Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, tentang Kekerasan di Sekolah

“Pendekatan Budaya Solusi Atasi Kekerasan di Sekolah”

“Pendekatan Budaya Solusi Atasi Kekerasan di Sekolah”

Foto : Koran Jakarta /Wahyu AP
A   A   A   Pengaturan Font
Belakangan ini, kasus kekerasan di lembaga pendidikan, seperti di sekolah makin marak. Fenomena kekerasan tersebut harus dicarikan solusi segera agar persoalan semacam ini tidak lagi terulang lagi apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.

 

Kebudayaan menjadi salah satu solusi yang, sebab kebudayaan memberikan kaca mata baru dalam memandang dan menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

Terkait hal tersebut, Koran Jakarta, mewawancara Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid. Seperti apa pendapat dan solusi dari Hilmar Farid, berikut petikan wawancaranya.

Apa itu sesungguhnya kebudayaan?

Jika pakai defenisi secara luas, kebudayaan itu merupakan keseluruhan cara hidup yang mencakup pola dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai cara antara lain pendidikan.

Untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan fokusnya apa?

Sekarang, kita fokusnya untuk seni dan cagar budaya, tradisi dan warisan budaya pada umumnya hal-hal di luar itu bukan menjadi tugas dan fungsinya. Dan memang betul jika kita memakai pengertian kebudayaan secara umum, maka harus lintas kementerian yang mengurusi pengertian secara umum.

Belakangan ada kasus siswa bunuh guru atau guru melakukan kekerasan, bagaimana peran kebudayaan?

Untuk kasus semacam ini memang sangat relevan dengan kebudayaan, bahwa terjadi pendangkalan kebudayaan secara umum. Norma-norma menjadi relatif, yang mana tadinya siswa tidak ada yang berani berbuat kasar kepada guru.

Dengan kata lain, guru sangat dihormati, bukan karena mereka lebih tua dan seterusnya. Akan tetapi, karena memang nilai posisi guru di dalam masyarakat dipegang teguh dan nyaris mutlak. Akan tetapi, nilai tersebut sekarang menjadi relatif.

Untuk anak-anak yang memunyai posisi dan kemampuan tertentu tidak memandang gurunya. Sama halnya juga anak ke orang tua atau orang tua ke anak.

Nilai-nilai semacam ini mulai bergeser dan tentu kita di Direktorat Jenderal Kebudayaan menangkap fenomena ini juga, hanya saja ini persoalan yang sangat kompleks, maka tidak ada jawaban yang mudah dan cepat.

Lantas bagaimana?

Kita sadar akan fenomena ini, maka dibutuhkan langkah kerja sama atau istilah kerennya sinkronisasi. Misalnya sekarang dengan membuka lapangan kerja, karena kita tahu persis orang yang tidak punya pekerjaan, krisis sosial meluas, frustasi muncul.

Inilah dasardasar yang kemudian mempertanyakan norma-norma untuk apa saya menghormati orang ketika dalam keadaan sulit sebab orang tersebut tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa memberikan apa yang diminta.

Jika fenomena kekerasan di sekolah itu “penyakit”, apakah kebudayaan bisa menjadi “obatnya”?

Untuk dijadikan “obat”, tentu bisa hanya saja arah dan orientasinya harus ditetapkan dengan bagus. Hanya saja kita tidak boleh mengasumsikan bahwa kebudayaan ini merupakan obat mujarab.

Bahwa dia efektif dan sangat kuat untuk menggerakkan orang atau membawa perubahan, akan tetapi pada saat-saat tertentu bisa dibuat untuk kepentingan atau berlawan dengan perubahan sebab bisa dimanipulatif. frans ekodhanto/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment