4 RUU “Omnibus Law” Masuk Prolegnas Prioritas | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Produk Legislasi

4 RUU “Omnibus Law” Masuk Prolegnas Prioritas

4 RUU “Omnibus Law” Masuk Prolegnas Prioritas

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Dewan Perwa­kilan Rakyat (DPR) mengesah­kan 50 rancangan undang-un­dang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pe­ngesahan ini termasuk di da­lamnya empat RUU Omnibus Law. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam rapat paripurna ter­sebut, sebanyak 327 anggota dewan menandatangani daftar hadir dari 575 anggota. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas men­jelaskan laporan pembahasan dalam penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

“Seluruh komisi di DPR se­pakat untuk menetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 ke paripurna. Hasil penentuan kembali Prolegnas pun telah disampaikan kepada seluruh pimpinan komisi I sampai XI dalam rapat terbatas pimpin­an anggaran legislasi dengan pimpinan komisi pada tanggal 21 Januari,” tutur Supratman.

Dalam 50 RUU tersebut, terdapat RUU Prolegnas Prio­ritas 2020 yang dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024 (carry over) yaitu RUU tentang Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Permasyaraka­tan, RUU tentang Mineral dan Batu Bara, dan RUU tentang Bea Materai.

Hasil Pembahasan

Setelah Supratman mela­porkan hasil pembahasan, Wakil Ketua DPR, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin sebagai pimpinan rapat ber­tanya kepada anggota dewan untuk menerima atau tidak laporan Baleg. “Apakah lapor­an Baleg DPR mengenai pene­tapan Prolegnas prioritas 2020 bisa disetujui?” tanya Cak Imin. “Setuju,” jawab anggota DPR dalam rapat paripurna.

Dalam kesempatan itu, ter­dapat empat RUU Omnibus Law yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Adapun RUU tersebut yaitu RUU Kefar­masian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajak­an untuk Penguatan Pereko­nomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Ketika ditanya soal materi dalam RUU Omnibus Law, pihaknya mengatakan sam­pai saat ini belum terima draf RUU tersebut. Jika Baleg su­dah menerima draf tersebut, maka nantinya dikirim bersa­maan dengan Surat Presiden (Surpres). “Saya belum terima materinya karena memang aturannya disahkan dulu oleh Prolegnas baru pemerintah mengirim Surpres berisi draf,” kata Cak Imin.

Selain pengesahan RUU Prolegnas Prioritas 2020, rapat paripurna tersebut pun meng­agendakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota pengganti antar-waktu (PAW).

Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan bahwa pim­pinan DPR telah menerima Surat Presiden Nomor: 7/P dan 8/P Tahun 2020, tertang­gal 16 Januari 2020 tentang peresmian PAW anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan 2019-2024.

Puan menambahkan Reni Astuti menggantikan Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Kemu­dian, Muhammad Ali Ridho menggantikan Zainuddin Amali dari Fraksi Partai Gol­kar dapil Jawa Timur XI.

“Sesuai Pasal 8 Ayat 3 Per­aturan DPR tentang Tatib ang­gota pengganti antar-waktu sebelum memangku jabatan mengucap sumpah janji jabat­an,” kata Puan. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment