Koran Jakarta | August 23 2017
No Comments
Penegakan Hukum - Jaksa Tidak Gunakan Pasal Penistaan Agama

Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara

Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Berdasarkan Pasal 14 a Ayat 1 KUHP, dihukum dengan masa percobaan, berarti Ahok bebas tanpa harus menjalani kurungan.

 

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai Ahok, sapaan Basuki, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.


“Menyatakan terdakwa, Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan pernyataan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP,” kata Jaksa Ali Mukartono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).


Berdasarkan Pasal 14 a Ayat 1 KUHP, dihukum dengan masa percobaan, berarti Ahok bebas tanpa harus menjalani kurungan. “Itu berlaku jika dalam durasi dua tahun, Ahok tak melakukan tindak pidana,” kata Ali.


Namun, apabila Ahok mengulangi perbuatan yang sama selama masa percobaan, maka ia akan dipenjara selama setahun.


Jaksa menilai tindakan Ahok dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu itu meresahkan masyarakat. Selain itu, perbuatan Ahok dinilai menimbulkan kesalahpahaman bagi sebagian golongan rakyat Indonesia.


Hal yang meringankan, kata jaksa, Ahok berjasa dalam membangun Jakarta dan humanis. “Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik, sopan, turut andil dalam pembangunan. Terdakwa mengaku telah bersikap humanis,” ujar Ali saat membacakan tuntutan.


Pengalaman Ahok


Jaksa tidak menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penistaan agama untuk menuntut Ahok. Sebab, Ahok dinilai tidak memenuhi unsur niat dalam pasal tersebut.


“Mengingat pasal kesengajaan dalam Pasal 156a adalah memusuhi dan menghina agama, pembuktian terhadap Pasal 156a tak dapat/tidak tepat diterapkan dalam kasus,” ujar jaksa.


Pertimbangan jaksa ini diambil dari sejumlah fakta yang disampaikan dalam persidangan selama ini. Salah satunya pengalaman Ahok dalam Pilkada Bangka Belitung pada 2007.


Dalam pilkada itu, Ahok kalah karena adanya sejumlah elite politik yang menggunakan Surat Al Maidah ayat 51 sebagai alat melawan Ahok.


Hal ini, kata jaksa, juga ditakutkan Ahok saat mulai mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Dari rangkaian itu, jaksa menilai perkataan Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 bukan dalam niat menghina agama.


“Dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan terdakwa ikut pilkada di Bangka Belitung pada 2007 sampai Pilkada DKI Jakarta 2017-2022, terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan kepada orang lain atau elite politik dalam konteks pilkada,” kata jaksa.


Pasal 156a ini merupakan alternatif pasal pertama yang akan digunakan jaksa. Karena Ahok dinilai tak memenuhi unsur dalam pasal tersebut, jaksa akhirnya menggunakan pasal alternatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP.

Pasal itu berbunyi, “Barang siapa di muka umum menyatakan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah.”


Sementara itu, Ahok beserta kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Hakim ketua, Dwiarso Budi Santiarto, mengatakan sidang dengan agenda pembacaan pleidoi akan digelar Selasa (25/4) pekan depan. eko/nis/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment