Koran Jakarta | December 15 2017
No Comments
Jaminan Kesehatan - Kolektabilitas Iuran Peserta Non-PBI Masih Rendah

40% Peserta Non-PBI Nunggak Iuran

40% Peserta Non-PBI Nunggak Iuran

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

BPJS Kesehatan terus meningkatkan kolektabilitas iuran. Salah satunya dengan membuka lebih banyak jalur pembayaran.

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus mendongkrak angka kolektabilitas iuran peserta yang hingga kini masih rendah, terutama dari peserta BPJS kesehatan kelas 3 Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), yang tunggakannya mencapai 40 persen dari total kepesertaan di kelas yang sama. Kepala Grup Keuangan BPJS Kesehatan, Heru Chandra, mengatakan ada sekitar 30–40 persen dari total peserta BPJS Kesehatan kelas 3 non-PBI atau iuran mandiri yang menunggak.

“Yang bermasalah ini memang kolektabilitas dari peserta mandiri. Kalau yang PBI relatif lancar,” kata Heru, di Jakarta, Kamis (19/4). Berbagai upaya terus dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran tersebut. Salah satunya dengan membuka lebih banyak jalur pembayaran agar peserta mendapat banyak alternatif cara untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Mulai dari kerja sama dengan mal-mal sampai dengan memunculkan kader JKN KIS atau agen promotor, bahkan sebagian dari masyarakat untuk mengumpulkan iuran.

“Intinya, kolektabilitas peserta kelas 3 ini akan kita dorong agar lebih baik,” ujar Heru. Dalam melaksanakan program ini, BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran pengumpul dana. BAZNAS sendiri merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang fungsinya melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat secara nasional.

“Dana dari program mustahik tersebut akan digunakan untuk membiayai peserta yang memiliki masalah ability to pay (kemampuan membayar),” tegas Heru. Berdasarkan hasil Penelitian Pusat Kajian UGM Tahun 2016, ability to pay masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS kategori peserta PBPU/mandiri, rata-rata kelas 3 adalah sebesar 16.571 rupiah per orang per bulan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa angka ability to pay sangat jauh dari nilai keekonomian iuran Program JKN-KIS yang ideal.

“Melalui program crowdfunding ini diharapkan dapat membantu peserta JKN-KIS yang kemampuan untuk membayar iurannya tergolong rendah dan tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah,” paparnya.

Program Donasi

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, mengatakan tujuan dari program crowdfunding (donasi) bekerja sama dengan BAZNAS tersebut untuk membangun sekaligus mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam mempercepat rekrutmen sektor informal dan menjaga kontinuitas pembayaran iuran.

Adapun peserta penerima manfaat program crowdfunding adalah peserta program JKN-KIS tergolong sebagai mustahik dengan manfaat di kelas 3 yang menunggak selama minimal tiga bulan. “Besaran iuran peserta yang akan dibayarkan melalui dana crowdfunding ini mengikuti ketentuan perundang-undangan atau sebesar 25.500 per jiwa per bulan,” kata Kemal. Jumlah pembayaran iuran yang ditanggung oleh BAZNAS kepada BPJS Kesehatan adalah besaran tunggakan iuran peserta dan besaran iuran peserta dikalikan jumlah peserta dikalikan 12 bulan.

Direktur Koordinasi Pengumpulan Komunikasi dan Informasi Zakat Nasional Baznas, Arifin Purwakananta, mengatakan, nantinya BPJS akan menyerahkan data-data lengkap para peserta yang menunggak. “Nanti, kami yang akan memverifikasi, memverifikasi ini sudah pekerjaan kami sehari-hari,” katanya. Metode yang akan digunakan berbagai macam, mulai dari sistem mengisi formulir, visitasi ke rumah, biaya listrik, dan pendidikan di masing-masing keluarga maupun individu peserta. “Kami sudah ada peta kemiskinan dan data-data kemiskinan lainnya,” imbuhnya. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment