Koran Jakarta | July 17 2018
No Comments
Pilkada Serentak 2018

Akreditasi Lembaga Pemantau Perkuat Demokrasi

Akreditasi Lembaga Pemantau Perkuat Demokrasi

Foto : koran jakarta /rama agusta
Bersama Pemantau I Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) bersama anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kedua dari kanan), Fritz Edward Siregar (kanan) dan Muhammad Afifudin (kiri) bersama sejumlah anggota lembaga pemantau pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (11/7).
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Bawaslu menyerahkan sertifikat kepada sejumlah pemantau Pemilu 2019. Bawaslu berharap kerja sama yang dibangun dengan lembaga pemantau yang sudah terakreditasi tersebut dapat menjadi ‘suplemen’ demokrasi sehingga penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dapat berjalan jujur dan adil.

Komisioner Bawaslu M. Afifudin mengungkapkan, tujuan dibentuknya Lembaga Pemantau Pemilu terakreditasi tersebut ialah untuk mendukung Pemilu dengan cara mengawasi kinerja penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang ada. Selain itu ungkap Afif, dengan adanya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan Lembaga Pemantau Pemilu terakreditasi ini, dapat menguatkan proses demokrasi sehingga partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 akan meningkat.

“Saat ini keterlibatan lembaga pemantau pemilu semakin berkurang padahal penting untuk melakukan pengawasan baik kepada peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu,” ujar M. Afifudin di Media Center Bawaslu, Jalan Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Afif juga menegaskan, bahwa pengawalan terhadap data pemilih menjadi isu yang biasa menarik perhatian menjelang Pemilu 2019.

Ia mencatat, ketika Pilkada Serentak 2018 lalu, dari 17 provinsi yang melakukan pilkada, ada 1,4 persen atau semitar 2 juta pemilih DPT di Pilkada. Ini menunjukkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU belum maksimal. “Ini jadi pekerjaan rumah bersama, DPS sudah ditetapkan dan basisnya adalah DPT Pilkada atau pemilu terakhir.

Mestinya penyelenggara memastikan bagaimana data pemilih kemarin (pemilu sebelumnya) menjadi basis untuk DPS,” tegasnya. Perlu diketahui, ada lima lembaga pemantau terakreditasi yang diberikan sertifikat oleh Bawaslu karena memenuhi syarat sebagai pemantau pemilu, yakni JPPR, Perludem, GMKI, Laskar Anti Korupsi Indonesia, dan Pijar Keadilan. Sedangkan masih ada tiga lembaga pemntau yang masih dalam tahap verifikasi Bawaslu, yakni KIPP, KAMI dan UNU. rag/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment