Koran Jakarta | May 27 2018
No Comments
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, tentang Kampanye Politisasi SARA dan Praktik Politik Uang

“Kami Siap Menindak Pelaku Politisasi SARA”

“Kami Siap Menindak Pelaku Politisasi SARA”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Babak penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak akan dimulai Kamis (15/2), yakni tahapan kampanye. Banyak kalangan menginginkan agar masa kampanye tidak ada lagi hal-hal negatif yang dapat membuat kualitas penyelenggaraan Pilkada rendah.

Karena itu harus disingkirkan politik uang, kampanye hitam, hoax, dan juga politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Untuk mengupas hal itu, Koran Jakarta, mewawancarai anggota Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, di Jakarta. Berikut petikannya.

Bagaimana Bawaslu menangkal politik uang dan SARA? Kalau kita melihat indeks kerawanan pemilu (IKP), ada dua fase yang paling rawan, yaitu masa kampanye dan ketika hari pemungutan suara. Politik uang dan SARA adalah bagian yang mungkin digunakan dalam proses kampanye dan ketika hari pemungutan suara. Untuk itu kita harus bersikap. Hanya kita yang memiliki kewenangan itu, tetapi kami juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah dan masyarakat untuk siap menindak politik uang dan SARA.

Bagaimana membedakan pemberian dari paslon ke masyarakat, yang memiliki unsur tertentu atau tidak? Jadi, itulah mengapa, Bawaslu meminta para pemantau pemilu terlibat dalam proses pengawasan kampanye. Jadi, unsur dalam politik uang, misalnya, pemberian yang diberikan kepada masyarakat apakah ada muatan untuk mengajak memilih paslon atau tidak. Misal saat membagikan sembako tidak ada stiker atau poster paslon, tapi ada seruan untuk jangan lupa memilih si A atau si B ya. Nah, itu sudah masuk kategori dalam politik uang.

Kalau saat memberi, ada ajakan untuk ajakan datang ke TPS, tapi menggunakan stiker atau poster seperti apa? Kalau itu saya rasa kewajiban seseorang mengajak orang lain agar berpartisipasi dalam proses pilkada. Itu kan sebagai pengingat kepada seseorang, dan memang tidak hanya tugas Bawaslu atau KPU saja, tetapi siapa pun memang harus saling mengingatkan untuk datang menggunakan hak pilihnya pada saat proses pemilihan. Ini kan bagian dari proses sosialisasi dalam pemilu juga.

Bagaimana keseriusan Bawaslu memproses pelanggaranpelanggaran kampanye? Kan Bawaslu dengan Jaksa dan Polisi berada dalam satu atap yakni Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Jadi, kalau dibilang Bawaslu tidak ada semangat ke situ itu sangatlah keliru. Kita mencoba semua yang kita bisa, tetapi tidak ada bukti materiil yang kita dapatkan.

Jika dalam kampanye paslon menyertakan anak-anak bagaimana? Sebenarnya kasus ini mirip dengan kasus politik uang dan SARA, di mana kalau Bawaslu memang menemukan unsur eksploitasi anak dalam kampanye, ya Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi pelanggaran kepada, misal, KPAI atau Kepolisian untuk menindaklanjutinya karena memang Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memproses hal tersebut. Jadi, kalau bisa, janganlah para paslon berkampanye melibatkan anak-anak, kasihan, belum waktunya mereka mengikuti tahapan kampanye. Kalau bisa, setiap paslon malah memberikan edukasi tentang bagaimana sih pemilu yang baik dan berkualitas kepada anakanak agar mereka memiliki bekal ilmu tentang kepemiluan. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment