“Kami Mengandalkan Dana Pinjaman Bank” | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 21 2020
No Comments
Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, tentang Pengelolaan Cadangan Beras

“Kami Mengandalkan Dana Pinjaman Bank”

“Kami Mengandalkan Dana Pinjaman Bank”

Foto : ANTARAFOTO
A   A   A   Pengaturan Font
Periode Natal dan Tahun Baru 2020 sebenar lagi tiba. Harga bahan pokok (bapok) sangat rentan alami kenaikan pada periode ini. Sejumlah kelompok pangan sudah mengalami kenaikan sejak Oktober lalu.

 

Meski harga beras masih diang­gap stabil, tetapi diperkirakan itu tidak berlangsung lama. Ironinya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tugasnya sebagai sta­bilisator harga mengakui jika serapan beras petani meleset dari target. Padahal cadan­gan beras Bulog sangat diperlukan untuk mengintervensi pasar saat harga beras naik.

Bulog mengeluhkan adanya sejumlah kendala yang membuat serapannya menu­run. Untuk mengupas lebih dalam persoalan ini, berikut wawancara Koran Jakarta dengan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso.

Apa alasannya sehingga pengadaan beras meleset?

Intinya, kami bukannya tidak mau me­nyerap beras produksi petani, tetapi kami terbebani utang. Karena untuk membeli beras petani, kami mengandalkan dana pin­jaman dari perbankan, sementara penyalurannya masih terkendala.

Mekanisme perubahan arah kebijakan dari Beras Sejahtera Rastra menjadi Ban­tuan Pangan Non Tunai berpengaruh terha­dap kinerja penugasan Bulog. Jumlah utang Bulog saat ini mencapai 28 triliun rupiah.

Berapa anggaran dari pemerintah untuk CBP?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Per­tanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerin­tah, pemerintah menyediakan anggaran senilai 2,5 triliun rupiah yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.

Harga pembelian beras (HPB) yang dipa­tok pemerintah untuk Bulog berada di angka 9.583 rupiah per kilogram atau tak berubah dengan HPB pada 2018. Di sisi lain, harga beras yang dilepas Bulog dalam rangka penugasan berkisar di angka 8.000 per kg.

Dengan asumsi harga beras 10.000 per ki­logram, anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah itu hanya setara dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 250 ribu ton.

Belum lagi soal penggantian penggunaan dana CBP dapat diajukan oleh Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran Benda­hara Umum Negara setiap tiga bulan setelah melalui peninjauan oleh masing-masing kementerian yang bertanggung jawab dalam kebijakan penggunaan CBP. Kondisi ini berat bagi keuangan perusahaan karena sarana penyaluran kini terbatas, sementara kita tidak bisa menjual CBP karena harus tunggu ada penugasan.

Kalau anggaran itu masih dianggap kurang, berapa yang diminta Bulog?

Kami berharap pemerintah bisa mem­berikan 20 triliun rupiah. Anggaran itu un­tuk pengadanaan CBP, sehingga kami tidak perlu lagi meminjam uang di bank. Itu juga untuk menghindari kami dari jeratan utang bunga komersial.

Berapa serapan Bulog hingga sekarang?

Target serapan Bulog tahun ini 1,8 juta ton, tetapi hingga 18 November kemarin baru mencapai 63,6 persen dari target atau hanya 1,14 juta ton. Kemungkinan tamba­han serapan juga semakin sedikit, karena keterbatasan gudang.

Bagaimana dengan tahun depan?

Kami juga menyesuaikan target serapan tahun depan berkaca dari tahun ini. Di­targetkan pengadaan beras tahun depan hanya 1,6 juta ton. Penurunan target sambil melihat perkembangan di lapangan. erik sa­bini/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment