“Omnibus Law” Harus Dilakukan oleh Orang-orang yang Profesional | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Dosen Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Wicipto Setiadi, tentang “Omnibus Law”

“Omnibus Law” Harus Dilakukan oleh Orang-orang yang Profesional

“Omnibus Law” Harus Dilakukan oleh Orang-orang yang Profesional

Foto : ISTIMEWA
Wicipto Setiadi
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019–2024, Minggu (20/10), Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Menurut Jokowi, melalui omnibus law akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodok dua UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Untuk mendalami tentang omnibus law ini, Koran Jakarta mewawancarai Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Wicipto Setiadi. Berikut petikannya.

Sebenarnya apa pengertian dari konsep hukum Omnibus law?

Cara membuat regulasi di mana satu regulasi bisa mengubah, merevisi, mencabut beberapa regulasi. Inti konsepnya seperti itu. Jadi (omnibus law) bukan undang-undang tersendiri. Tapi hanya semacam konsep atau metode untuk menyusun regulasi dengan cara yaitu satu regulasi bisa mengubah, mencabut, merevisi berbagai regulasi.

Bisa saja itu memangkas berbagai regulasi di mana antar regulasi itu saling bertentangan, saling menghambat. Itu dihapus, direvisi atau dibuat baru dengan satu undang-undang.

Apakah di Indonesia pernah menerapkan Omnibus law?

Ada sudah (pernah diterapkan omnibus law). Contohnya, Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan pada tahun 2003. Kan UU Ketenagakerjaan mencabut enam peraturan kolonial, terus kemudian sembilan UU.

Jadi secara pelaksanaan (omnibus law) sebetulnya sudah tidak ada masalah lagi. Karena Indonesia sudah pernah menerapkannya.

Apakah perlu Indonesia melakukan omnibus law?

Sangat urgent, kalau yang sekarang disampaikan oleh Presiden baru dua (UU yang mau di omnibus law). Mungkin kalau omnibus law ini berhasil, akan diusulkan yang lain-lain (regulasi lain).

Karena kondisi peraturan perundang-undangan kita sudah sangat gemuk, sangat banyak, sangat over (berlebihan), dan yang tadi, kondisinya antara regulasi satu dengan yang lain saling bertentangan, tumpang tindih, bisa disharmoni dan sebagainya.

Jadi, kalau menggunakan metode satu regulasi diubah dengan satu regulasi, akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau dengan satu regulasi mengubah beberapa regulasi (konsep omnibus law) itu akan efektif.

Harapannya terkait dengan omnibus law?

Itu (omnibus law) harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, yang betul-betul mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan negara.

Selanjutnya, untuk sementara ini menahan dulu lah, jangan mengusulkan RUU (revisi undang-undang) yang macem-macem. Karena tidak akan ada artinya kalau ini dipangkas, disederhanakan, tapi muncul lagi yang baru-baru, kemudian nanti akan begitu lagi.

Boleh saja UU baru tapi metodenya, metode omnibus law tadi. Kita mesti melakukan inventarisasi sekarang, bidang apa yang kondisi regulasinya sangat tumpang tindih. Katakan nanti setelah ini, mungkin bisa bidang pertanahan, bisa begitu, nanti bisa yang lain lagi. Kondisinya sudah sangat tidak kondusif.

 

yolanda permata putri syahtanjung/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment