientasi sebelum keberangkatan yang didalamnya berisi tentang hak asasi manusia, hak ketenagakerjaan, kondisi pekerjaan, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya terkait negara penerima. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment