“Kita Berharap Korporasi Jauh dari Budaya Kriminal” | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Pakar Hukum Pidana Unpar, Agustinus Pohan, soal Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

“Kita Berharap Korporasi Jauh dari Budaya Kriminal”

“Kita Berharap Korporasi Jauh dari Budaya Kriminal”

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Penetapan tersangka tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering kali hanya dibebankan kepada orang-perorangan.

 

Padahal, kasus aliran uang panas itu, terjadi memba­wa nama perusahaan yang tentunya menguntungkan perusahaan tersebut hingga me­nyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

Hingga tahun 2019, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menetapkan enam ter­sangka korporasi. Keenam tersangka korporasi itu, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) atau PT Nusa Konstruk­si Enjineering (NKE); PT Tuah Sejati; PT Nindya Karya; PT Merial Esa; PT Palma Satu dan PT Tradha.

Untuk itu, Koran Jakarta telah merangkum jawaban dari Pakar Hukum Pidana Universitas Parahy­angan (Unpar), Agustinus Pohan, tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Apa alasan atau latar belakang sehingga harus mempidana korporasi?

Dahulu yang bisa dipidana hanya orang, terus kita punya kebu­tuhan, kenapa kita perlu memidana atau menghukum korporasi. Alasan pertama, karena adanya realitas mengenai dimensi kejahatan kor­porasi, betapa dimensinya itu luas yang berkaitan dengan finansial.

Realitas mengenai dampak yang ditimbulkan, apa akibat-akibat yang terjadi di dalam kejahatan korporasi, kalau kita bandingkan dengan kejahatannya orang-perorangan. Ketiga adalah soal pertimbangan keadilan dan keem­pat sebagai cara untuk mengubah perilaku korporasi.

Kita lihat soal dimensinya, ter­dapat kejahatan finansial, kejahat­an lingkungan, kejahatan di bidang konsumen, itu dimensi yang sangat luas dari kejahatan korporasi.

Apa akibat dari kejahatan korporasi?

Akibat dari kejahatan korporasi bukan soal finansial saja. Kejahatan korporasi juga mengaki­batkan hilangnya nyawa, penderi­taan yang luar biasa, yang kalau kita bandingkan dengan kejahatannya orang-perorangan ternyata kejahat­an korporasi bisa menghilangkan nyawa lebih banyak dibandingkan orang-perorangan.

Kita bisa bayangkan akibat dari cancer (kanker) yang melanda masyarakat akibat dari produk yang tidak sehat, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bayi-bayi yang cacat, sakit akibat dari tercemarnya sungai-sungai kita yang masih digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Jadi, bukan hanya kerugian uang, tetapi kerugian kehilangan nyawa itu juga sangat tinggi.

Bagaimana pertimbangan keadilannya?

Pertimbangan keadilan begini, kalau kita dalam kejahatan-kejahatan berskala besar, itu hanya menghukum orang, hanya meng­hukum pelaku materialnya. Direksi, direktur utama misalnya, mungkin apakah cukup adil? Karena kejahat­annya begitu luar biasa.

Mau kita bebani berapa huku­mannya yang pantas. Apalagi kalau kita mau kasih sanksi finansial, karena kemampuan membayarnya orang perorangan, direktur misal­nya itu juga sangat terbatas.

Apalagi kalau kita melihat bahwa orang-orang yang kemudian kita kejar, kita jerat itu adalah sekadar para profesional, yang setiap waktu bisa diganti. Dia dipenjara ganti lagi, cari lalu pasang iklan, dalam waktu satu Minggu sudah dapat direktur yang baru.

Sehingga ada persoalan keadilan kalau kita hanya mengejar orang perorangan di dalam korporasi di mana kejahatannya, menimbulkan akibat yang sangat itu tadi. Oleh karena itu, untuk memberikan ke­adilan maka diperlukan juga, untuk memidana korporasi.

Supaya kalau ada sanksi-sanksi finansial bisa dibebankan sanksi finansial yang adil, dan bisa dibayar oleh korporasi. Karena korporasi itu mustinya lebih kaya dibandingkan dari orang perorangan didalam perusahaan itu.

Apakah ini juga sebagai cara mengubah perilaku korporasi?

Kalau kita approach (pendeka­tan) hanya kepada orang-per­orangan, apalagi saya katakan tadi orang-perorangan itu adalah para profesional, tadi profesional digan­ti, hadirkan profesional baru tanpa ada dampaknya bagi korporasi.

Kita kan berharap korporasi-ko­rporasi kita, korporasi yang sehat. Korporasi yang jauh dari budaya kriminal. Sehingga bisa menopang perekonomian negara dengan kokoh. Karena tidak didukung oleh perilaku-perilaku jahat yang ada dalam korporasi. n yolanda per­mata putri syahtanjung/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment