Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Hari Keadilan Internasional | Tuntaskan Kasus Korupsi

Arah Kebijakan HAM Perlu Dievaluasi

Arah Kebijakan HAM Perlu Dievaluasi

Foto : ISTIMEWA
Wahyudi Djafar, Deputi Direktur ELSAM
A   A   A   Pengaturan Font
Peringatan Hari Keadilan Internasional harus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menata kembali arah kebijakan hak asasi manusia.

 

JAKARTA – Pada 17 Juli yang telah lewat diperingati Hari Keadilan Internasional. Peringatan Hari Keadilan Internasional ini harusnya dijadikan momentum bagi Negara untuk menyusun kembali arah kebijakannya terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga sistem hukum yang dibangun benarbenar berkeadilan.

“Nah bagi Indonesia sendiri, Hari Keadilan Internasional mengingatkan kita untuk tidak melupakan pekerjaan rumah yang terbengkalai untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di Jakarta, Minggu (21/7).

Apalagi lanjut Wahyudi, pascareformasi, Indonesia telah mengakui telah terjadi pelanggaran HAM dalam proses perjalanan bangsa. Pengakuan itu ditegaskan melalui Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam salah satu poin mengenai arah kebijakan disebutkan negara harus menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab.

“Penegakan hukum ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia,” kata Wahyudi.

Namun faktanya yang terjadi kata dia, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu mandek. Hal ini sebagai akibat dari lemahnya komitmen politik pemerintah, sekaligus besarnya hambatan politik yang dihadapi ketika mencoba menghadirkan upaya-upaya penyelesaian. Di luar hal itu, Indonesia juga masih punya persoalan instrumentasi hukum yang menjadi rujukan dalam proses akuntabilitas hukum terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut.

“Selain problem materiil, keberadaan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, juga masih menyisakan sejumlah persoalan formil, terkait dengan hukum acaranya,” katanya.

Wahyudi menambahkan, rencana adopsi sejumlah kejahatan yang terkait dengan tindak pidana hak asasi manusia yang berat ke dalam Rancangan KUHP, justru menghadirkan sejumlah tanda tanya dan kekhawatiran. Kekhawatirannya proses ini akan menjadi alat cuci tangan atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Pemerintah Indonesia sendiri belum menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma. Padahal meratifikasi Statuta Roma merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem peradilan HAM, memulihkan hakhak korban, sekaligus upaya untuk menjamin ketidakberulangan atas kejahatan yang terjadi di masa lalu.

“Indonesia memang telah menjadi Negara Pihak sejumlah instrumen HAM internasional penting, termasuk Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menjamin kesetaraan, persamaan hak, dan keadilan bagi warga negara,” ujarnya.

Susun Langkah

Miftah Fadhli, Peneliti ELSAM ikut menambahkan. Menurutnya saat ini sangat penting mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi kembali komitmen penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945.

Terkait hal itu, ELSAM menekankan kepada pemerintah beberapa hal untuk diperhatikan. Pertama, segera menyusun strategi dan langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dengan berbagai cara penyelesaian.

Kedua, lanjut Miftah, segera memberikan hak atas pemulihan bagi korban dan keluarganya yang terdampak, melalui berbagai mekanisme. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment