Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Pemberantasan Korupsi - Penegak Hukum Harus Siapkan SDM yang Berkualitas

“Reward” bagi Pelapor Korupsi Bentuk Komitmen Pemerintah

“Reward” bagi Pelapor Korupsi Bentuk Komitmen Pemerintah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Hadiah hingga 200 juta rupiah bagi pelapor korupsi menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

 

 JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mener­bitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 yang meng­atur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga 200 juta rupiah. Kebi­jakan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerin­tah dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan ko­rupsi.

Anggota DPR, Ahmad Sahroni, meyakini kebijakan terse­but akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik ko­rupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan.

Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik ko­rupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gen­tar kepada mereka yang ber­niat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi,” kata Sahroni, di Jakarta, Rabu (10/10).

Seiring dengan adanya re­ward tersebut, politisi Nas­dem ini menekankan perlu­nya lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk mempersiap­kan dan meningkatkan kuali­tas sumber daya manusianya secara baik. Hal ini menyikapi kemungkinan banyaknya la­poran dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi.

Banyak Laporan

Dia mengingatkan lembaga penegak hukum harus mem­berikan perlakuan sama atas laporan diterima. “KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-be­nar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyak­nya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sam­pai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pi­lih kasus yang akan ditangani,” tegas Sahroni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan alasan PP tersebut diterbitkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kejaha­tan luar biasa tersebut. Man­tan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan se­kitar.

Anggaran untuk hadiah tersebut dikemukakan Jokowi akan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengenai jaminan keselama­tan pelapor dipastikan Jokowi akan ada mekanismenya yang diatur oleh kementerian ter­kait.

Terkait keselamatan pe­lapor, Sahroni menyampaikan Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Kor­ban (LPSK) yang selama ini telah memiliki kerja sama baik dengan penegak hukum.

“LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blow­er atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui save house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat be­kerja sama dengan Polri untuk memastikan keamanan pe­lapor,” pesan anak Priok yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemi­lihan (Dapil) III Jakarta ini.

Sekjen PDIP, Hasto Kris­tiyanto menilai terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pelapor kasus korupsi akan mendapat peng­hargaan, semangatnya untuk meningkatkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan prak­tik korupsi merupakan gerak kebudayaan untuk menghasil­kan tata pemerintahan yang baik.

Presiden Joko Widodo su­dah menandatangani PP No­mor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pem­berian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi.

ion/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment