Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments

“Lampu Merah” untuk Kepala Daerah

“Lampu Merah” untuk Kepala Daerah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Sejak berdiri pada Desember 2002 hingga 7 Oktober 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah memproses 119 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Yang teranyar adalah terjeratnya Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, dalam kasus dugaan suap sejumlah proyek di lingkungannya.


Agung diduga menerima duit suap total 1,2 miliar rupiah dari sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampung Utara. Duit itu diterima secara bertahap. Rinciannya, untuk proyek di Dinas Perdagangan, Agung diduga sudah menerima suap 200 juta rupiah. Sementara dari proyek Dinas PUPR, diduga Agung telah menerima suap total satu miliar rupiah.


Sebanyak 119 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut berasal dari 25 provinsi berbeda. Provinsi yang kepala daerahnya paling banyak tersandung korupsi adalah Sumatera Utara dan Jawa Timur. Kedua provinsi itu memiliki 14 kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK sejak 2002. Mayoritas kepala daerah tersebut tidak diproses lewat operasi tangkap tangan. Hanya 47 dari 119 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan atau hanya 39,4 persen.


KPK juga mencatat telah mencokok tujuh orang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan pada 2019, terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga Oktober 2019. Ketujuh kepala daerah itu adalah Bupati, Mesuji Khamami, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Kemudian, Bupati Kudus Tamzil, Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, serta Bupati Lampung Utara Agung Ilmu.


Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia. Faktor yang paling menonjol dari korupsi itu adalah adanya kesalahan sistem, integritas kepemimpinan kepala daerah, dan budaya organisasi yang kurang tepat. Tiga poin itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam mencegah terjadinya korupsi yang melibatkan kepala daerah.


Kita mengapresiasi KPK yang telah berusaha keras dalam rangka menegakkan hukum, melalui instrumen Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pelaku yang merugikan negara itu. Sayangnya, penangkapan demi penangkapan kepala daerah yang dilakukan KPK belum memberikan memberikan efek jera.
Salah satu penyebabnya adalah karena vonis yang ringan. Dari 1.053 perkara korupsi dengan 1.162 terdakwa sepanjang tahun lalu, 918 terdakwa atau 79 persen divonis ringan, yaitu antara 1 dan 4 tahun penjara. Putusan hukum untuk tindak pidana korupsi rata-rata 2 tahun 5 bulan kurungan.


Vonis hakim itu masih jauh dari harapan publik, apalagi kita sepakat bahwa korupsi itu masuk pada kategori kejahatan luar biasa. Seharusnya pejabat negara yang disumpah untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat itu harusnya dihukum lebih berat bila melanggar sumpah jabatannya.


Yang lebih disesalkan, bukan hanya penegakan hukum saja yang masih longgar terhadap koruptor, tetapi banyak pihak, termasuk partai politik, masih saja berkompromi dengan para penggarong uang rakyat itu. Sejumlah partai politik bahkan kukuh mengajukan bekas terpidana kasus korupsi sebagai calon kepala daerah. Partai politik kerap berlindung di balik undang-undang pilkada. Undang-undang tersebut tidak melarang bekas terpidana perkara korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan secara terbuka telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah bekas narapidana.


Sikap yang sangat toleran terhadap koruptor itu tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga membuat korupsi akan terus merajalela. Koruptor telah mencederai kepercayaan rakyat, sehingga tidak pantas mencalonkan diri kembali.


Penegak hukum tindak pidana korupsi perlu mengenakan pasal pencabutan hak politik bagi setiap pelaku dalam jangka waktu tertentu agar para penjarah uang rakyat itu tak mendapat peluang berkuasa kembali. Pencabutan hak politik itu juga dapat membantu masyarakat menghindari memilih koruptor sebagai pejabat publik.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment