Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Sengketa Pilpres

Ahli: Pembuktian Kecurangan TSM Sangat Rumit

Ahli: Pembuktian Kecurangan TSM Sangat Rumit

Foto : ANTARA/APRILLIO AKBAR
BERI KETERANGAN - Ahli hukum dari UGM, Edward Omar Syarief Hiariej (tengah) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pembuk­tian adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penye­lenggaraan pemilihan umum 2019 sangat rumit dilakukan. Pembuktian kecurangan TSM juga tidak dapat dilakukan de­ngan pembuktian abal-abal.

“Jadi, pembuktiannya an­tara motivasi (niat) dan akibat sama-sama terwujud. Itulah yang kita sebut dalam hukum pidana sebagai dolus premedi­tatus (kesengajaan dalam tindak pidana) untuk menggambarkan sistematis tersebut. Maka dari itu pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit,” kata Edward Hiariej, saat menjadi ahli untuk pihak terkait Jokowi-KH Ma’ruf Amin dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).

Ahli Hiariej menjadi salah satu ahli dari dua ahli yang di­hadirkan tim hukum Jokowi- KH Ma’ruf Amin. Ahli lainnya yang dihadirkan adalah Heru Widodo, Pakar Hukum Tata Ne­gara dari Universitas Padjadja­ran. Sedangkan dua saksi fakta yang dihadirkan adalah Candra Irawan dan Anas Nashikin.

Edward Hiariej dalam pa­parannya menjelaskan bahwa kecurangan dapat dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif apabila ketiga unsur ter­sebut dapat terpenuhi. Dia me­ngatakan kecurangan yang ter­jadi harus disertai dengan niat atau maksud, bukan karena kealpaan atau kelalaian. Ke­mudian kecurangan itu dilaku­kan secara sistematis, yang da­lam konteks pidana, merujuk Undang-Undang Pemilu Pasal 286, diartikan sebagai sebuah rencana yang matang dan rapi.

Kecurangan yang terstruk­tur dan sistematis ini pada akhirnya harus menimbulkan dampak masif. “Dalam penje­lasan UU Pemilu di dalam Pa­sal 86 Ayat 3 dia kumulatif, dan bahasanya yang dimaksud pe­langgaran masif adalah dam­pak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian,” ucap Edward.

Dijelaskan, kalau sangat luas itu berarti kalau kita pakai metode kuantitatif, berarti 50 persen + satu. “Kalau ada 800 ribu TPS, berarti ada 401 ribu TPS (yang terbukti adanya ke­curangan TSM). Kira-kira begi­tu,” paparnya.

Bukan Ranah MK

Sementara itu, ahli Heru Widodo menyoroti soal per­mintaan tim hukum 02 untuk mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Heru, belum per­nah terjadi MK mendiskualifi­kasi capres dan cawapres karena ranah itu bukan ranah MK, me­lainkan kewenangan Bawaslu.

Heru pun lantas menyebut Pasal 286 dan Pasal 460 UU Pe­milu yang memuat ketentuan diskualifikasi. Dalam pasal-pas­al tersebut dinyatakan peserta pemilihan memang dapat didis­kualifikasi. Dan andai pun ada peserta atau pasangan calon yang ikut pemilu didiskualifikasi oleh Bawaslu, masih ada ruang untuk mengajukan keberatan atas putusan diskualifikasi ke Mahkamah Agung. ags/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment