Koran Jakarta | Informasi Berita Terkini Hari Ini
Koran Jakarta | February 20 2020
iklan koran jakarta
koran jakarta berita terkini hari ini 1 koran jakarta berita terkini hari ini 2

Pangkas Belanja Negara Tidak Produktif

Kamis 20/2/2020 | 00:04
A   A   A   Pengaturan Font
Mesti dilakukan moratorium pembayaran bunga berbunga obligasi rekap eks BLBI sebesar 400 triliun rupiah per tahun. Mesti dilakukan moratorium pembayaran bunga berbunga obligasi rekap eks BLBI sebesar 400 triliun rupiah per tahun.   JAKARTA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan...
Tampilkan Semua
FOLLOW US
KURS
SAHAM
LAPORAN KEUANGAN
laporan keuangan koran jakarta
Nasional

Rumah Tahan Gempa di Mataram Selesai Dibangun

Kamis 20/2/2020 | 08:46
A   A   A   Pengaturan Font
Bantuan stimulan yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 juta per kepala keluarga (KK) kategori rusak berat sudah terserap 100 persen.

 

MATARAM - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin meninjau pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa bumi 2018 di Lingkungan Gontoran, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/2)

Dalam kunjungannya itu, Wapres didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, anggota DPR RI Helmi Faishal Zaini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB

Dalam kunjungan kerjanya itu, Wapres RI berdialog bersama warga dan menyampaikan pascagempa Lombok 2018, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan upaya maksimal agar masyarakat dapat segera menempati kembali huniannya. “Semoga, masyarakat dapat membangun kembali kehidupan pascagempa, dengan penuh semangat,” katanya seraya berdoa dihadapan warga dan tamu yang hadir.

Sementara dalam dialog singkat tersebut, Kepala Lingkungan Gontoran Barat mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah daerah, TNI/Polri dan semua pihak yang telah membantu pembangunan RTG untuk korban gempa Lombok. “Alhamdulillah, ratusan rumah warga yang terdampak rusak berat di Gontoran Barat semua sudah terbangun 100 persen dan bisa ditempati korban gempa bumi,” katanya.

Dengan demikian, anggaran bantuan stimulan yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 juta per kepala keluarga (KK) kategori rusak berat sudah terserap 100 persen sehingga masyarakat tinggal melakukan penataan dan mempercantik rumah mereka sesuai dengan selera.

Sebelum mengunjungi korban gempa dan pembangunan RTG di Gontoran, Wapres RI membuka kuliah umum di Universitas Mataram (Unram), didampingi Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. Kuliah umum yang dibawakan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin bertema “penangkalan paham radikalisme di kalangan mahasiswa”.

Kegiatan kuliah umum sendiri diselenggarakan dengan tujuan untuk mencegah paham-paham radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Mataram. Dengan mengajak semua peserta kembali menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila yang sudah disepakati oleh bangsa Indoensia.

Kategori Kerusakan

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menjelaskan penyebab adanya rumah korban gempa yang belum selesai ditangani. Ia menjelaskan gempa beruntun yang terjadi di NTB menyebabkan adanya perubahan kategori kerusakan rumah masyarakat korban gempa.

Awalnya rusak ringan atau rusak sedang, berubah menjadi rusak berat atau agak berat. Sehingga terus dilakukan pemutakhiran data rumah masyarakat yang rusak akibat gempa.

“Tadinya rusak ringan atau rusak sedang, tapi setelah datang gempa berikutnya, tadinya rusak ringan berubah menjadi agak berat dan berat. Ini kan tentu pemutakhiran datanya terus dilakukan. Ini butuh waktu,” ujar gubernur.

Sementara itu, Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan masyarakat harus bersyukur dengan capaian pembangunan RTG. Pasalnya, dengan jumlah rumah rusak berat yang mencapai puluhan ribu unit, ditambah rumah rusak ringan dan sedang, angkanya di atas 226.000 unit.

Menurutnya, perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat gempa bukan pekerjaan yang mudah. Namun berkat kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TNI/Polri beserta relawan. Sampai dengan hari ini jumlah rumah masyarakat korban gempa yang sudah selesai dibangun hampir mencapai 200.000 unit. ruf/Ant/AR-3

Tampilkan Semua

Wagub Temui Warga Terdampak Kereta Cepat

Kamis 20/2/2020 | 08:43
A   A   A   Pengaturan Font
PURWAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menemui warga Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, untuk menampung aspirasi terkait sawah mereka yang terdampak proyek kereta cepat di...
Selengkapnya

Paku Alam VIII Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional

Kamis 20/2/2020 | 08:40
A   A   A   Pengaturan Font
YOGYAKARTA – Foruum Edukasi Rakyat Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan Sri Paku Alam VIII sebagai pahlawan nasional. Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional di Jakarta Pusat pada Selasa (18/2). Panitia...
Selengkapnya

Pemkot Ambon Bahas Benteng Victoria

Kamis 20/2/2020 | 08:33
A   A   A   Pengaturan Font
AMBON - Sebuah tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, DPRD dan Kodam XVI/Pattimura, menemui Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementrian Keuangan untuk membahas revitalisasi Benteng Victoria. “Kita bertemu Dirjen Anggaran untuk...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita nasional lainnya
beriklan di koran jakarta
Polkam

Panwas Pilkada Soppeng Dilindungi Asuransi

Jumat 7/2/2020 | 07:00
A   A   A   Pengaturan Font

MAKASSAR - Panitia pengawas (Panwas) pemilihan ke­pala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng mendapat per­lindungan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan So­sial Ketenagakerjaan. Sebanyak 611 pengawas didaftarkan pada dua program BP Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sop­peng dan BP Jamsostek pada Rabu (5/2) menandatangani kerja sama kepesertaan dan perlindungan petugas Panwas Pilkada tahun 2020 di daerah setempat,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Winardi, di Makassar, Kamis (6/2).

Winardi menjelaskan lebih rinci mereka yang menda­patkan asuransi tersebut. Mereka berasal dari kecamatan 24 orang untuk periode Februari - November 2020, Pengawas Pemilihan Lapangan/PPL (kelurahan dan desa) 70 orang untuk periode Maret - November 2020, dan pengawas Tem­pat Pemilihan Suara (TPS) 517 orang selama satu bulan.

Menurut Winardi, ke-611 orang tersebut diberikan per­lindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dengan masa perlindungan berbeda-beda agar dalam menjalankan tugas aman dan tenang. Penandatanganan kerja sama dirangkaikan sosialisasi program jaminan sosial oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Dodit Isdiyono.

Dodit menyampaikan JKK merupakan program BP Jam­sostek yang memberikan perlindungan dari segala ben­tuk risiko, terjadi akibat hubungan kerja mulai perjalanan menuju ke tempat kerja. Dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya itu dilindungi.

Ant/N-3

Tampilkan Semua

HUT Partai Gerindra

Jumat 7/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Efek Korona

Jumat 7/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Desentralisasi Logistik Harus Disiapkan Secara Matang

Jumat 7/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Jika pengadaan barang dan jasa untuk pemilu menggunakan cara desentrali­sasi, perlu dipastikan kematan­gan sistem dan kesiapan jajar­an penyelenggara pemilu dan petugas terkait di daerah. Hal-hal yang perlu...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita polkam lainnya
beriklan di koran jakarta
Mondial

Iklim dan Pola Makan Buruk Ancam Balita

Kamis 20/2/2020 | 06:42
A   A   A   Pengaturan Font

PARIS – Sebuah laporan mengejutkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Rabu (19/2) memperingatkan bahwa dunia telah gagal melindungi balita dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan pola makan buruk.

“Ini merupakan peringatan bahwa setiap anak di dunia saat ini dalam ancaman bahaya secara langsung,” demikian laporan gabungan yang dibuat oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tak satu pun negara di dunia mampu melindungi generasi berikutnya secara memadai dari dampak emisi karbon, kerusakan alam, serta dari makanan berkalori tinggi dan olahan.

Laporan para pakar itu pun mengatakan bahwa emisi karbon yang berlebihan yang dihasilkan secara luar biasa oleh negara-negara kaya, telah mengancam masa depan semua anak dan akan membebani mereka dengan bahaya kesehatan tambahan seperti dari gelombang panas yang mematikan hingga meningkatnya penyebaran penyakit tropis.

“Pesan besarnya adalah tidak ada satu negara pun yang melindungi kesehatan anak-anak hari ini dan untuk masa depan mereka,” kata Anthony Costello, profesor bidang Kesehatan Anak Internasional dan Direktur Institute for Global Health di University College London. “Ketika Anda melihat kerusakan yang terjadi pada paru-paru anak-anak oleh polusi udara, kami memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah ini. Kami punya solusi, namun yang tidak kami miliki adalah kepemimpinan politik dan kemauan untuk mewujudkannya,” imbuh dia.

Sementara itu Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa para pembuat keputusan di dunia telah gagal melindungi anak-anak dan remaja saat ini. “Gagal melindungi kesehatan mereka, gagal melindungi hak-hak mereka, dan gagal melindungi planet mereka,” kata dia.

Risiko “Stunting”

Penulis pada laporan PBB itu pun menyebutkan bahwa sekitar 250 juta balita di negara-negara miskin, berisiko terhambat pertumbuhannya (stunting) karena kekurangan gizi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang buruk, mengalami infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak yang masuk kategori stunting jika tinggi badan pada usia mereka di bawah lebih dari dua standar deviasi median Standar Pertumbuhan Anak yang telah ditetapkan oleh WHO.

Stunting terjadi dalam masa awal, terutama dalam 1.000 hari pertama sejak pembuahan sampai usia dua tahun. Gangguan ini menimbulkan konsekuensi fungsional yang merugikan pada anak. Pertumbuhan linear anak pada usia dini adalah penanda kuat pertumbuhan yang sehat mengingat hubungannya dengan risiko morbiditas dan mortalitas, penyakit tidak menular di kemudian hari, dan kapasitas belajar dan produktivitas.  SB/AFP/I-1

Tampilkan Semua

Eks Presiden Korsel Dipenjara

Kamis 20/2/2020 | 06:36
A   A   A   Pengaturan Font
SEOUL – Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel), Lee Myung-bak, digiring ke penjara dan mulai menjalani masa hukuman selama 17 tahun atas pelanggaran tindak pidana suap dan penggelapan. Lee harus mendekam di penjara setelah upaya...
Selengkapnya

PM Mahathir Akan Mundur Setelah November

Kamis 20/2/2020 | 06:33
A   A   A   Pengaturan Font
PUTRAJAYA – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mo­hamad, pada Selasa (18/2) kembali menegaskan bahwa di­rinya akan mundur dari jabatannya seperti telah dijanjikan. Penegasan itu disampaikan setelah ada pertanyaan apakah ia...
Selengkapnya

Presiden Ashraf Ghani Amankan Masa Jabatan ke-2

Kamis 20/2/2020 | 06:32
A   A   A   Pengaturan Font
KABUL – Petahana Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pada Selasa (18/2) berhasil mengamankan masa jabatan ke-2. Pemilihan umum di Afghanistan sendiri dilaksanakan pa­da 28 September lalu dan pengumuman hasilnya mengala­mi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita mondial lainnya
Ekonomi

Pengembangan usaha

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font

Chief Executive Officer (CEO) Youtap Indonesia Herman Suharto menggunakan sensor smartphone, menunjukkan proses perekaman data produk saat peluncuran platform digital Youtap Indonesia, di Jakarta, Selasa (18/2). Youtap Indonesia menawarkan inovasi untuk membantu operasional dan pengembangan bisnis, baik pelaku usaha besar seperti korporasi, maupun merchant kecil UMKM seperti warung dan toko kelontong, meliputi pengelolaan barang, transaksi non tunai, program loyalty dan informasi penjualan

Tampilkan Semua

statistik

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Festival Otomotif

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin (kiri) membuka acara Astra Auto Fest 2019 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (19/2). Festival otomotif tersebut menghadirkan seluruh lini bisnis dan jasa keuangan dari Group...
Selengkapnya

Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Terus Turun

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Jakarta– Pasar sepeda motor di Tanah Air terus lesu dalam beberapa tahun terak­hir seiring penurunan angka penjualan di sejumlah kota besar sebagai dampak dari pembangunan transportasi massal. Bahkan, tren pen­jualan motor...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita ekonomi lainnya
Daerah

Layanan Kereta Api Cibatu-Garut Gratis di Awal Operasional

Jumat 31/1/2020 | 17:55
A   A   A   Pengaturan Font

GARUT – PT Kereta Api Indonesia (KAI) siap menggratiskan layanan transportasi kereta api Stasiun Cibatu-Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada awal operasional sebagai bentuk pelayanan dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi massal itu.

"Untuk promosi akan gratis, waktunya kita belum tentukan," kata Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro saat meninjau Stasiun Garut di Kabupaten Garut, Jumat (31/1).

Ia menuturkan, PT KAI sudah hampir menyelesaikan pelaksanaan proyek reaktivasi kereta api Stasiun Garut-Cibatu yang ditargetkan sudah bisa beroperasi pada pertengahan Februari 2020.

Pada tahap awal operasional, kata dia, PT KAI akan menggratiskan penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Stasiun Garut sampai Stasiun Cibatu maupun sebaliknya.

Terkait waktu operasional kereta api di jalur reaktivasi itu, kata dia, tetap harus mengikuti prosedur yakni menunggu keluarnya izin angkutan dari Kementerian Perhubungan.

"Saya sudah komunikasi dengan Dirjen (Perkeretaapian), secepatnya kalau bisa, kalau perizinan turun, kita bisa operasikan secara komersial," katanya.

Ia menyampaikan, PT KAI juga sedang memperhitungkan besaran tarif transportasi kereta api jurusan Stasiun Cibatu-Garut.

Tarif yang akan ditetapkan, lanjut dia, dipastikan akan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat sehingga akan banyak orang menggunakan jasa transportasi kereta api.

"Harga tiket belum, masih dalam hitungan, tapi akan terjangkau oleh masyarakat Garut," katanya.

Ia berharap tiket yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat itu bisa mendongkrak berbagai sektor seperti memudahkan pengiriman barang, maupun akan banyak orang datang ke Garut untuk berwisata, bisnis maupun kepentingan lainnya.

"Kabupaten Garut ini sangat potensial, memiliki banyak potensi yang dapat dibawa ke luar, baik hasil kerajinan tangan maupun hasil bumi," katanya. (Ant)

Tampilkan Semua

Pemkot Bandung Bangun Kolam Retensi di Jalan Bima Guna Cegah Banjir

Jumat 31/1/2020 | 09:44
A   A   A   Pengaturan Font
BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai membangun kolam retensi di Jalan Bima yang dirancang untuk mampu menampung air untuk menahan luapan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citepus. Wali Kota Bandung, Oded M Danial,...
Selengkapnya

Dua Unit "Solar Tree" Dipasang di Alun-alun Bandung

Kamis 30/1/2020 | 12:22
A   A   A   Pengaturan Font
BANDUNG - Dua unit solar tree atau pohon panel surya dipasang di area Taman Alun-alun Bandung, Jawa Barat. Solar tree merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbentuk seperti pohon yang energi listriknya dapat...
Selengkapnya

Gempa 5,8 SR di Maluku Utara Dampak Subduksi Lempeng Laut Maluku

Kamis 30/1/2020 | 09:06
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA - Gempa tektonik bermagnitudo 5,8 mengguncang Maluku Utara pada Kamis (30/1) pukul 06.46.58 WIB disebabkan subduksi Lempeng Laut Maluku. "Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita daerah lainnya
Otomotif

Honda Jazz Miliki Varian Hibrida

Rabu 19/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Di Jepang, mulai 14 Februari 2020, Honda memasarkan All New Honda Fit yang di Indonesia dinamai dengan Honda Jazz. Hatchback ini dilengkapi dengan fitur canggih berupa Honda Sensing untuk bantuan pengemudi dan teknologi komunikasi on board Honda Connect.

All New Fit yang diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 2019 di Jepang, juga menawarkan versi tenaga penggara hibrida e:HEV. Teknologi ini berupa sistem dua motor untuk menggerakkan kendaraan demi mencapai efisiensi bahan bakar.

Seperti pendahulnya, Fit masih menawarkan kabin luas dengan pengaturan kursi serbaguna dan bahan bakar yang ekonomis. Tim R&D Honda berusaha untuk melengkapi All New Fit dengan kursi yang nyaman bagi pengguna. Tersedia kursi penstabil tubuh yang mendukung panggul dan tulang belakang pengguna dengan keset resin diadopsi pada kursi depan untuk pertama kalinya di antara semua model Honda.

All New Fit hadir dalam lima varian yang berbeda di mana pelanggan dapat memilih model yang tepat sesuai dengan gaya hidupnya, yaitu Basic, Home, Ness, Crosstar, dan Luxe. Basic berupa mobil yang sederhana dan berfokus pada kualitas individu pelanggan.

Varian Home menampilkan desain yang cocok secara alami dengan kehidupan sehari-hari dan kenyamanan yang maksimal, Ness dirancang untuk pelanggan yang memiliki gaya hidup aktif, Crosstar bagi pelanggan yang suka pergi berakhir pekan, sedangkan Luxe menawarkan gaya dan kecanggihan dan kualitas tinggi. Pada tipe e:HEV BASIC terdapat kursi penumpang yang dapat berputar.

Bentuk tepi depan bantal kursi dibuat halus untuk memudahkan penggunuanya masuk dan keluar mobil. Selain itu, ruang kaki yang luas diwujudkan melalui optimalisasi posisi kursi dan porosnya yang berputar.

Namun sayangnya Honda Fit 2020 terbaru sepertinya tidak akan dipasarkan di Indonesia. Menurut Direktur Inovasi Penjualan dan Pemasaran PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, menilai mobil ini kurang sesuai dengan karakter pengendara di Indonesia.

“Jazz Fit itu dibuat untuk pasar Jepang. Kami sedang mencari mana yang sesuai dengan pasar Indonesia,” kata dia.

Yusak menambahkan, Honda Fit 2020 sangat lembut, sesuai dengan karakter pengemudi di negara matahari terbit itu. Berdasarkan survei HPM karakter ini kurang sesuai dengan preferensi pengendara di Indonesia, yang lebih menyukai gaya yang sporti.  hay/S-2

Tampilkan Semua

Mobil Ikonik Bertenaga Super

Rabu 19/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Mini Cooper hadir dengan dua varian baru yang tetap nyaman digunakan untuk keseharian. Varian ini dibekali dengan kekuatan 306 tenaga kuda dan akselerasi yang fantastis. Di pasar Tanah Air, MINI meluncurkan dua kendaraan terbaru yaitu...
Selengkapnya

Solusi Pintar untuk Mobilitas Terhubung

Rabu 19/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Teknologi komunikasi akan membuat kendaraan semakin terkoneksi dan juga terotomastisasi. Pada ajang ConnectedWorld 2020 antara 19–20 Februari di Berlin, Bosch menghadirkan ragam kemutakhiran yang membuat kendaraan semakin...
Selengkapnya

Tampilan Sporti Model Hatchback

Rabu 12/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Model sedan hatchback terbaru menawarkan desain yang kompak dengan tampilan sporti yang menggoda. Di pasar Tanah Air, kendaraan hatchback atau sedan buntung lebih disukai ketimbang sedan. Padahal sedan yang lebih panjang memiliki...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita otomotif lainnya
beriklan di koran jakarta
TELKO

Serahkan Donasi

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Chief Public Policy and Government Relations Gojek, Shinto Nugroho (kedua dari kiri) bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah (ketiga dari kanan) usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang “Peran Serta Ekosistem Gojek dalam Penanggulangan Bencana”, Jakarta, Rabu (19/2). Gojek bersama Kitabisa secara simbolis melakukan serah terima donasi sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu fase rehabilitasi pasca bencana banjir yang melanda Jabodetabek di awal tahun 2020 lalu kepada BAZNAS.

Tampilkan Semua

Ponsel Papan Bawah dengan Tiga Kamera

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Realme kini memiliki produk anyar dari segmen bawah yaitu Realme C3. Produk yang diluncurkan di Jakarta pada Rabu (19/2) akan menggantikan seri sebelumnya yaitu Realme C3, yang disebut sebagai the new entry level king. Sebagai penerus,...
Selengkapnya

Massive MIMO untuk Dongkrak Kecepatan

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Teknologi 4G terus berkembang untuk mencapai kecepatan yang lebih baik. Massive MIMO 32T32R mampu menghasilkan kecepatan opetimal hingga level 4,5G Pro. Teknologi besutan Bell Labs Nokia, Massive MIMO bekerja dengan menggunakan dua...
Selengkapnya

Belajar “Coding” Merangsang Penciptaan Teknologi

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Memasuki industri 4.0 menuntut generasi muda untuk selalu memperkaya diri keahlian di bidang literasi digital yang berkembang cepat. Salah satunya dengan memperluas akses pembelajaran ilmu komputer yang kini sudah menjadi standar baru...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita telko lainnya
Olahraga

Isyaratkan Pensiun

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Presiden klub Porto Jorge Nuno Pinto da Costa mengatakan bahwa Iker Casillas akan pensiun. Hal itu diungkap Pinto pada Selasa (18/2) waktu setempat, sehari setelah kapten pemenang Piala Dunia itu mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF). Casillas yang kini berusia 38 tahun diperkirakan akan mengakhiri karier bermainnya setelah membuat pengumuman itu.

“Sebelum mengumumkan pencalonannya, Iker Casillas datang menemui saya untuk memberi tahu saya tentang keputusannya untuk mengakhiri kariernya,” ujar Pinto da Costa.

Casillas bergabung dengan Porto pada 2015. Dia mengalami serangan jantung pada April 2019 dan sejak itu tidak pernah bermain pada laga kompetitif. Dia dianggap sebagai salah satu kiper terhebat di generasinya dan membawa Spanyol menuju kemenangan Piala Dunia pertama mereka di Afrika Selatan pada 2010. Casillas bermain 167 kali untuk Spanyol yang juga memenangkan dua Piala Eropa 2008 dan 2012.

Dia membuat lebih dari 700 penampilan untuk Real Madrid, dengan klub itu dia memenangkan lima gelar La Liga dan tiga trofi Liga Champions. Casillas telah dikaitkan dengan posisi presiden RFEF selama beberapa bulan belakangan.

Dia diperkirakan akan mencalonkan diri melawan petahana Luis Rubiales untuk jabatan itu. Pada hari Senin dia mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk menempatkan sepakbola Spanyol di puncak dan menjadi yang terbaik di dunia.

Menurut aturan, pemilihan harus diadakan pada paruh kedua tahun ini setelah Olimpiade Tokyo. Tapi Rubiales meminta sebelum Piala Eropa 2020, yang akan berlangsung antara 12 Juni hingga 12 Juli.  ben/ AFP/S-1

Tampilkan Semua

Jalur Lain Menuju Liga Champions

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
PARIS – Fase sistem gugur Liga Europa dimulai pada Jumat (21/2) dini hari WIB. Video Assistant Referee (VAR) mulai digunakan pada kompetisi level kedua Eropa untuk pertama kalinya. Klub-klub top Eropa akan menggunakan gelar Liga...
Selengkapnya

Atletico Kejutkan “Si Merah”

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Klopp mengharapkan suasana yang sangat berbeda di Anfield akan membantu tim asuhannya membalikkan situasi MADRID – Liverpool menjadi korban terbaru kebiasaan mengejutkan dari Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone menang 1-0...
Selengkapnya

Indra Sjafri Jabat Direktur Teknik PSSI

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Indra Sjafri, pelatih yang membawa Indonesia juara Piala AFF U-19 2013 dan Piala AFF U-22 2019, resmi ditunjuk oleh PSSI untuk mengisi jabatan direktur teknik menggantikan Danurwindo. “Berdasarkan rapat Komite...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita olahraga lainnya
Kolom

Polemik RUU Ketahanan Keluarga

Kamis 20/2/2020 | 07:53
A   A   A   Pengaturan Font

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga sedang menjadi polemik. RUU merupakan usul inisiatif DPR oleh lima anggota DPR dari empat fraksi. Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Saat ini, RUU itu mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Pembahasannya masih dalam tahap penjelasan pengusul di rapat Baleg. Hal ini selanjutnya akan dibahas di Panja untuk diharmonisasi, sebelum dibawa ke pleno Baleg. Pada prinsipnya, RUU ini mau melindungi dan menguatkan keluarga yang merupakan lembaga paling dasar dalam kehidupan sosial manusia. Semua etika, moral, perilaku dimulai dari keluarga.

Dalam konteks itu kita sepakat. Tapi publik mulai terusik ketika dalam RUU diatur hal-hal yang bersifat privasi. Pada Pasal 25 RUU tentang Ketahanan Keluarga itu disebutkan bahwa istri wajib mengurusi urusan rumah tangga. Tugas suami ialah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga.

Dalam pemenuhan aspek ketahanan fisik, RUU juga mengatur hingga persoalan kamar orangtua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, “Setiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, antara lain memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni.”

Terkait ketentuan tempat tinggal layak huni, hal itu diatur di dalam ayat (2). Ada tiga karakteristik yang harus dipenuhi keluarga guna memenuhi aspek ketahanan fisik tersebut Pertama, memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik. Kedua, memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orangtua dan anak, serta terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Terakhir, tersedianya kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci dan aman dari kejahatan seksual.

RUU ini juga mengatur penanganan krisis keluarga akibat penyimpangan seksual seperti tertuang di Pasal 85-89. Jenis-jenis penyimpangan seksual meliputi sadisme, masochisme, homoseks, lesbian serta incest. Selanjutnya, dalam pasal 86-87, pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.

Publik menilai, ada pelanggaran norma etika yang dilakukan DPR dalam menyusun draf RUU Ketahanan Keluarga. Apalagi sejumlah aturan tentang peran istri, penanganan krisis keluarga, hingga penyimpangan seksual dibahas dalam RUU. Selain menyalahi norma etika, DPR juga telah melanggar Pasal 96 UU 12 Tahun 2001 mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejak awal, DPR atau pemerintah, wajib membuka ruang publik untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam membuat UU.

Salah satu substansi yang tak perlu dibahas, terkait peran istri hingga keharusan seorang anak bersikap sopan di depan orang tua. Anak patuh kepada orang tua itu etika dan tak perlu diundangkan karena sudah hidup dan tertanam di masyarakat.

Substansi keharusan seorang istri mengurus rumah tangga tanpa bekerja juga dinilai sebagai pelanggaran privasi dan HAM. Setiap keluarga memiliki aturan pembagian tugas suami dan istri, tanpa pembatasan. Apalagi ada wajib lapor bagi keluarga atau individu homoseksual dan lesbian (LGBT). Itu sangat diskriminatif. Mantan koruptor saja tidak ada wajib lapor.

Negara hanya bisa dan boleh masuk dalam ruang yang merugikan publik. Kalau negara masuk dan mengatur ruang privat, itu kesalahan fatal dan melanggar HAM. Kita perlu mengingatkan DPR dan pemerintah, masih banyak persoalan publik yang lebih mendesak diatur dalam UU daripada mengurus rumah tangga, hubungan suami-istri, atau pemisahan tempat tidur anak laki dan perempuan. Harus ada skala prioritas.

Tampilkan Semua

Tips Memilih Iklan Lowongan Kerja

Senin 17/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pertanyaan: Bu Rossa, saya fresh graduate dan sedang mencari pekerjaan. Bagaimana cara meniliti iklan lowongan kerja yang begitu banyak agar tidak terjebak dan sesuai dengan potensi saya? Jawaban: Belakangan, mencari iklan lowongan...
Selengkapnya

Bisnis “Startup” Mulai Menurun

Sabtu 15/2/2020 | 03:00
A   A   A   Pengaturan Font
Usaha Startup atau perusahaan rintisan dalam negeri saat ini tak seheboh tahun lalu. Selain diam-diam promosi, programnya sekadar melanjutkan sebelumnya tanpa terobosan. Malah, startup unicorn yang bervaluasi di atas satu miliar dollar...
Selengkapnya

Larangan untuk Para Manajer

Senin 10/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pertanyaan: Bu Rossa, saya baru pindah kantor dan menduduki jabatan baru sebagai manajer. Anak buah saya cukup banyak dengan potensi dan sifat yang sangat beragam. Mohon advisnya Bu, bagaimana menghadapi sekaligus merebut hati anak buah...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kolom lainnya
Rona

Alat Baru untuk Memonitor Mutasi Virus Flu

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Alat berbasis emas dapat membantu ahli virus menghentikan replikasi virus

Sebuah tim penelitian yang dipimpin para ilmuan di Univeritas Rutgers berhasil mengembangkan alat untuk memantau mutasi virus influenza tipe A secara real time. Alat ini dapat membantu ahli virologi belajar bagaimana menghentikan replikasi virus. Perangkat berbasis nanopartikel emas ini mampu mengukur RNA virus dalam sel influenza A secara langsung.

Temuan ini sendiri dilaporkan dalam Journal of Physical Chemistry C. Ini adalah pertama kalinya dalam bidang virologi bahwa para ahli telah menggunakan alat pencitraan berbasis nanopartikel emas untuk memantau mutasi pada influenza dengan kemampuan sensitivitas yang tak tertandingi.

“Penyelidikan kami akan memberikan wawasan penting tentang fitur seluler yang memimpin sel untuk menghasilkan jumlah virus yang sangat tinggi dan pada kondisi yang memungkinkan untuk menghentikan replikasi virus,” kata penulis senior, Laura Fabris. Ia seorang profesor di Departemen Ilmu Material dan Teknik di School of Engineering di Rutgers University-New Brunswick.

Infeksi virus adalah penyebab utama penyakit dan kematian. Virus korona yang baru, misalnya. Menurut laporan WHO, virus ini telah menyebabkan lebih dari 24.000 kasus yang sudah dikonfirmasi secara global, termasuk lebih dari 3.200 kasus parah dan hampir 500 kematian pada 5 Februari lalu.

Influenza A, virus yang sangat menular yang muncul setiap tahun dan cukup memprihatinkan karena efektivitas vaksinnya yang tidak dapat diprediksi. Influenza A bermutasi dengan cepat, tumbuh kebal terhadap obat-obatan dan vaksin saat ia bereplikasi.

Studi baru menyoroti alat baru yang menjanjikan untuk ahli virus untuk mempelajari perilaku influenza A, serta virus RNA lainnya, dalam sel inang dan untuk mengidentifikasi kondisi eksternal atau sifat sel yang mempengaruhi mereka.

Sampai sekarang, mempelajari mutasi dalam sel mengharuskan mereka untuk mengekstraksi isinya. Alat baru memungkinkan analisis tanpa membunuh sel, memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan snapshot replikasi virus saat itu terjadi. Langkah selanjutnya termasuk mempelajari beberapa segmen RNA virus dan memantau virus influenza A pada hewan.  nik/dariberbagaisumber/S-2

Tampilkan Semua

Kerisauan Tentang Lingkungan dalam Balutan Busana

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Membicarakan isu lingkungan tidak ada habisnya. Apalagi mengingat dunia ini yang semakin menua, dengan segala permasalahan di permukaan Bumi ini. Mulai dari terjadinya kebakaran hutan, pemanasan global dan polusi yang tiada...
Selengkapnya

Gangguan Menstruasi Bisa Berdampak pada Kesuburan

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Menstruasi adalah kondisi normal yang terjadi pada setiap perempuan, umumnya ketika mencapai usia 12 atau 13 tahun. Meskipun begitu, setiap orang memiliki siklus dan pola yang berbeda-beda. Pada umumnya, menstruasi adalah proses...
Selengkapnya

Teknologi Desalinasi Revolusioner

Kamis 20/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Para peneliti di University of Bath telah berhasil mengembangkan proses desalinasi revolusioner baru yang memiliki potensi besar untuk dioperasikan di unit-unit bergerak bertenaga surya Teknologi baru yang dikembangkan para ilmuan ini...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita rona lainnya
beriklan di koran jakarta
Megapolitan

Rawan Tumbang

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Minim Lahan Bermain

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Servis Jam

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Pembayaran Nontunai

Kamis 20/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita megapolitan lainnya
Kupas

Satu Miliar Rupiah Itu Tabungan, bukan Dana Pensiun PNS

Kamis 20/2/2020 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Berita tentang usulan Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk memberikan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah kepada PNS memicu polemik. Ternyata masalah sesungguhnya bukan pada pemberian dana pensiun tersebut.

 

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri tersebut, wartawan media online tidak lengkap mengutip penjelasannya atau salah kutip. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Benarkah Anda mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar PNS dapat dana pensiun satu miliar rupiah?

Perlu saya luruskan. Media online itu tidak memuat secara lengkap penjelasan saya. Yang pasti, saya tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani agar ASN dapat dana pensiun satu miliar. Jadi itu salah kutip. Karena ini kan sudah ramai, maka saya merasa perlu mengklarifikasi itu. Meluruskan itu. Karena saya merasa tidak pernah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani agar PNS atau ASN itu dapat dana pensiun satu miliar rupiah.

Jadi yang benar seperti apa duduk perkaranya?

Yang benar, saya sebagai Menpan RB memang pernah berdiskusi tentang pengelolaan dana tabungan ASN di PT Taspen. Diskusi juga bukan dengan Menkeu, tapi dengan Ketua Umum Pegawai Republik Indonesia (Kopri), Pak Zudan Arif Fakrulloh, dan pihak PT Taspen. Jadi apa yang dibahas? Diskusi itu juga bukan membicarakan usulan tentang ASN dapat dana pensiun satu miliar, melainkan yang dibicarakan adalah pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen mulai dari jadi ASN, dari awal sampai akhir masa kerja. Nah, dalam diskusi itu saya berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nanti diharapkan ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah siginifikan.

Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya sebesar satu miliar rupiah yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah. Jadi itu yang didiskusikan antara saya dengan Ketua Umum Korpri dan juga dengan pihak PT Taspen yang sekarang pada posisi sehat pengelolaan keuangannya.

Kenapa Anda berharap jika dana pensiun atau iuran pensiun yang ditabungkan ASN di PT Taspen itu hasilnya bisa signifikan?

Ya karena saat ini kondisi manajemen PT Taspen itu kan sedang sehat. Makanya saya berharap pengelolaan iuran ASN pun bisa dilakukan dengan baik pula di PT Taspen. Sehingga nanti itu, ASN yang menabung iuran pensiunannya dapat hasil tabungan yang maksimal.

Berarti jumlah satu miliar itu harapan Anda agar dana pensiun PNS mencapai sebesar itu?

Ya, itu harapan saya, ASN yang menabung di PT Taspen dana pensiunnya bisa mencapai satu miliar. Saya sebagai Menpan RB, dalam menjabarkan visi Bapak Presiden Jokowi khususnya terkait dengan reformasi birokrasi, kan tidak sekadar memikirkan penyederhanaan birokrasi, tapi juga memikirkan tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun nanti. agus supriyatna/ AR-3

Tampilkan Semua

Upaya Penyelamatan Warga Menjadi Prioritas Utama

Rabu 19/2/2020 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Beberapa waktu lalu masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan resah karena terdapat temuan zat radioaktif di kawasan tersebut.   Keresahan tersebut terjadi mengingat zat radioaktif...
Selengkapnya

Lembaga Eijkman Pastikan Bisa Deteksi Virus Korona

Selasa 18/2/2020 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Belum adanya laporan kasus virus Korona di Indonesia membuat dunia internasional heran. Peneliti terkemuka di dunia memprediksi Indonesia seharusnya sudah melaporkan deteksi virus korona. Hal itu disebabkan tingginya intensitas penerbangan...
Selengkapnya

Persiapan Pemindahan ASN Pusat ke Ibu Kota Baru Terus Dimatangkan

Senin 17/2/2020 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Pemindahan ibu kota adalah salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Persiapan pemindahan ibu kota negara pun sudah dikebut jauh-jauh hari.   Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kupas lainnya
beriklan di koran jakarta
Edisi Weekend

Tumpak Hatorangan Panggabean : Dewas KPK Dukung Pemberantasan Korupsi

Sabtu 15/2/2020 | 03:00
A   A   A   Pengaturan Font
Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal baru di dalam struktur organisasi KPK. Selama ini, di KPK tidak ada Dewas. Kehadiran Dewas KPK ini merupakan implementasi dari apa yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU) KPK baru yakni UU Nomor 19 Tahun 2019.

Figur-figur pilihan Presiden Joko Widodo yang ada di Dewas KPK cukup melegakan. Mereka memiliki rekam jejak yang baik dan bersih. Personel yang ada di Dewas sangat berintegritas, independen, memiliki kemampuan, serta pengalaman di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan acara pidana.

Dewas KPK periode 2019–2023 itu terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua. Sisanya, empat figur anggota Dewas KPK lainnya adalah mantan Ketua Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Artidjo Alkostar; mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Albertina Ho; mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono; dan peneliti politik LIPI, Syamsudin Haris.

Mereka dipilih dan sudah dilantik Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 bersamaan dengan pelantikan kelima Komisioner KPK. Sebagai hal baru di KPK, jelas masyarakat menunggu kiprah mereka dalam upaya mendukung kinerja para komisioner KPK memberantas korupsi di Tanah Air.

Keberadaan Dewas KPK ini sangat penting dan sentral. Tugas Dewas KPK yang paling penting adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Soal izin penyadapan ini begitu penting demi suksesnya pemberantasan korupsi karena hampir semua operasi tangkap tangan selalu melewati proses penyadapan.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran Dewas KPK ke depan, wartawan Koran Jakarta, Yolanda Permata Putri Syahtanjung, berkesempatan mewawancarai Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, dalam beberapa kesempatan di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana dengan struktur Dewas KPK yang mayoritas adalah hakim?

Masalahnya apa? Supaya kami dapat melakukan penuntasan dalam pemberantasan korupsi itu secara betul. Sehingga, nantinya bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tata cara kerja Dewas KPK seperti apa?

Jadi, kami berlima anggota Dewas. Mungkin perlu diketahui juga bahwa Dewas ini untuk yang pertama kalinya ditunjuk oleh Presiden. Jadi, kami semua ditunjuk oleh Presiden untuk mengawali organ yang namanya Dewas. Ini tentunya organ baru yang ada di KPK.

Dewas sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 itu diberikan tugas cukup banyak. Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK.

Ketiga, menerima pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran, baik kode etik maupun pelanggaran UU. Keempat, melakukan sidang dan mengadili mereka yang diduga melakukan pelanggaran baik kode etik maupun pelanggaran lainnya. Kelima, memberikan izin tertulis terhadap penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan.

Apakah akan ada evaluasi secara berkala untuk kinerja KPK?

Kami juga evaluasi kinerja KPK secara berkala. Evaluasi adalah merupakan tugas Dewas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KPK secara keseluruhan setiap setahun sekali. Menurut UU adalah satu kali laporan itu dikeluarkan oleh Dewas, disampaikan kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Tentunya kami akan mengatur kembali, mengatur hubungan kerja. Mungkin di situ nanti kami masukkan. Ada beberapa kali pimpinan KPK ketemu sama Dewas. Tentu ada itu, tidak bisa nongol-nongol satu tahun tak pernah jumpa.

 

Apakah keberadaan Dewas menghambat kinerja KPK?

Mungkin yang hendak diketahui adalah masalah pemberian izin penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya sampaikan bahwa kehadiran Dewas dalam KPK ini tidaklah bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK.

Kami sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin. Semua itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1 x 24 jam paling lama, dan saya jamin itu bisa kami laksanakan. Kami tidak ingin ada orang yang mengatakan Dewas ini menghambat, memperlama kasus-kasus. Tidak ada itu ya.

Apakah pemberian izin Dewas KPK untuk penyelidikan dan penyidikan terbuka untuk umum?

Izin dari Dewas itu merupakan bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan. Bahkan, itu masuk dalam berkas perkara yang akan dibawa ke pengadilan. Oleh karenanya, izin itu merupakan informasi yang bukan bebas disampaikan kepada publik.

Termasuk yang dikecualikan oleh UU informasi keterbukaan. Jadi, jangan tanya-tanya apakah KPK sudah meminta izin? Dewas sudah mengeluarkan izin atau belum. Saya tidak akan bisa ngomong itu karena itu adalah rahasia. Itu strategi juga dari penanganan suatu perkara. Kalau saya sampaikan orang yang mau digeledah atau barang yang mau disita, kabur semua itu nanti.

Kalau mau tanya, tanya saja kepada penyidik pas menggeledah itu. “Hey penyidik, kamu menggeledah apakah sudah ada izin dari Dewas?” Nah, silakan saja (tanyakan), dan pasti kalau mereka menggeledah, pasti sudah ada izin.

Bagaimana jika pimpinan KPK lama dalam mengajukan izin ke Dewas?

Itu di luar jangkauan saya. Pokoknya kalau sudah masuk sini (Dewas) maka 1 x 24 jam muncul keputusan, diberikan izin atau tidak diberikan izin.

Mekanisme mengajukan izin ke Dewas seperti apa?

Prosesnya, mereka (penyelidik/penyidik) ada proses di sana, berjenjang. Penyelidik/penyidik ke direktur, kemudian direktur ke pimpinan. Lalu dibuat surat ke Dewas. Sampai di Sekretariat Dewas pada hari itu juga dilakukan analisa.

Ada petugas kami jabatan fungsional, itu yang meneliti. Kemudian nanti sampai di Dewas, kami akan putuskan memberikan persetujuan atau tidak secara kolektif dan kolegial, baru diserahkan ke penyidik dan pimpinan KPK. Itu prosesnya 1 x 24 jam.

Apakah izin bisa diajukan atau diberikan pada hari Sabtu atau Minggu?

Mungkin saja kalau memang itu dipandang perlu. Kalau perlu benar ini digeledah silakan saja ajukan. Kami akan membuat lagi nanti aplikasi melalui IT, sehingga bisa memudahkan antara kami dan penyidik.

Walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami. Jadi tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama, enggak ada itu. Contohnya kasus suap Komisioner KPU (Wahyu Setiawan), kan cuma berapa jam saja (meminta izin) sudah jadi (surat).

Surat izin penggeledahan apakah hanya untuk satu tempat saja?

Kalau penggeledahan (izin) cukup satu untuk beberapa tempat.

Bagaimana kalau pimpinan KPK melanggar kode etik?

Sepanjang masalah itu ketika Dewas sudah ada maka akan kami tindaklanjuti. Tapi masa sebelumnya, tentu itu di luar kewenangan kami. Dewas KPK mulai bekerja pada 3 Januari 2020.

Bagaimana jika setelah diberikan izin, namun tidak langsung dilakukan penggeledahan?

Itu bukan menjadi masalah di kami. Di sana ada strateginya juga. Penyidik punya strategi, kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Kami hanya memberikan izin 1 x 24 jam sejak pengajuan permohonan.

Kapan mereka mau menggeledah, terserah dia. Cuma dalam izin kami sebut, izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan. Kapan itu kewenangan penyidik. Kalau belum digeledah, mereka mungkin belum mendapatkan izin dari Dewas atau mungkin belum mengajukan.

Apakah Dewas akan memiliki kode etik tersendiri?

Jadi di dalam UU KPK itu tidak disebut kode etik Dewas. Tapi kami sepakat, semua Dewas juga harus punya kode etik yang mengatur Dewas. Selama belum ada (kode etik Dewas), yang lama kami gunakan (kode etik pimpinan dan pegawai KPK).

Soal keterbukaan informasi publik, apakah di bawah Dewas KPK akan transparan?

KPK itu salah satu asas yang harus dipegang adalah asas transparansi. Ada enam asas pemerintahan yang baik, salah satu di antaranya adalah transparansi. Asas lainnya adalah akuntabilitas, kepastian hukum, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jadi di situ ada asas transparansi, tentunya. Asas transparansi ini bukan telanjang. Ada memang untuk bisa diberikan kepada publik, aksesnya dibuka, dikasih. Kalau memang tidak, ya tidak. Umpamanya ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mana mungkin ke luar itu. Itu bukan asas yang bisa dibuka pada publik.

Apa yang akan dilakukan Dewas KPK ke depannya?

Kami komitmen berlima mendukung semuanya apa yang dilaksanakan oleh KPK, tapi tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Jadi kami memberikan jaminan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu memang sudah selaras dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Kami ingin mewariskan antikorupsi kepada anak cucu dan kepada publik secepat mungkin. Itu diperlukan agar Indonesia ini bebas dari korupsi. Ini harapan kami semua. Kami akan bekerja dengan ikhlas. Karena ikhlas itu nutrisi batin bagi kami. Kalau tidak ikhlas akan menjadi racun bagi kami. 

N-3

Tampilkan Semua

Alat Portabel untuk Menganalisis Mikroba

Sabtu 15/2/2020 | 03:00
A   A   A   Pengaturan Font
Perangkat ini dapat digunakan untuk menemukan ancaman terhadap ekosistem. Bayangkan sebuah perangkat yang dapat dengan cepat menganalisis mikroba di lautan dan lingkungan akuatik lainnya, mengungkapkan kesehatan organisme yang terlalu...
Selengkapnya

Komunitas Peduli Sampah Elektronik

Sabtu 15/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Komunitas ini berupaya menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dengan barang elektronik bekas. Barang ini bukan sembarang sampah yang layak untuk dikoleksi atau disimpan, tetapi membutuhkan perlakuan “khusus” karena...
Selengkapnya

Semilir Angin di Batu Ratapan Angin

Sabtu 15/2/2020 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Jalan-jalan ke Wonosobo, Jawa Tengah, rasanya kurang lengkap kalau tidak mampir di Dataran Tinggi Dieng. Di Dataran Tinggi Dieng ini ada lokasi wisata alam yang menakjubkan, yang dikenal dengan sebagai Bukit Pandang Batu Ratapan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita edisi weekend lainnya
beriklan di koran jakarta