Koran Jakarta | August 16 2017
No Comments
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, tentang Penanganan Konflik Sosial

“Konflik Sosial Harus Dicarikan Solusinya”

“Konflik Sosial Harus Dicarikan Solusinya”

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font
Konflik adalah sesuatu yang laten, bisa terjadi kapan dan di mana pun saja. Faktanya, potensi konflik terus membayang. Bahkan, di sejumlah daerah terjadi beberapa kali letupan. Dan yang mencemaskan adalah kian menguat sikap intoleransi di tengah masyarakat.

 

Jika ini dibiarkan, bakal jadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, diperlukan pihak untuk menangani itu. Pembentukan tim penanganan konflik adalah salah satu ikhtiar pemerintah menyikapi hal tersebut.

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta sempat mewawancarai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, di Jakarta.Berikut petikannya:

Realitas permasalahan konflik di Indonesia, bagaimana?

Ya, kita menghadapi realitas permasalahan konflik sosial. Lihat saja, tawuran antarpelajar atau mahasiswa, kemudian soal sumber daya alam. Sengketa agraria. Bentrokan antarwarga atau pemuda. Itu realitas permasalahan kita. Juga ada bentrok antar-ormas.

Permasalahan aliran agama dan kepercayaan. Bentrok atau perang antarkelompok masyarakat atau suku pasca-pilkada. Juga masalah izin pendirian rumah ibadah.

Kenapa perbedaan sekarang ini justru kerap meletupkan konflik?

Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak perbedaan dari sisi suku, agama, budaya, dan ras. Dan sebenarnya, bangsa Indonesia sejak lama sudah terbiasa dengan perbedaan. Hidup berdampingan.

Namun memang perbedaan itu memiliki potensi bahaya laten, berupa konflik sosial yang sering kali menimbulkan korban baik jiwa, materil, sehingga jika tak ditangani dengan baik akan mengancam stabilitas nasional.

Hal yang potensial memicu konflik sebenarnya apa saja?

Bermacam macam, soal sengketa tanah, soal pilkada rumah ibadah, dan lain-lain. Dan itu tetap berkembang. Ini mengakibatkan stabilitas keamanan tidak kondusif. Maka kemudian dikeluarkanlah Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Inpres ini cukup mampu mengatasi konflik di daerah, bahkan bisa dikatakan berhasil menurunkan frekuensi konflik di daerah. Kemudian, dikeluarkan lagi Inpres Nomor 1 Tahun 2014. Dari inpres ini ditunjuk penanggungjawabnya Menkopolhukam. Lalu untuk provinsi ya gubernur. Kabupaten atau kota oleh bupati dan wali kota.

Kenapa konflik terus saja meletup? Apa yang salah?

Kalau yang terkait dengan penanganan konflik memahami secara keseluruhan terhadap tugas dan tanggung jawabnya maka konflik di daerah tidak terjadi dan bisa diatasi.

Konflik yang menonjol dalam setahun terakhir ini?

Yang menonjol konflik sengketa lahan atau agraria. Lalu, masalah aliran agama dan kepercayaan. Bentrok antarkelompok masyarakat ekses dari pilkada. Bentrok antarormas, antarkelompok pemuda, dan lain sebagainya.

Contoh konkretnya?

Bentrok sengketa HGU PTPN II di Binjai, Sumatra Utara. Bentrok sengketa lahan antara PT Glory Point dengan masyarakat Kampung Harapan Swadaya, Batam. Lalu, penolakan keberadaan jemaah Ahmadiyah oleh warga Srimenanti, Sungailiat, Bangka, Babel.

Pembentukan tim penanganan konflik sendiri dasar hukumnya apa?

Latar belakang pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial atau TTPKS adalah Inpres No 3 Tahun 2013 dan Inpres No 1 Tahun 2014. Pada saat itu banyak kan konflik timbul di daerah. Nah, pada saat itu juga beberapa konflik belum diselesaikan secara maksimal.

Jadi, ketika itu muncul kesan pemerintah seakan-akan tidak hadir dalam penanganan konflik di daerah. Maka dari itu, pemerintah kemudian dan DPR mengesahkan UU No 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial.

Tim penanganan konflik ini bisa dijelaskan tugasnya apa?

Pertama, menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik secara nasional, provinsi, dan skala kabupaten dan kota.

Ketiga memberikan info kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya. Keempat, melakukan upayaupaya pencegahan melalui sistem peringatan dini. Kelima, merespons dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

Keenam, membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment