Ada Apa Kemenkeu Tidak Menagih Piutang Negara dari BLBI? | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2020
No Comments
Keuangan Negara dalam Bahaya, Ada Apa I Audit investigasi BPK Menunjukkan Tidak ada Debitur yang Melunasi Utangnya

Ada Apa Kemenkeu Tidak Menagih Piutang Negara dari BLBI?

Ada Apa Kemenkeu Tidak Menagih Piutang Negara dari BLBI?

Foto : DOK KEMENKEU
TETAP TIDAK DITAGIH I Gedung Kemenkeu di Jakarta Pusat. Kemenkeu harus menagih piutang negara dari BLBI yang masih aktif karena Presiden dan DPR belum pernah menghapus piutang tersebut. Tetapi sampai saat ini, di saat keuangan negara berada pada titik bahaya, piutang BLBI tetap tidak ditagih. Ada apa dengan Kemenkeu?
A   A   A   Pengaturan Font

» Negara menanggung beban berat, hampir bangkrut, tapi utang debitur BLBI dibiarkan.

» Kalau tidak ditagih harus diambil-alih KPK karena ini korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

 

JAKARTA – Tidak ditagihnya piu­tang negara yang berasal dari peng­ucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai sangat membahayakan keuangan negara. Selain melanggar Undang-Undang karena tidak pernah dihapus Presi­den bersama DPR, piutang negara dari BLBI yang tidak ditagih juga me­rupakan kejahatan hukum.

“Kalau tidak ditagih, itu sangat membahayakan keuangan negara. Sampai hari ini jumlahnya paling ti­dak sudah 4.000 triliun. Kenapa utang pajak pengusaha kecil diuber-uber sampai ke liang kubur, sementara yang besar, yang membangkrutkan negara dibiarkan. Ada apa ini dengan Kemen­keu,” kata Dosen Universitas Muhama­diyah Yogyakarta, Ahmad Ma’ruf, ke­pada Koran Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, jelas itu melanggar hukum. Di Undang-Undang No 1 Ta­hun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pengha­pusan piutang negara di atas 100 miliar rupiah hanya bisa ditetapkan Presiden dengan persetujuan DPR. Sampai sekarang, Presiden tidak per­nah menghapusnya. Artinya piutang tersebut masih aktif. Kalau tidak di­tagih, ya melanggar Undang-Undang.

Pembiaran hak tagih piutang BLBI juga merupakan kejahatan hukum. Bagaimana tidak, negara menang­gung beban yang sangat besar, sudah hampir bangkrut, tetapi utang debitur BLBI tidak ditagih. Negara dan rakyat yang tidak berutang ikut menanggung beban. Yang kecil ditindas, sedangkan yang besar dibiarkan.

Penjahatnya atau debitur BLBI ma­kin kaya raya karena setiap tahun te­rima uang dari bunga obligasi rekap. Ada yang dapat sampai 78 triliun ru­piah per tahun. Bagaimana banknya tidak untung besar, setelah merampok BLBI, duduk-duduk saja setiap tahun terima bunga 78 triliun dari APBN, dari pajak rakyat. Kalau bukan hukum rimba, apa ini namanya?

“Katanya nothing to lose, kok pe­merintah tidak bertindak, kok Ke­menkeu tidak menagih. Ini kewajiban hukum. Kalau tidak ditagih, sudah sepantasnya diambil-alih KPK karena kejahatan BLBI ini merupakan keja­hatan terbesar sepanjang sejarah In­donesia merdeka,” kata Ma’ruf.

Saat ini, dana negara habis untuk bayar utang BLBI. Kalau tidak dimo­ratorium pembayaran bunganya dan piutangnya tidak ditagih, Indonesia akan kolaps. Bayangkan saja, obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI pada 1997 be­sarnya 672 triliun rupiah. Sebagian be­sar, 95 persen bunganya fix (tetap) di 11,375 persen per tahun, sisanya yang 5 persen floating (mengambang), di atas BI rate. Bunganya bunga majemuk.

Ditambah lagi pembayaran bu­nga OR tersebut dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), bunga majemuk 6–7 persen per tahun, kemu­dian diterbitkan global bond supaya ti­dak melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang hanya membolehkan defisit APBN tidak le­bih dari 3 persen dengan bunga 12 persen per tahun. Itu pun hanya untuk membayar bunganya saja, pokoknya tidak dibayar. Beban yang ditanggung negara dari BLBI kalau dikumulatifkan mencapai 4.000 triliun rupiah.

Beberapa waktu lalu pemerintah menerbitkan surat utang lagi dan di­beli oleh Bank Indonesia dengan men­cetak uang. Ini sama saja dengan QE (quantitative easing) ala rupiah. Itu semua akibat obligasi rekap.

“Ini kan kejahatan besar, kreditur kok menjadi debitur. Negara yang me­ngucurkan bantuan kok negara juga yang membayar utangnya. Piutang ti­dak ditagih, tapi harta diambil peram­pok BLBI dan utangnya diserahkan ke negara dan rakyat,” katanya.

Menggerus APBN

Sementara itu, Direktur Ekseku­tif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan pem­bayaran bunga obligasi rekap BLBI saat ini sudah menggerus 25 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebanyak 400 triliun rupiah per tahun. Dan akan dibayar terus sampai dengan Tahun 2043.

“Jadi, tidak mungkin moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI menunggu 2043. Indonesia ke­buru bangkrut. Sekarang saja sudah parah. Saat jatuh tempo nanti pasti akan default, diperpanjang lagi. Ini semakin memperparah keadaan. Ka­lau tidak dimoratorium dan piutang negara tidak ditagih, pembayaran bunga obligasi rekap ini tidak akan selesai satu generasi,” katanya.

Dikatakan, debitor BLBI selama ini mendapat fasilitas luar biasa dari pemerintah. Pidana perbankannya dikesampingkan dengan syarat harus melunasi kewajibannya. Nyatanya, utang tidak pernah dibayar lunas. Ini kejatahan di atas kejahatan. Padahal si debitur mampu. Lihat saja kekayaan­nya sekarang. Lihat saja kapitalisasi pasar bank milik debitur itu saat ini sudah di atas 720 triliun rupiah. Ka­lau sudah begitu, sudah tidak berhak pidananya dikesampingkan.

“Dalam audit investigasi, tertulis bahwa debitur BLBI tidak ada yang pernah melunasi utangnya. Selama 22 tahun ini apa yang ia lakukan? Saat ini keuangan negara sudah da­lam taraf bahaya kenapa ini didiam­kan. Ada apa ini?” kata Uchok.

Lama Terabaikan

Guru Besar Ilmu Hukum Perdata Universitas Airlangga Surabaya, Lu­cianus Budi Kagramanto, pekan lalu, mengatakan dalam kondisi menje­lang resesi seperti sekarang, peme­rintah harus menagih piutang ne­gara yang berasal dari BLBI untuk menutupi kekurangan anggaran.

“Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, apalagi terancam resesi, ha­rus ditagih utang-utang BLBI. Harus dikejar dan dibayar pokok dan bunga­nya sesuai kesepakatan yang mereka tanda tangani dalam Master of Settle­ment and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master of Refinancing and Note Issuance Agreement (MR­NIA),” kata Lucianus. n uyo/SB/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment