Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Transportasi Massal l Pejabat DKI Diminta Konsisten Naik Angkutan Umum

Angkutan Umum Belum Siap Hadapi Peralihan Penumpang

Angkutan Umum Belum Siap Hadapi Peralihan Penumpang

Foto : A NTARA/Yulius Satria Wijaya
Tambah Frekuensi Perjalanan | KRL Commuter Line berhenti menaikan dan menurunkan penumpang di Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/9). PT Kereta Commuter Indonesia optimis mencapai target 340,65 juta penumpang hingga akhir 2019 melalui penambahan frekuensi perjalanan lintas dan rangkaian
A   A   A   Pengaturan Font

Kebijakan pemberlakuan sehari tanpa kendaraan dinas yang dilakukan Dinas Perhubungan dapat diimplementasikan di kantor-kantor pemerintah.

JAKARTA – Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, me­ngatakan layanan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta belum sepenuhnya terintegrasi sehingga agak sulit untuk men­dorong masyarakat kelas me­nengah beralih menggunakan angkutan massal.

“Kondisi transportasi umum DKI Jakarta begitu-be­gitu saja, penurunan angku­tan umum masih di kisaran 20 persen dan kondisi layanan­nya masih belum terintegrasi penuh,” kata Yayat, di Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut dia, mendorong masyarakat kelas menengah untuk mau menggunakan transportasi publik di DKI Ja­karta agak sulit terlebih dengan adanya kebijakan perluasan ganjil-genap.

Masyarakat masih mengan­dalkan angkutan pribadi untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya atau beraktivitas kerja.

Yang diperlukan oleh Jakarta saat ini agar masyarakat terse­but mau beralih ke transportasi massal adalah integrasi dan sinergi antarmoda transportasi dan platform.

“Jadi orang itu bisa pindah tanpa harus bersusah payah dan tanpa harus mengeluarkan biaya bertambah,” kata Yayat.

Pemerintah DKI Jakarta me­lalui Peraturan Gubernur No­mor 88 Tahun 2019 telah mem­perluas kebijakan ganjil-genap di 25 titik. Perluasan ganjil-genap ini, menurut Yayat, merupakan skenario tata ruang yang su­dah cukup lama dipersiapkan. Hanya saja belum pernah di­jalankan karena kebijakan tata ruang berbeda dengan kebi­jakan transportasi.

Selain ganjil-genap, Di­nas Perhubungan DKI Jakarta mendorong setiap Rabu, peja­bat Dishub disarankan meng­gunakan angkutan umum.

Kendaraan Pribadi

Terkait dengan ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ja­karta, Basri Baco, mendukung penuh langkah Dinas Per­hubungan dalam mewajibkan ribuan pegawainya naik ang­kutan umum setiap hari Rabu. Namun, dia mengingatkan agar Kepala Dinas Perhubun­gan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, turut menggunakan angkutan umum itu secara konsisten.

“Pada prinsipnya kita setuju kebijakan Dinas Perhubun­gan mewajibkan seluruh kary­awannya menggunakan trans­portasi umum. Niatnya bagus, tapi jangan hanya pencitraan,” ujar Baco.

Menurutnya, Dinas Per­hubungan juga harus meny­iapkan infrastruktur transpor­tasi umum yang baik, aman dan nyaman. Baik jumlah ar­mada, ketepatan waktu hingga integrasi antar moda. Sebab, katanya, kenyamanan penggu­naan kendaraan pribadi masih belum dikalahkan dengan ang­kutan umum.

“Jangan sampai produktivi­tas kerja mereka terganggu. Ka­rena waktu tempuh naik ken­daraan pribadi itu lebih pasti ketimbang angkutan umum. Tadinya cuma satu jam, tapi naik kendaraan umum jadi 2–3 jam. Lebih capai mereka, lalu kinerjanya menurun,” katanya.

Untuk itu, harapnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta me­mikirkan segala aspek sebelum memberlakukan kebijakan me­wajibkan naik angkutan umum setiap hari rabu bagi pegawain­ya. Saat ini, katanya, layanan ar­mada angkutan umum di Jakarta masih belum memuaskan.

“Tadinya bus Transjakarta itu isi 30 misalnya, tiba-tiba ada kebijakan ini, sekarang satu bus jadi 60 orang. Arti­nya, yang tadinya nyaman naik angkutan umum, sekarang jadi nggak nyaman. Karena infrastrukturnya nggak disiap­kan,” jelasnya.  pin/Ant/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment