Koran Jakarta | July 18 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Orientasi Pertumbuhan Membuat Pengelolaan APBN Kedodoran

“Shortfall” Pajak Berpotensi Lebarkan Defisit APBN

“Shortfall” Pajak Berpotensi Lebarkan Defisit APBN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Kredibilitas pengelolaan fiskal, terutama dalam menekan defisit menjadi sorotan. Kebijakan untuk pemerataan kesejahteraan semestinya dieksekusi lebih cepat.

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) kemungkinan masih ingin memastikan pemerintah mampu menjalankan disiplin fiskal, terutama menekan defisit APBN, apabila target penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai.

Penerimaan negara dari program tax amnesty yang di bawah harapan pemerintah, sebesar 165 triliun rupiah, berpeluang membuat target pajak tahun ini sebesar 1.498 triliun rupiah tidak tercapai. Itu berarti defisit anggaran bakal membengkak dari target jika anggaran belanja negara tetap dipertahankan.

Ekonom Indef, Imaduddin Abdullah, mengatakan S&P belum memberikan peringkat layak investasi (investment grade) karena masih ingin melihat kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah. Ini terjadi menyusul kemungkinan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall yang lebih tinggi dari perkiraan. “Akibatnya, defisit APBN bisa melebar dari target.

Kalau defisitnya meningkat, otomatis pemerintah harus mencari pembiayaan defisit, yaitu salah satunya dengan utang,” kata Imaduddin, di Jakarta, Rabu (5/4). Dalam APBN 2017 defisit ditargetkan sekitar 330 triliun rupiah atau 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan penarikan utang dari penerbitan surat berharga negara (SBN) gross dipatok hampir 600 triliun rupiah.

Sementara itu, utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari lalu mencapai 3.589 triliun rupiah. Seperti dikabarkan, S&P saat ini memberikan peringkat BB+ untuk surat utang jangka panjang dan B untuk surat utang jangka pendek, dengan prospek positif.

S&P menekankan jika kerangka fiskal yang disusun pemerintah mampu diiringi perbaikan performa melalui penurunan defisit anggaran dan jumlah utang, tidak menutup kemungkinan peringkat Indonesia naik ke layak investasi pada pertengahan tahun ini.

Sebelumnya, ekonom UMY, Achmad Maruf, juga mengatakan utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara pendapatan pajak belum ada kenaikan signifikan. Hal inilah yang menjadi ganjalan bagi S&P untuk memberi peringkat layak inventasi. “Kalau dari utang, jelas status kita tidak begitu baik, sebab pendapatan dari pajak susah sekali digenjot untuk mengimbangi kenaikan utang,” kata dia.

Maruf memaparkan lembaga pemeringkat juga pasti melihat bahwa selama ini penarikan utang Indonesia lebih banyak digunakan untuk menutup kewajiban utang lama atau gali lubang tutup lubang. Apalagi, lanjut Maruf, utang baru itu juga untuk membayar bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai 70 triliun rupiah setahun.

Jadi, defisit anggaran yang besar juga disebabkan selalu menanggung kewajiban utang tidak produktif dari skandal BLBI.

Beda Orientasi

Terkait pengelolaan APBN, Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, mengingatkan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pemerintah terlihat kedodoran mengelola anggaran. Ini bisa dilihat dari membengkaknya defisit, terus bertambahnya utang, dan kebijakan pengetatan anggaran kementerian melalui APBNP.

Padahal, menurut dia, pemerintahan saat ini juga memiliki program yang sangat baik dan berbeda orientasi dengan pertumbuhan sebagai target utama, yakni reforma agraria dan perhutanan rakyat. Namun sayangnya, kebijakan utang terus diprioritaskan setiap tahun, sementara reforma agraria dan perhutanan rakyat dieksekusi sangat lambat.

“Pemerintah masih terus percaya bahwa pertumbuhan adalah mantra utama. Padahal, semua data menunjukkan pertumbuhan kita semu, penyerapan tenaga kerja setiap persen pertumbuhan terus turun, dan ketimpangan terus meningkat tajam,” papar dia.

Menurut Dani, saat ini penambahan utang sudah tidak bisa dibiarkan karena mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan ekspor seperti halnya negara maju. “Kita juga tidak punya piutang besar seperti negara maju, artinya tidak bisa lagi berlindung di balik rasio utang terhadap PDB,” jelas dia.

Semestinya, kata dia, pemerintahan saat ini bisa memercayai orientasi pemerataan, yakni memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membuka akses sebesar-besarnya pada ekonomi rakyat.

“Justru kebijakan seperti reforma agraria dan perhutanan rakyat yang mesti di-back up dengan politik anggaran yang pas. Apalagi, kebijakan tersebut lebih dekat dengan persoalan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat desa,” ungkap Dani. YK/SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment