Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Perencanaan Anggaran

Anggaran Pilkada 2020 Harus Disiapkan

Anggaran Pilkada 2020 Harus Disiapkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memin­ta seluruh pemerintah daerah yang daerahnya nanti pada 2020 menggelar pemilihan ke­pala daerah, agar mempersiap­kan anggarannya. Sehingga pesta demokrasi memilih kepa­la dan wakil kepala daerah bisa berjalan lancar dan sukses.

Menteri Tjahjo mengatakan itu dalam acara bertajuk,” So­sialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020,” di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Tjahjo, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per­mendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyu­sunan Anggaran Pendapat­an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 memuat bebe­rapa poin yang jadi pedoman bagi Pemda dalam menyusun anggarannya.

Permendagri itu sendiri dikeluarkan sebagai rujukan bagi daerah. Salah satu poin dalam Permendagri tersebut menyangkut anggaran Pilkada serentak pada 2020. “Pertama, Pemda harus mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Ka­bupaten atau Kota” katanya.

Seperti diketahui kata Tjah­jo, pada tahun 2020, ada da 270 daerah yang akan meng­gelar pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Tentu anggarannya dari seka­rang harus segera disiapkan. Jangan sampai nanti anggaran disiapkan dengan mendadak, sehingga berpotensi meng­hambat kelancaran tahapan Pilkada.”Tolong dianggarkan dengan sangat baik,” ujarnya.

Poin lainnya yang masuk da­lam Permendagri lanjut Tjahjo, Pemda harus mengalokasi anggaran bagi program atau kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan ke­bangsaan. Anggaran untuk itu harus masuk dalam APBD ta­hun 2020. Poin ketiga dalam Permendagri, Pemda juga mes­ti mengalokasikan anggaran untuk belanja urusan pemerin­tahan daerah yang besarannya telah ditetapkan. Karena ba­nyak anggaran yang bisa digali dan ditransfer ke daerah.

Harus Fokus

Tjahjo juga meminta agar APBD orientasinya harus fokus pada upaya pemenuhan ke­pentingan masyarakat. Anggar­an juga mesti bersifat inklusif. Tidak lupa ia juga mengingat­kan, agar dana untuk rakyat benar-benar disalurkan. Dibel­anjakan dengan baik, karena pada dasarnya secara substan­sial APBD itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang inklusif.

“Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se­mentara (PPAS) harus berpe­doman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020,” katanya.

Tidak hanya itu, anggaran yang disusun juga kata dia, ha­rus merujuk kepada prioritas pembangunan nasional yang sudah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Dan, Tjahjo mewanti-wanti agar dalam pembahasan penyusunan anggaran, jangan sampai ada kongkalikong. Pe­mangku kebijakan mesti me­mahami dan menghindari area rawan korupsi.

ags/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment