Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Laut Natuna Utara

Abaikan Protes Tiongkok demi NKRI

Abaikan Protes Tiongkok demi NKRI

Foto : REUTERS/Beawiharta
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah diharapkan tak perlu gusar dengan protes pemerintah Tiongkok atas perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Sebab, perubahan nama wilayah perairan itu akan mempertegas daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Ketua Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi, mengatakan peta NKRI memang harus diperbarui menyusul adanya perkembangan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. “Protes Tiongkok itu hanyalah untuk kepentingannya di Laut China Selatan. S

eharusnya, Tiongkok memahami bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat juga berhak memberi nama wilayah perairannya,” kata Edi, di Jakarta, Minggu (16/7).


Edi menambahkan, protes Tiongkok kepada Indonesia akan menambah masalah baru bagi perkembangan sengketa Laut China Selatan.

“Jika Tiongkok mempermasalahkan penggunaan nama Laut Natuna Utara maka Indonesia juga akan mempermasalahkan penggunaan Laut China Selatan.

Selama ini, wilayah perairan itu diklaim milik Tiongkok, padahal Indonesia juga berhak mengklaim sesuai dengan hak zona ekonomi ekslusif,” ujarnya.


Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perubahan nama itu hanya pada wilayah Indonesia.

“Saya kira tidak sampai ke situ. Yang disebut hanya sekitar Natuna saja. Biasa kadang-kadang ada nama lokal,” ujar Wapres di sela-sela kunjungannya, di Padang, Sabtu (15/7).


“Ya, tapi itu kan nama-nama itu belum terdaftar secara internasional. Jadi hanya penyebutan lokal saja,” ucapnya.


Seperti diketahui, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal.

“Penggantian nama ini tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standardisasi mengenai penyebutan wilayah internasional,” kata Geng Shuang.


Tiongkok berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama, terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.


Selain Indonesia, sebelumnya Filipina juga mengubah nama Laut China Selatan dengan Laut Filipina Barat.

Hal ini memicu kemarahan Tiongkok dengan menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague pada tahun 2016.

Pada Juli 2016, mahkamah memutuskan Tiongkok tak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya.


Salah satunya terkait keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak zona ekonomi ekslusif (ZEE) 200 mil laut dan landas kontinen.

Maka ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. Ant/fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment