Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Kinerja KPK

199 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi

199 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi

Foto : antara/Aditya Pradana Putra
DITAHAN KPK I Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10) dini hari.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sejak berdiri pada Desember 2002 lalu, Ko­misi Pemberantas Korupsi (KPK) telah memproses 119 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Yang teranyar adalah terjeratnya Bupati Lam­pung Utara, Agung Ilmu Mang­kunegara.

“Itu data per 7 Oktober 2019 sejak KPK berdiri,” kata Juru Bi­cara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (8/10).

Febri menjelaskan, 119 ke­pala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut berasal dari 25 provinsi berbeda. Provinsi Su­matera Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim) adalah provinsi yang kepala daerahnya paling banyak tersandung korupsi. Kedua provinsi itu memiliki 14 kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK sejak 2002.

Tidak Benar

Mayoritas kepala daerah tersebut tidak diproses lewat operasi tangkap tangan. Febri menyebut hanya ada 47 dari 119 kepala daerah yang ter­jaring operasi tangkap tangan.

“Dari 119 orang kepala dae­rah yang diproses KPK, 47 di antaranya dari kegiatan tang­kap tangan atau hanya 39,4 persen, sehingga tidak sepe­nuhnya benar jika seluruh ke­pala daerah diproses melalui OTT,” kata Febri.

Sementara itu, KPK tercatat telah mencokok tujuh orang kepala daerah dalam opera­si tangkap tangan pada 2019, terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga Oktober 2019. Ketujuh kepala daerah itu adalah Bu­pati Mesuji Khamami, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Ba­sirun. Kemudian, Bupati Kudus Tamzil, Bupati Muara Enim Ah­mad Yani, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, serta Bupati Lampung Utara Agung Ilmu.

Sementara itu, Wakil Ke­tua KPK, Basaria Pandjaitan, mengingatkan para kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi. Ia mengatakan para kepala daerah tidak perlu kha­watir dalam mengambil kepu­tusan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada embel-embel suap, fee, atau sejenisnya. “KPK pasti akan bisa memilah dengan te­pat sesuai aturan hukum dan bukti yang ada.” ola/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment