“Pedoman” yang Berumur Lima Hari | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

“Pedoman” yang Berumur Lima Hari

“Pedoman” yang Berumur Lima Hari

Foto : ANTARA/HO-Humas Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Burhanuddin (kiri) melantik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zuhmana, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/8).
A   A   A   Pengaturan Font
Kita mengapresiasi langkah Jaksa Agung mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu. Keputusan pencabutan itu sekaligus dapat menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade ¬untuk melindungi dirinya.

Hanya berlaku lima hari dan setelah itu dicabut. Demikian nasib surat edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tentang pemanggilan dan penahanan jaksa. Pada 6 Agustus 2020, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Kemudian, pedoman tersebut dicabut melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 163 Tahun 2020, tertanggal 11 Agustus 2020.

Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, mengatur bahwa pemanggilan hingga penahanan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung. Pedoman tersebut dibuat dengan tujuan memberi perlindungan kepada jaksa agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan atau dari hal yang belum diuji kebenarannya, seperti pertanggungjawaban pidana serta perdata.

Di dalam pedoman tersebut turut diatur tata cara memperoleh izin Jaksa Agung. Instansi yang ingin melakukan pemanggilan hingga penahanan harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen persyaratan. Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung akan memeriksa permohonan tersebut. Pejabat yang ditunjuk juga dapat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda untuk memperoleh informasi tentang jaksa yang akan dipanggil atau ditahan.

Jaksa Agung Muda bahkan dapat melakukan ekspose untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jaksa tersebut. Pejabat yang ditunjuk kemudian memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin apabila tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak memiliki urgensi. Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan kepada instansi pemohon maksimal dua hari sejak diterbitkan.

Namun, izin Jaksa Agung itu tidak diperlukan untuk jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Untuk jaksa yang tertangkap tangan, kepala satuan kerja diinstruksikan mengambil langkah dan memberi pendampingan hukum terhadap jaksa tersebut.

Kita mengapresiasi langkah Jaksa Agung mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu.

Keputusan pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu sekaligus dapat menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya.

Pencabutan pedoman itu selaras dengan semangat pemberantasan korupsi serta menunjukkan sikap responsif Kejagung setelah pedoman tersebut mendapat kritik dari masyarakat.

Banyak yang keliru dalam pedoman yang dikeluarkan Jaksa Agung itu. Hukum acara pidana berlaku bagi setiap aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Siapa pun penegak hukum, polisi, jaksa, hakim atau advokat, jika berhadapan dengan hukum atau karena melanggar hukum, maka hukum acara pidana (UU) berlaku memaksa. Tidak bisa dikalahkan oleh aturan internal atau aturan komunitas.

KUHAP menyatakan bahwa penyidik “dengan paksa” atas nama hukum (UU) dapat memanggil, menangkap dan menahan penegak hukum, polisi, jaksa, hakim atau advokat. Penyidik tetap dapat memanggil secara paksa apabila jaksa yang melakukan pidana mangkir. Hal tersebut selaras dengan UUD 1945 ­yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Asas equality before the law.

Pedoman yang dibuat Jaksa Agung itu juga berpotensi menjadi alat impunitas bagi anggota kejaksaan dan berpotensi juga menghalangi proses penyidikan yang melibatkan oknum jaksa. Apalagi pedoman tersebut mengikat institusi lain yang menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan jaksa. Walaupun Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu merupakan aturan internal kejaksaan, namun sering kali dijadikan alasan untuk menolak pemeriksaan yang dilakukan penyidik di KPK, ­kepolisian, atau Penyidik PNS lain.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment